Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2002

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Surat Utang Negara
Bentuk Peraturan
:Peraturan Perundang-undangan
Instansi / Pemrakarsa
:Indonesia, Pemerintah Pusat
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Undang-Undang
Bentuk Singkat
:UU
Nomor
:24
Tahun
:2002
Tempat Penetapan
:Jakarta
Tanggal Penetapan
:22 Oktober 2002
Tanggal Pengundangan
:22 Oktober 2002
Tanggal Berlaku
:22 Oktober 2002
Status
:Berlaku
Bahasa
:Bahasa Indonesia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:LN. 2002/ No. 110, TLN NO. 4236, LL SETNEG : 8 HLM
URL Sumber
:https://peraturan.bpk.go.id/Details/44476/uu-no-24-tahun-2002
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Keuangan, Moneter, dan Fiskal
Subsektor
:
Kekayaan Negara & Pembiayaan
Sub Subsektor
:
Utang, Piutang & Surat Berharga Negara
Dokumen (Lampiran)
: Unduh Dokumen Asli

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!
Silahkan dapatkan data pasal disini

Paper Terkait

Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Surat Utang Negara Atas Risiko Gagal Bayar (Default)

Heriyanto Heriyanto
Perspektif Administrasi Publik dan hukum Vol. 2 No. 1 2025
1 Peraturan Terhubung DOI: 10.62383/perspektif.v2i1.106
Detail Sumber

Peran Surat Berharga Dalam Pengembangan Pasar Keuangan Dan Persiapan Investasi

Rizky Zainul Alam, Noraini Noraini, Sumriyah Sumriyah
Jurnal Relasi Publik Vol. 1 No. 2 2023
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.59581/jrp-widyakarya.v1i2.364
Detail Sumber

Mahkamah Konstitusi Indonesia di Era Digital: Upaya Menegakan Konstitusi, Keadilan Substantif dan Budaya Sadar Berkonstitusi

Adhani, Hani
Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan Vol. 2 No. 2 2021
11 Peraturan Terhubung DOI: 10.18196/jphk.v2i2.11763
Detail Sumber

EKSISTENSI PRINSIP-PRINSIP SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA SEBAGAI INSTRUMEN PEMBIAYAAN

Hariati, Sri
Jurnal Ilmu Hukum The Juris Vol. 9 No. 1 2025
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.56301/juris.v9i1.1544
Detail Sumber

Implementasi Asas Proporsionalitas dan Jaminan Kepastian Hukum dalam Tabungan Perumahan Rakyat

M. Daffa Rizky Ansor, Aditya Nugraha, Fayu Karmila, Ariyanto
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol. 5 No. 10 2024
8 Peraturan Terhubung DOI: 10.56370/jhlg.v5i10.959
Detail Sumber

Kewenangan Daerah Dalam Melaksanakan Hubungan Luar Negeri (Studi Kasus di Propinsi Jawa Barat dan DIY )

Jawahir Thontowi
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 16 No. 2 2009
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.20885/iustum.vol16.iss2.art1
Detail Sumber

Perlindungan Negara Dalam Menghadapi Corona Virus (Covid 19) Berdasarkan Hukum Tata Negara Darurat

Sudrajat, Shinta Azzahra, Kurniawan, Nandang Pamungkas
Jurnal Hukum Inconcreto Vol. 2 No. 2 2023
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.35960/inconcreto.v2i2.1168
Detail Sumber

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN

Zainab Ompu Jainah, Intan Nurina Seftiniara, Sheila Monica Yohanes
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 1 No. 3 2021
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.53363/bureau.v1i3.7
Detail Sumber

Berita Terkait

Dilema BEI Mengejar Target 50 IPO di Tengah Volatilitas Pasar
03 Sep 2026

Dilema BEI Mengejar Target 50 IPO di Tengah Volatilitas Pasar

Realisasi IPO BEI pada 2026 masih jauh dari target 50 perusahaan, dengan hanya 7 perusahaan yang melantai hingga akhir Juli. Kondisi ini mendorong BEI mempertimbangkan revisi target di tengah volatilitas pasar. Namun, upaya meningkatkan jumlah IPO tetap perlu diimbangi dengan keterbukaan informasi, akuntabilitas emiten, dan perlindungan investor agar efisiensi pasar tidak mengorbankan kualitas perusahaan tercatat.

Baca selengkapnya
Perubahan UU P2SK Disahkan, Keadilan Restoratif Kini Bisa Ditempuh hingga Tahap Persidangan
02 Jul 2026

Perubahan UU P2SK Disahkan, Keadilan Restoratif Kini Bisa Ditempuh hingga Tahap Persidangan

Pemerintah resmi mengundangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) pada 17 Juni 2026. Undang-undang ini memperkenalkan mekanisme keadilan restoratif untuk perkara pidana di sektor jasa keuangan, sekaligus menata ulang kewenangan penyidik Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Baca selengkapnya
KPK Kejar Aset dan Aliran Dana Dua Anggota DPR dalam Dugaan Korupsi dan Pencucian Uang Dana Sosial BI dan OJK
02 Jul 2026

KPK Kejar Aset dan Aliran Dana Dua Anggota DPR dalam Dugaan Korupsi dan Pencucian Uang Dana Sosial BI dan OJK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan penyidikan dugaan korupsi dan pencucian uang atas pengelolaan dana Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) dan dana tanggung jawab sosial (CSR) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2020–2023. Hingga pertengahan 2026, penyidik memusatkan langkah pada penelusuran aliran dana dan penyitaan aset dua tersangka anggota DPR, sekaligus mendalami kemungkinan peran pejabat di BI dan OJK.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.