Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Undang-undang (UU) Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Di Provinsi Sumatera Utara

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Di Provinsi Sumatera Utara
Bentuk Peraturan
:Peraturan Perundang-undangan
Instansi / Pemrakarsa
:Indonesia, Pemerintah Pusat
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Undang-Undang
Bentuk Singkat
:UU
Nomor
:38
Tahun
:2007
Tempat Penetapan
:Jakarta
Tanggal Penetapan
:10 Agustus 2007
Tanggal Pengundangan
:Data tidak tersedia
Tanggal Berlaku
:Data tidak tersedia
Status
:Berlaku
Bahasa
:Bahasa Indonesia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:LN.2007/NO.104, TLN NO.4754, LL SETNEG : 15 HLM
URL Sumber
:https://peraturan.bpk.go.id/Details/39957/uu-no-38-tahun-2007
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Administrasi Pemerintahan & Pembangunan
Subsektor
:
Pemerintahan Daerah & Otonomi
Sub Subsektor
:
Pembentukan & Penataan Daerah Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah & Desa
Dokumen (Lampiran)
: Unduh Dokumen Asli
: Unduh Dokumen Asli

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!
Silahkan dapatkan data pasal disini

Paper Terkait

Efektivitas Kewenangan Pemerintah Kota Tanjungpinang Di Bidang Kelautan Dan Perikanan Pasca Lahirnya Undang-Undang Pemerintahan Daerah

Ampuan Situmeang, Rufinus H Hutauruk, Winsherly Tan, Dian Fransisca
WAJAH HUKUM Vol. 5 No. 1 2021
9 Peraturan Terhubung DOI: 10.33087/wjh.v5i1.253
Detail Sumber

Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Penanggulangan Bencana

Bayu Dwi Anggono
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol. 22 No. 2 2010
18 Peraturan Terhubung DOI: 10.22146/jmh.16232
Detail Sumber

KARAKTER PROGRESIF MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH (Perspektif Keberpihakan Penyelenggaran Pelayanan dasar Pemerintah Daerah Terhadap Masyarakat Miskin)

HS Tisnanta
Jurnal Media Hukum Vol. 16 No. 3 2009
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.18196/jmh.v16i3.15375
Detail Sumber

Kedudukan Hukum Ibukota Kabupaten Setelah Dimekarkan Menjadi Pemerintah Kota

Alinapia, Alinapia
Jurnal Media Hukum Vol. 24 No. 1 2017
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.18196/jmh.2017.0092.80-87
Detail Sumber

Kedudukan Hukum Ibukota Kabupaten Setelah Dimekarkan Menjadi Pemerintah Kota

Alinapia, Alinapia
Jurnal Media Hukum Vol. 24 No. 1 2017
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.18196/jmh.2017.0092.80-87
Detail Sumber

PERSPEKTIF KEBIJAKAN DAERAH DALAM KONTEKS UU NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT (THE PERSPECTIVE OF LOCAL POLICY IN CONTEX OF LAW NUMBER 23 OF 2014 ON LOCAL GOVERNMENT AND OTHER RELATED LAWS)

Simarmata, Jorawati
Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 12 No. 2 2015
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.54629/jli.v12i2.400
Detail Sumber

Sanksi Adat Pertunangan di Desa Huta Pasir Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara

Hasibuan, Mara Ongku
Journal of Islamic Law El Madani Vol. 1 No. 2 2022
1 Peraturan Terhubung DOI: 10.55438/jile.v1i2.23
Detail Sumber

Pengaturan Desa Dalam Peraturan Daerah (Studi Kasus Pembentukan Kampung di Tulang Bawang Barat)

Muhtadi Muhtadi
FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 6 No. 3 2012
12 Peraturan Terhubung DOI: 10.25041/fiatjustisia.v6no3.355
Detail Sumber

Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perpajakan Secara Bersama-sama

Bambang Hartono, Zainudin Hasan, Arfanudin Siregar
Case Law Vol. 4 No. 1 2023
11 Peraturan Terhubung DOI: 10.25157/caselaw.v4i1.3068
Detail Sumber

Berita Terkait

AI ikut berkampanye: Tantangan Pemilu 2029
03 Sep 2026

AI ikut berkampanye: Tantangan Pemilu 2029

Penggunaan AI menjadi tantangan baru bagi Pemilu 2029 karena deepfake dapat digunakan untuk menyebarkan disinformasi dan memanipulasi pemilih. Fenomena ini telah terjadi di Taiwan pada Pemilu 2024, sementara aturan Pemilu Indonesia belum secara spesifik mengatur konten politik berbasis AI. Karena itu, diperlukan AI disclosure melalui pelabelan konten yang dibuat atau dimodifikasi secara material menggunakan AI, demi menjamin transparansi bagi pemilih.

Baca selengkapnya
PPPK dan Honorer Tak Boleh Diberhentikan, DPR-Pemerintah Sepakati Relaksasi Belanja Pegawai
02 Jul 2026

PPPK dan Honorer Tak Boleh Diberhentikan, DPR-Pemerintah Sepakati Relaksasi Belanja Pegawai

Komisi II DPR bersama pemerintah menyepakati bahwa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), PPPK Paruh Waktu, dan honorer yang telah diangkat tidak boleh diberhentikan. Kesepakatan ini berlaku meski daerah terbentur batas belanja pegawai 30 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebagai jalan keluar, masa transisi penerapan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah akan diperpanjang melalui Undang-Undang APBN.

Baca selengkapnya
Nasib PPPK dan Revisi UU ASN Jadi Sorotan, DPR Dorong Pembiayaan lewat APBN dan Pemerintah Terikat Putusan MK
02 Jul 2026

Nasib PPPK dan Revisi UU ASN Jadi Sorotan, DPR Dorong Pembiayaan lewat APBN dan Pemerintah Terikat Putusan MK

Persoalan status dan pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta PPPK Paruh Waktu di daerah kembali mengemuka. DPR mendorong agar pembiayaannya dilakukan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sekaligus memperkuat desakan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN). Pada saat bersamaan, pemerintah terikat dua putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu kewajiban membentuk lembaga pengawas sistem merit yang independen dan prioritas pengangkatan guru honorer menjadi PPPK.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.