Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Undang-undang (UU) Nomor 29 Tahun 2009

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian
Bentuk Peraturan
:Peraturan Perundang-undangan
Instansi / Pemrakarsa
:Indonesia, Pemerintah Pusat
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Undang-Undang
Bentuk Singkat
:UU
Nomor
:29
Tahun
:2009
Tempat Penetapan
:Jakarta
Tanggal Penetapan
:15 September 2009
Tanggal Pengundangan
:15 September 2009
Tanggal Berlaku
:15 September 2009
Status
:Berlaku
Bahasa
:Bahasa Indonesia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:LN. 2009/ No. 131 , TLN NO. 5050, LL SETNEG : 17 HLM
URL Sumber
:https://peraturan.bpk.go.id/Details/38765/uu-no-29-tahun-2009
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Tenaga Kerja
Subsektor
:
Ketransmigrasian
Sub Subsektor
:
Kawasan & Penempatan Transmigrasi
Dokumen (Lampiran)
: Unduh Dokumen Asli

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!
Silahkan dapatkan data pasal disini

Paper Terkait

Kebijakan Transmigrasi di Kabupaten Bengkulu Utara: Perspektif Integrasi Sosial dan Transplantasi Kultural

Susetyo, Heru, Febriyanto, Satrio Alif, Ardiansyah, Deden, Tien Tis’aini Latifah, Feymi Angelina, Ibrahim Ghifar Hamadi, Najma Izzatul Haq, M. Nurrobby Fatih
University Of Bengkulu Law Journal Vol. 9 No. 1 2024
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.33369/ubelaj.v9i1.36855
Detail Sumber

Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Hak Milik Atas Tanah Bagi Transmigran Di Kabupaten Maluku Tengah

Nathalia Tanikwele, Salmon Eliazer Marthen Nirahua, Erick Stenly Holle
TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 6 2023
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.47268/tatohi.v3i6.1820
Detail Sumber

TINJAUAN HUKUM PEMBUKAAN REKAM MEDIK DARI SUDUT PANDANG ASURANSI KESEHATAN

Aditya Hans Suwignjo, Mufid .
Spektrum Hukum Vol. 16 No. 1 2019
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.35973/sh.v16i1.1125
Detail Sumber

Evaluasi Penghukuman Terdakwa Tenaga Kesehatan Pelaku Malpraktik Medik

Salwa, Nabila Afifah, Syahrin, Alvi, Sulung, Syafruddin
Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues Vol. 1 No. 1 2022
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.32734/nlrjolci.v1i1.16863
Detail Sumber

TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENADAHAN SEPEDA MOTOR (Studi Putusan Nomor 1033/Pid.B/2021/PN Srg)

Amal, Muhamad Ichlasul, Irawan, Benny, Rofiana, Reine
LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol. 8 No. 1 2023
2 Peraturan Terhubung DOI: 10.31293/lg.v8i1.7037
Detail Sumber

KEKELIRUAN PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH DALAM PENYEBUTAN PENSERTIFIKATAN TANAH PADA PROGRAM NAWACITA DI SUMATERA UTARA

Swandhana Pradipta, Muhammad Yamin, Syafruddin Kalo, Idha Aprilyana Sembiring
Law_Jurnal Vol. 3 No. 1 2022
9 Peraturan Terhubung DOI: 10.46576/lj.v3i1.2298
Detail Sumber

ANALISIS TERHADAP PROGRAM TRANSMIGRASI SERTA PENGEMBANGAN WILAYAH DI UNIT PERMUKIMAN TRANSMIGRASI GEUMPANG II SP 3 PROVINSI ACEH

Vania, Stella
KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 2 No. 2 2021
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.26623/kdrkm.v2i2.3819
Detail Sumber

ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM PASIEN KORBAN MALPRAKTIK DILIHAT DARI SUDUT PANDANG HUKUM DI INDONESIA

Sabungan Sibarani
Justitia et Pax Vol. 33 No. 1 2017
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.24002/jep.v33i1.1417
Detail Sumber

ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM PASIEN KORBAN MALPRAKTIK DILIHAT DARI SUDUT PANDANG HUKUM DI INDONESIA

Sibarani, Sabungan
Justitia et Pax Vol. 33 No. 1 2017
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.24002/jep.v33i1.1417
Detail Sumber

Analisis Yuridis Pada Dampak Program Transmigrasi Nasional Terhadap Kemajuan Sosial Ekonomi

Monica Sandra Ferenanda, Aknes Galih Sumirat, Sulis Tyaningsih, Febrilia Rustina Arfiani, Muhamad Rois Nova Rona
Jurnal Relasi Publik Vol. 1 No. 4 2023
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.59581/jrp-widyakarya.v1i4.1790
Detail Sumber

ANALISIS PUTUSAN SANKSI PERDATA MALPRAKTEK SEBAGAI BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor : 515 PK/Pdt/2011)

Sadino Sadino, Ismet Alaik Rahmatullah
Jurnal Magister Ilmu Hukum : Hukum dan Kesejahteraan Vol. 1 No. 1 2016
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.36722/jmih.v1i1.727
Detail Sumber

PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KESEHATAN, SEBAGAI TIM PEMERIKSA MAKANAN DAN MINUMAN BERFORMALIN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009, TENTANG KESEHATAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999, TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Boedi Santoso Irianto, Endah Tri Wulandari, Edi Tarsono
Jurnal Legal Reasoning Vol. 5 No. 2 2023
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.35814/jlr.v5i2.4948
Detail Sumber

Berita Terkait

Jelang Tenggat Oktober, Pembahasan RUU Ketenagakerjaan Diwarnai Tarik-Menarik Kepentingan Buruh dan Pengusaha
02 Jul 2026

Jelang Tenggat Oktober, Pembahasan RUU Ketenagakerjaan Diwarnai Tarik-Menarik Kepentingan Buruh dan Pengusaha

DPR dan pemerintah memacu pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan agar rampung sebelum Oktober 2026. Target ini untuk memenuhi tenggat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023, yang memerintahkan pembentukan undang-undang ketenagakerjaan baru yang terpisah dari Undang-Undang Cipta Kerja. Proses legislasi ini menjadi pertaruhan hukum dengan tenggat konstitusional yang mengikat. Tarik-menarik kepentingan antara serikat pekerja dan pengusaha, terutama soal alih daya (outsourcing), Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), dan upah, turut mewarnai pembahasannya.

Baca selengkapnya
Revisi Permenaker Outsourcing Disiapkan, Skema Alih Daya Dipangkas Jadi Empat Bidang Pekerjaan
02 Jul 2026

Revisi Permenaker Outsourcing Disiapkan, Skema Alih Daya Dipangkas Jadi Empat Bidang Pekerjaan

Pemerintah tengah merampungkan revisi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pekerjaan Alih Daya, yang akan mempersempit skema outsourcing dari enam menjadi hanya empat jenis pekerjaan penunjang: kebersihan, katering, keamanan, dan pengemudi. Aturan baru ditargetkan terbit pada Juli 2026, namun sejumlah poin krusial menyangkut sektor strategis milik BUMN masih dibahas.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.