Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 1954

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Pencabutan "Persbreidel Ordonnantie”
Bentuk Peraturan
:Peraturan Perundang-undangan
Instansi / Pemrakarsa
:Indonesia, Pemerintah Pusat
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Undang-Undang
Bentuk Singkat
:UU
Nomor
:23
Tahun
:1954
Tempat Penetapan
:Jakarta
Tanggal Penetapan
:12 Juli 1954
Tanggal Pengundangan
:02 Agustus 1954
Tanggal Berlaku
:02 Agustus 1954
Status
:Berlaku
Bahasa
:Bahasa Indonesia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:LN.1954/NO.77, TLN NO.625, LL SETNEG : 2 HLM.
URL Sumber
:https://peraturan.bpk.go.id/Details/50410/uu-no-23-tahun-1954
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Komunikasi dan Informatika
Subsektor
:
Pers & Informasi Publik
Dokumen (Lampiran)
: Unduh Dokumen Asli

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!
Silahkan dapatkan data pasal disini

Paper Terkait

ANALISIS METODE PENGAMBILAN HUKUM MAJELIS HAKIM DALAM MENETAPKAN NAFKAH MADLIYAH (Studi Kasus Putusan MA Nomor. 295K/AG/2000)

Dalimunthe, Mardiah, Prasetiya, Nurul Huda
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 7 No. 2 2023
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.24269/ls.v7i2.7710
Detail Sumber

ANALISIS METODE PENGAMBILAN HUKUM MAJELIS HAKIM DALAM MENETAPKAN NAFKAH MADLIYAH (Studi Kasus Putusan MA Nomor. 295K/AG/2000)

Dalimunthe, Mardiah, Prasetiya, Nurul Huda
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 7 No. 2 2023
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.24269/ls.v7i2.7710
Detail Sumber

Berita Terkait

Komdigi Wajibkan Registrasi Kartu SIM dengan Pengenalan Wajah per 1 Juli 2026
02 Jul 2026

Komdigi Wajibkan Registrasi Kartu SIM dengan Pengenalan Wajah per 1 Juli 2026

Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mewajibkan registrasi kartu SIM untuk nomor baru menggunakan biometrik pengenalan wajah secara penuh mulai 1 Juli 2026 berdasarkan Permen Komdigi Nomor 7 Tahun 2026. Kebijakan ini menuai sorotan hukum karena memproses data biometrik yang tergolong data pribadi bersifat spesifik di UU Pelindungan Data Pribadi di tengah lembaga pengawas data yang belum sepenuhnya beroperasi.

Baca selengkapnya
Dinilai Jadi 'Hukum Simbolik', UU PDP Diuji ke MK karena Lembaga Pengawas Belum Terbentuk
02 Jul 2026

Dinilai Jadi 'Hukum Simbolik', UU PDP Diuji ke MK karena Lembaga Pengawas Belum Terbentuk

Empat warga negara mengajukan uji materi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) ke Mahkamah Konstitusi melalui Perkara Nomor 236/PUU-XXIV/2026 yang diregister pada Jumat (19/6/2026), mempersoalkan belum terbentuknya lembaga pengawas pelindungan data pribadi. Para pemohon menilai kekosongan kelembagaan itu membuat UU PDP menjadi "hukum simbolik" tanpa daya laku operasional dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.