Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Undang-undang (UU) Nomor 33 Tahun 1954

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Wakil Notaris Dan Wakil Notaris Sementara
Bentuk Peraturan
:Peraturan Perundang-undangan
Instansi / Pemrakarsa
:Indonesia, Pemerintah Pusat
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Undang-Undang
Bentuk Singkat
:UU
Nomor
:33
Tahun
:1954
Tempat Penetapan
:Jakarta
Tanggal Penetapan
:13 Oktober 1954
Tanggal Pengundangan
:20 Oktober 1954
Tanggal Berlaku
:20 Oktober 1954
Status
:Tidak Berlaku
Bahasa
:Bahasa Indonesia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:LN.1954/NO.101, TLN NO.700, LL SETNEG : 5 HLM.
URL Sumber
:https://peraturan.bpk.go.id/Details/50503/uu-no-33-tahun-1954
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Hukum, HAM, dan Yustisi
Subsektor
:
Profesi & Layanan Hukum
Sub Subsektor
:
Advokat, Notaris & PPAT
Dokumen (Lampiran)
: Unduh Dokumen Asli

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!
Silahkan dapatkan data pasal disini

Paper Terkait

Pengaturan Pembatasan Jumlah Pembuatan Akta Notaris dalam Perspektif Peraturan Jabatan Notaris

Mutya Pratiwi, Fauzi Syam, Syamyir Syamyir
WAJAH HUKUM Vol. 6 No. 2 2022
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.33087/wjh.v6i2.817
Detail Sumber

Penegakkan Etik Notaris Di Wilayah Hukum Kota Bandung

Jahir, Faidh Fauzan
Pemuliaan Hukum Vol. 6 No. 2 2023
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.30999/ph.v6i2.3796
Detail Sumber

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WANITA DALAM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN

Khafidz Hidayatullah, Setiyowati Setiyowati
Notary Law Research Vol. 2 No. 2 2021
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.56444/nlr.v2i2.2567
Detail Sumber

Peran Majelis Pengawas Wilayah Notaris Dan Majelis Kehormatan Notaris Terhadap Pembinaan dan Pengawasan Notaris Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Fatriansyah Fatriansyah
Legalitas: Jurnal Hukum Vol. 14 No. 2 2022
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.33087/legalitas.v14i2.370
Detail Sumber

POSIBILITAS KEHADIRAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) SEBAGAI PENGGANTI PROFESI NOTARIS DI ERA DIGITAL

Maha Putra, Eduard Awang, Kusuma, Lalu Aria Nata, Muslimin, Muhammad Khairi
Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional Vol. 13 No. 2 2024
9 Peraturan Terhubung DOI: 10.33331/rechtsvinding.v13i2.1788
Detail Sumber

Pemidanaan Terhadap Profesi Notaris Dalam Rangka Mewujudkan Perlindungan Hukum

Syafran S., Fauzi Yusuf Hasibuan, Irhamsyah Irhamsyah
Jurnal Nuansa Kenotariatan Vol. 6 No. 1 2020
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.31479/jnk.v6i1.188
Detail Sumber

Kepastian Hukum Pemberian Izin Pemanggilan Notaris Oleh Aparat Penegak Hukum

Aquino Noval, Dhody Ar. Widjajaatmadja, Refki Ridwan
Jurnal Nuansa Kenotariatan Vol. 4 No. 1 2018
9 Peraturan Terhubung DOI: 10.31479/jnk.v4i1.171
Detail Sumber

PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN JASA NOTARIS TERHADAP MASYARAKAT TIDAK MAMPU

Agustinus Andy Toryanto
Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol. 5 No. 2 2008
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.56444/hdm.v5i2.382
Detail Sumber

EKSISTENSI DAN PROBLEMATIKA PROFESI NOTARIS

Enju Juanda
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol. 3 No. 2 2015
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.25157/jigj.v3i2.417
Detail Sumber

Kedudukan Hukum Gambar yang Dihasilkan oleh Kecerdasan Buatan Sebagai Objek Jual Beli dalam Akta Notaris

Florencia Imanuelia Tania, Sahat Marulitua Sidabukke
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol. 6 No. 4 2025
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.56370/jhlg.v6i4.965
Detail Sumber

POLITIK HUKUM KENOTARIATAN PASCA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS BAGI NOTARIS DALAM MENJALANKAN JABATANNYA

Laurensius Arliman S
Dialogia Iuridica Vol. 9 No. 2 2018
2 Peraturan Terhubung DOI: 10.28932/di.v9i2.976
Detail Sumber

Berita Terkait

Nadiem Makarim Ajukan Kasasi Usai Vonis Turun Jadi 9 Tahun Penjara
25 Sep 2026

Nadiem Makarim Ajukan Kasasi Usai Vonis Turun Jadi 9 Tahun Penjara

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memangkas vonis mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim dalam perkara korupsi pengadaan Chromebook, dari sepuluh tahun menjadi sembilan tahun penjara, sekaligus menurunkan kewajiban uang pengganti dari Rp809,59 miliar menjadi Rp548,76 miliar.

Baca selengkapnya
ShopeePay Beri Cashback QRIS hingga Rp100 Ribu di Tengah Kebijakan MDR 0 Persen BI
18 Sep 2026

ShopeePay Beri Cashback QRIS hingga Rp100 Ribu di Tengah Kebijakan MDR 0 Persen BI

ShopeePay memberi cashback saldo hingga Rp100.000 untuk pembayaran QRIS pada 1 September–31 Oktober 2026. Promo ini berjalan di tengah kebijakan MDR 0 persen BI. Usaha mikro sudah bebas MDR untuk transaksi hingga Rp500.000 sejak 1 Desember 2024 berdasarkan Surat Deputi Gubernur BI Nomor 26/3/KEP.DpG/2024. Mulai 1 Oktober 2026, pembebasan diperluas ke semua kategori merchant untuk transaksi sampai Rp100.000.

Baca selengkapnya
Antam Minta Kewajiban Lapor Data Transaksi Emas ke DJP Berlaku Setara bagi Semua Pedagang
16 Sep 2026

Antam Minta Kewajiban Lapor Data Transaksi Emas ke DJP Berlaku Setara bagi Semua Pedagang

PMK 8/2026 mewajibkan PT Emas Antam Indonesia melaporkan data penjualan emas dan perak, termasuk identitas pembeli, kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) setiap bulan. Dalam rapat dengan Komisi XII DPR pada 15 September 2026, Direktur Utama PT Aneka Tambang Tbk (Antam), Untung Budiharto, mengusulkan agar kewajiban itu juga dikenakan kepada pedagang emas lain karena khawatir pembeli pindah ke pedagang yang tidak wajib melapor.

Baca selengkapnya
Purbaya Diberhentikan, Suahasil Nazara Dilantik Jadi Menkeu Berdasarkan Keppres 97/P Tahun 2026
15 Sep 2026

Purbaya Diberhentikan, Suahasil Nazara Dilantik Jadi Menkeu Berdasarkan Keppres 97/P Tahun 2026

Presiden Prabowo Subianto memberhentikan Purbaya Yudhi Sadewa dari jabatan Menteri Keuangan dan melantik Suahasil Nazara sebagai penggantinya di Istana Negara pada Senin (14/9/2026), berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 97/P Tahun 2026. Pergantian di tengah masa jabatan ini menjadi sorotan hukum tata negara karena bersandar pada hak prerogatif Presiden dan dilakukan tanpa penyebutan alasan resmi.

Baca selengkapnya
Polemik Putusan Banding Kasus Penyiraman Air Keras
11 Sep 2026

Polemik Putusan Banding Kasus Penyiraman Air Keras

Kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus oleh empat anggota TNI berujung pada putusan Pengadilan Militer yang menjatuhkan hukuman penjara dengan sebagian terdakwa mendapat pidana tambahan pemecatan. Pada tingkat banding, sebagian hukuman diringankan oleh Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta. Putusan tersebut menuai kritik dari TAUD yang menilai proses hukum belum memberikan keadilan bagi korban, terutama dengan mempertimbangkan dampak luka yang dialami serta dugaan keterlibatan pihak lain dalam peristiwa tersebut.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.