Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Memuat Data Peraturan...

Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2014

Abstrak Peraturan

1. APBN TA 2013 yang diundangkan berdasarkan UU No. 19 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan dengan UU No. 15 Tahun 2013, pelaksanaannya perlu dilakukan pemeriksaan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan UU No. 15 Tahun 2004, dimana sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2004 dan Pasal 30 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2003 telah dilakukan pemeriksaan oleh BPK terhadap pelaksanaan APBN TA 2013. Sesuai Pasal 3 ayat (2), Pasal 30, dan Pasal 32 UU No. 17 Tahun 2003 dan Pasal 34 UU No. 19 Tahun 2012, pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN TA 2013 harus ditetapkan dengan undang-undang, pembahasan undang-undang tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN TA 2013 dilakukan DPR bersama Pemerintah dengan memperhatikan pertimbangan DPD sesuai surat keputusan DPD No. 77/DPD RI/IV/2013-2014 tanggal 2 September 2014. Atas pertimbangan tersebut, perlu membentuk undang-undang tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN TA 2013. 2. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5), Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 23E UUD Tahun 1945; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004 ; UU No. 15 Tahun 2006; UU No. 19 Tahun 2012. 3. Pertangungjawaban atas pelaksanaan APBN TA 2012 tertuang dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat terdiri dari: 1. Laporan Realisasi APBN TA 2013; 2. Neraca Pemerintah Pusat per 31 Desember 2013; 3. Laporan Arus Kas TA 2013; dan 4. Catatan atas Laporan Keuangan.

Bentuk Peraturan
:Peraturan Perundang-undangan
Instansi / Pemrakarsa
:Indonesia, Pemerintah Pusat
Bentuk
:Undang-undang
Nomor
:24
Tahun
:2014
Tempat Penetapan
:Jakarta
Tanggal Penetapan
:30 September 2014
Tanggal Pengundangan
:02 Oktober 2014
Tanggal Berlaku
:02 Oktober 2014
Status
:Berlaku
Bahasa
:Bahasa Indonesia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:LN.2014/No. 247, TLN No. 5590, LL SETNEG: 11 HLM
Sektor
: Data tidak tersedia
Dokumen (Lampiran)

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!
Silahkan dapatkan data pasal disini

Paper Terkait

Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Penyimpan Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Mifthahul Jannah, Raffles Raffles, Evalina Alissa
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 2 No. 2 2021

Pengaturan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Erika Natalina Br Ginting, Yetniwati Yetniwati
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 1 No. 3 2020

Perlindungan Data Pribadi Mengenai Kebocoran Data Dalam Lingkup Cyber Crime Sebagai Kejahatan Transnasional

Silalahi, Putri Hasian, Dameria, Fiorella Angella
WAJAH HUKUM Vol. 7 No. 2 2023

BPJS (BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL) DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

Zulhendra, Joni
Normative: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 10 No. 2 2022

IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XI/2013 TERHADAP PENERBITAN AKTA KELAHIRAN (IMPLICATIONS OF THE DECISION OF THE CONSTITUTIONAL COURT NUMBER 18/PUU-XI/2013 TO ISSUANCE OF THE BIRTH CERTIFICATE)

Trias Palupi Kurnianingrum
Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan Vol. 5 No. 1 2014

PERAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG DALAM PENDAFTARAN INDIKASI GEOGRAFIS

Karlina Lubis, Ria, Cahya Nugrahenti, Meydora, Pajrin, Rani Pajrin
Mendapo: Journal of Administrative Law Vol. 3 No. 3 2022

Karakteristik Pengawasan terhadap Penyidik Militer dalam Proses Peradilan Pidana Militer

Agus Setiyawan Dwi Arianto
Media Iuris Vol. 3 No. 3 2020

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL ATAS PEMBAJAKAN DI INDONESIA

Osgar Sahim Matompo
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 1 2018

PERMASALAHAN HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA: STUDI KOMPARATIF

Fitri, Winda, Rusdiana, Shelvi, Anggia Putri, Windi Regina
JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA Vol. 14 No. 1 2024

ANALISIS TENTANG KEABSAHAN KEWENANGAN KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN DALAM PENYELESAIAN TUNGGAKAN IURAN JAMINAN BPJS KESEHATAN DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

nurul oktavia agri, Tatang Ruchimat
Jurnal Hukum Adigama Vol. 4 No. 1 2021

IMPLEMENTASI PENARIKAN ROYALTI BAGI PELAKU USAHA KOMERSIAL KARAOKE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Duwi Aprianti
JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Vol. 6 No. 4 2017

PERDA SYARIAH DALAM UPAYA PENINGKATAN DAYA SAING EKONOMI DAERAH

Muhtadi, Ridan
JURISDICTIE Jurnal Hukum dan Syariah Vol. 10 No. 1 2019

Berita Terkait

Belum ada berita terkait untuk peraturan ini.
Memuat konsolidasi…