Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 2002

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Partai Politik
Bentuk Peraturan
:Peraturan Perundang-undangan
Instansi / Pemrakarsa
:Indonesia, Pemerintah Pusat
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Undang-Undang
Bentuk Singkat
:UU
Nomor
:31
Tahun
:2002
Tempat Penetapan
:Jakarta
Tanggal Penetapan
:27 Desember 2002
Tanggal Pengundangan
:27 Desember 2002
Tanggal Berlaku
:27 Desember 2002
Status
:Tidak Berlaku
Bahasa
:Bahasa Indonesia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:LN. 2002/ No. 138, TLN NO. 4251, LL SETNEG : 14 HLM
URL Sumber
:https://peraturan.bpk.go.id/Details/44497/uu-no-31-tahun-2002
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Administrasi Pemerintahan & Pembangunan
Subsektor
:
Pemilu, Partai Politik & Organisasi Kemasyarakatan
Sub Subsektor
:
Kelembagaan Penyelenggara & Partai Politik Penyelenggaraan Pemilu & Pilkada
Dokumen (Lampiran)
: Unduh Dokumen Asli

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!
Silahkan dapatkan data pasal disini

Paper Terkait

KAJIAN TERHADAP PERDA BERMASALAH DARI SUDUT PANDANG HAM

H. Saripudin
Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 2 No. 2 2010
20 Peraturan Terhubung DOI: 10.24903/yrs.v2i2.196
Detail Sumber

KAJIAN TERHADAP PERDA BERMASALAH DARI SUDUT PANDANG HAM

H. Saripudin
Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 2 No. 2 2010
20 Peraturan Terhubung DOI: 10.24903/yrs.v2i2.105
Detail Sumber

PENYEDERHANAAN PARTAI POLITIK DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIIL YANG MULTI PARTAI

Kuswanto -
Yuridika Vol. 28 No. 2 2013
11 Peraturan Terhubung DOI: 10.20473/ydk.v28i2.1768
Detail Sumber

INTERPRETASI KEWENANGAN RECALL PARTAI POLITIK DALAM TATANAN PEMERINTAHAN PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYAH

Sulastri, Dewi, Nuraeni, Neni
VARIA HUKUM: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan Vol. 1 No. 1 2019
10 Peraturan Terhubung DOI: 10.15575/vh.v1i1.5137
Detail Sumber

INTERPRETASI KEWENANGAN RECALL PARTAI POLITIK DALAM TATANAN PEMERINTAHAN PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYAH

Dewi Sulastri, Neni Nuraeni
VARIA HUKUM: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan Vol. 1 No. 1 2019
10 Peraturan Terhubung DOI: 10.15575/vh.v1i1.5137
Detail Sumber

Menakar Transparansi Keuangan Partai Politik Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum

Arfiani, Syofiarti
UNES Journal of Swara Justisia Vol. 7 No. 4 2024
8 Peraturan Terhubung DOI: 10.31933/ujsj.v7i4.437
Detail Sumber

Menakar Transparansi Keuangan Partai Politik Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum

Arfiani, Syofiarti
UNES Journal of Swara Justisia Vol. 7 No. 4 2024
8 Peraturan Terhubung DOI: 10.31933/ujsj.v7i4.437
Detail Sumber

PERTANGGUNGJAWABAN PARTAI POLITIK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Zainal Arifin Mochtar
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol. 31 No. 2 2019
8 Peraturan Terhubung DOI: 10.22146/jmh.29199
Detail Sumber

RECALL ANGGOTA DPR DAN DPRD DALAM DINAMIKA KETATANEGARAAN INDONESIA

Ni’matul Huda
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol. 23 No. 3 2011
15 Peraturan Terhubung DOI: 10.22146/jmh.16169
Detail Sumber

Kajian Terhadap Kedaulatan Rakyat Pada Pergantian Anggota Dewan Perwakilan Rakat Indonesia Yang Bersifat Sementara

Sikumbang, Yudhia Perdana
Milthree Law Journal Vol. 1 No. 1 2024
16 Peraturan Terhubung DOI: 10.70565/mlj.v1i1.4
Detail Sumber

Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator di Indonesia (Analisa Putusan Nomor : 48/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt Pst)

Taberima, Rylke Marviano, Hehanussa, Deassy Jacomina Anthoneta, Adam, Sherly
Matakao Corruption Law Review Vol. 1 No. 2 2023
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.47268/matakao.v1i2.11335
Detail Sumber

PEMILIHAN UMUM DAN PEMBERANTASAN KORUPSI

Andhika Yuli Rimbawan
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 2 2019
14 Peraturan Terhubung DOI: 10.24269/ls.v3i2.2188
Detail Sumber

Berita Terkait

AI ikut berkampanye: Tantangan Pemilu 2029
03 Sep 2026

AI ikut berkampanye: Tantangan Pemilu 2029

Penggunaan AI menjadi tantangan baru bagi Pemilu 2029 karena deepfake dapat digunakan untuk menyebarkan disinformasi dan memanipulasi pemilih. Fenomena ini telah terjadi di Taiwan pada Pemilu 2024, sementara aturan Pemilu Indonesia belum secara spesifik mengatur konten politik berbasis AI. Karena itu, diperlukan AI disclosure melalui pelabelan konten yang dibuat atau dimodifikasi secara material menggunakan AI, demi menjamin transparansi bagi pemilih.

Baca selengkapnya
PPPK dan Honorer Tak Boleh Diberhentikan, DPR-Pemerintah Sepakati Relaksasi Belanja Pegawai
02 Jul 2026

PPPK dan Honorer Tak Boleh Diberhentikan, DPR-Pemerintah Sepakati Relaksasi Belanja Pegawai

Komisi II DPR bersama pemerintah menyepakati bahwa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), PPPK Paruh Waktu, dan honorer yang telah diangkat tidak boleh diberhentikan. Kesepakatan ini berlaku meski daerah terbentur batas belanja pegawai 30 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebagai jalan keluar, masa transisi penerapan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah akan diperpanjang melalui Undang-Undang APBN.

Baca selengkapnya
Nasib PPPK dan Revisi UU ASN Jadi Sorotan, DPR Dorong Pembiayaan lewat APBN dan Pemerintah Terikat Putusan MK
02 Jul 2026

Nasib PPPK dan Revisi UU ASN Jadi Sorotan, DPR Dorong Pembiayaan lewat APBN dan Pemerintah Terikat Putusan MK

Persoalan status dan pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta PPPK Paruh Waktu di daerah kembali mengemuka. DPR mendorong agar pembiayaannya dilakukan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sekaligus memperkuat desakan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN). Pada saat bersamaan, pemerintah terikat dua putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu kewajiban membentuk lembaga pengawas sistem merit yang independen dan prioritas pengangkatan guru honorer menjadi PPPK.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.