Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1976

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Perubahan Dan Penambahan Beberapa Pasal Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bertalian Dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-Undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, Dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan
Bentuk Peraturan
:Peraturan Perundang-undangan
Instansi / Pemrakarsa
:Indonesia, Pemerintah Pusat
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Undang-Undang
Bentuk Singkat
:UU
Nomor
:4
Tahun
:1976
Tempat Penetapan
:Jakarta
Tanggal Penetapan
:27 April 1976
Tanggal Pengundangan
:27 April 1976
Tanggal Berlaku
:27 April 1976
Status
:Tidak Berlaku
Bahasa
:Bahasa Indonesia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:LN. 1976, LL SETNEG : 8 HLM
URL Sumber
:https://peraturan.bpk.go.id/Details/47208/uu-no-4-tahun-1976
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Hukum, HAM, dan Yustisi Perhubungan
Subsektor
:
Hukum Pidana Penerbangan
Sub Subsektor
:
Tindak Pidana Umum Tindak Pidana Khusus & Acara Pidana Pesawat & Keselamatan Udara
Dokumen (Lampiran)
: Unduh Dokumen Asli

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!
Silahkan dapatkan data pasal disini

Paper Terkait

Politik Hukum dalam Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia

Fillah, Muhammad Alwan
VARIA HUKUM: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan Vol. 5 No. 1 2023
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.15575/vh.v5i1.23230
Detail Sumber

Politik Hukum dalam Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia

Muhammad Alwan Fillah
VARIA HUKUM: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan Vol. 5 No. 1 2023
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.15575/vh.v5i1.23230
Detail Sumber

Ratifikasi Indonesia terhadap Konvensi Anti-Penghilangan Paksa (ICPPED): Catatan tentang Keselarasan Norma dan Prospek Pembaruan Hukum

Abdul Munif Ashri
Undang: Jurnal Hukum Vol. 6 No. 1 2023
22 Peraturan Terhubung DOI: 10.22437/ujh.6.1.65-112
Detail Sumber

URGENSI PEMBARUAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DALAM DINAMIKA MASYARAKAT INDONESIA

Nunung Nugroho
Spektrum Hukum Vol. 14 No. 1 2017
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.35973/sh.v14i1.1102
Detail Sumber

Menantang Humanisme; Perspektif Al-Qur`an Terhadap Penerapan Pidana Mati Bagi Pengedar Narkotika

Sulhi M Daud, M. Iqbal Bafadhal, Mohamad Rapik
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 4 No. 3 2023
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.22437/pampas.v4i3.28534
Detail Sumber

Kebijakan Kriminalisasi Kesusilaan Dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Pidana Dari Perspektif Moral (Criminalization Of Decency In The Criminal Code Bill From Moral Perspectives)

Lidya Suryani Widayati
Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan Vol. 9 No. 2 2018
16 Peraturan Terhubung DOI: 10.22212/jnh.v9i2.1051
Detail Sumber

DISKURSUS NORMATIF PIDANA MATI DALAM TINJAUAN COUNTER-COLONIAL CRIMINOLOGY

Nugroho, Timothy, Sulhin, Iqrak
MLJ Vol. 7 No. 2 2023
9 Peraturan Terhubung DOI: 10.56338/mlj.v7i2.3496
Detail Sumber

TINDAKAN MELAWAN HUKUM ANALISIS TERHADAP BENTUK DAN EFEKTIVITAS REGULASI DALAM MENCEGAH ANCAMAN KESELAMATAN ANGKUTAN UDARA

Sujono, Rahmat, Diding, Zein Sgn, Subhan
LEX LAGUENS: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 3 No. 1 2025
2 Peraturan Terhubung DOI: 10.08221/lexlaguens.v3i1.83
Detail Sumber

EKSISTENSI HUKUMAN MATI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA

Syamsi Ubay, Ruben Achmad
Legalitas: Jurnal Hukum Vol. 1 No. 1 2009
9 Peraturan Terhubung DOI: 10.33087/legalitas.v1i1.51
Detail Sumber

PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA MENGENAI KETENTUAN PIDANA NARKOTIKA

Yanuar, SH.,L.LM, Fahmi
Kerta Dyatmika Vol. 12 No. 1 2015
9 Peraturan Terhubung DOI: 10.46650/kd.12.1.253.%p
Detail Sumber

Penegakan Hukum Pidana Terhadap Praktik Perjudian Berkedok Permainan Anak-Anak Di Pusat Perbelanjaan (Mall) di Kota Pekanbaru Oleh Polda Riau

Erdianto Effendi
Jurnal Selat Vol. 6 No. 1 2018
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.31629/selat.v6i1.617
Detail Sumber

Penegakan Hukum Pidana Terhadap Praktik Perjudian Berkedok Permainan Anak-Anak Di Pusat Perbelanjaan (Mall) di Kota Pekanbaru Oleh Polda Riau

Effendi, Erdianto
Jurnal Selat Vol. 6 No. 1 2018
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.31629/selat.v6i1.617
Detail Sumber

Berita Terkait

Kemenhub Ungkap Alasan Ojol Masuk Kategori Transportasi Umum dalam RUU LLAJ
07 Okt 2026

Kemenhub Ungkap Alasan Ojol Masuk Kategori Transportasi Umum dalam RUU LLAJ

Kemenhub memasukkan ojek daring (ojol) ke kategori transportasi umum dalam RUU Perubahan Ketiga UU LLAJ dengan alasan keselamatan dan untuk menutup kekosongan hukum yang sudah berlangsung sejak 2015. RUU ini juga akan memuat bab baru tentang angkutan berbasis platform digital, termasuk hak dan kewajiban aplikator, tarif, serta kuota.

Baca selengkapnya
Kejagung Jerat PT CNI dan Eks Sekjen ESDM dalam Kasus Korupsi Nikel Rp401 Miliar
07 Okt 2026

Kejagung Jerat PT CNI dan Eks Sekjen ESDM dalam Kasus Korupsi Nikel Rp401 Miliar

Kejaksaan Agung menetapkan PT Ceria Nugraha Indotama (CNI) dan empat orang, termasuk mantan Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Mochamad Teguh Pamudji, sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola komoditas nikel periode 2017–2020. Perkara ini bermula dari ekspor nikel tanpa pemenuhan kewajiban pasar dalam negeri (DMO) menggunakan dokumen uji kadar yang direkayasa, dengan kerugian negara sekitar Rp401,65 miliar menurut perhitungan BPKP.

Baca selengkapnya
Direksi Perusahaan Angkutan Umum Wajib Lulus Asesmen Keselamatan Mulai Oktober 2026
07 Okt 2026

Direksi Perusahaan Angkutan Umum Wajib Lulus Asesmen Keselamatan Mulai Oktober 2026

Kemenhub mewajibkan direksi perusahaan angkutan umum, terutama direktur operasi, lulus asesmen dan mengantongi sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (SMK PAU). Aturan ini ditargetkan berlaku paling lambat pekan kedua Oktober 2026.

Baca selengkapnya
DPR Setujui Komjen Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri Gantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo
07 Okt 2026

DPR Setujui Komjen Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri Gantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo

DPR menyetujui Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dalam Rapat Paripurna Kedelapan, Kamis (1/10/2026). Persetujuan tersebut menindaklanjuti surat Presiden Prabowo Subianto tertanggal 30 September 2026, dan pelantikan dijadwalkan di Istana Negara pada hari yang sama.

Baca selengkapnya
Nadiem Makarim Ajukan Kasasi Usai Vonis Turun Jadi 9 Tahun Penjara
25 Sep 2026

Nadiem Makarim Ajukan Kasasi Usai Vonis Turun Jadi 9 Tahun Penjara

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memangkas vonis mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim dalam perkara korupsi pengadaan Chromebook, dari sepuluh tahun menjadi sembilan tahun penjara, sekaligus menurunkan kewajiban uang pengganti dari Rp809,59 miliar menjadi Rp548,76 miliar.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.