Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 1947

1. Oleh Pemerintahan Hindia-Belanda sebagai pemerintahan asing yang berhadapan dengan pemerintahan asli diadakan perpisahan antara beberapa lingkungan peradilan("sferen van rechtspraak"): pada pihak sana "sfeer van de gouvernementsrechtspraak" yang mengadili "in naam des Konings" dan pada pihak sini antara lain "sfeer van de zelfsbestuursrechtspraak". Dalam Negara kita Republik Indonesia perpisahan itu sudah tidak pada tempatnya lagi. Pemerintah Negara Republik Indonesia sekali-kali bukan waris belaka yang mengganti "Nederlandsch-Indische Regeering" sebagai pemerintah asing. Negara Republik Indonesia adalah Negara yang kita, seluruh bangsa Indonesia, mendirikannya bersama-sama sebagai Negara kesatuan yang berdaulat. Pemerintahnya pun terdiri dari kita orang sendiri. Adanya daerah istimewa seperti dimaksudkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tidak berarti, bahwa ada pemerintah asing, yang dihadapi oleh daerah-daerah termaksud, sehingga harus dibikin kontrak. Peradilan yang dilakukan dalam seluruh Negara kita atas sekalian para warga negara (termasuk juga yang berdiam di dalam daerah-daerah istimewa), adalah peradilan "atas nama Negara Republik Indonesia". Peradilan itu tidak terbatas oleh adanya macam-macam daerah, pun tidak pada tempatnya dipisah-pisah menjadi beberapa "sferen van rechtspraak"; sedari awal mulanya wajib dilakukan serta diurus dari Pemerintah Negara pusat sepenuhnya, sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang Dasar pasal 24. Yang sekarang betul pada tempatnya, ialah semata-mata hanya perbatasan yang mengenai jenis hal yang diadili("zakelijke afbakening") misalnya: a. peradilan agama, b. peradilan militer, c. peradilan administratif. Dengan demikian maka lingkungan-lingkungan peradilan yang bukan menyatakan perbatasan tentang jenis hal yang diadili, tidak pada tempatnya lagi.
2. Peradilan seperti yang dimaksudkan itu, di Jawa(hanya mengenai daerah Surakarta dan Yogyakarta) diatur dalam pasal 2 paragrap I dari peraturan termuat dalam Staatsblad 1903 nomor 8, untuk umum dikenal dengan nama "Pradoto Gede", "Pradoto (Mangkunegaran)," Pengadilan Kraton Darah Dalam"(Kasultanan), dan di Sumatera dalam pasal 12 dari peraturan termuat dalam staatsblad 1938 nomor 529, serta politiek contracten yang bersangkutan. Undang-undang ini bermaksud menghapuskan peradilan tersebut. Penghapusan ini, menurut uraian diatas tentang kedudukan daerah istimewa yang mengenai peradilan, tidak memerlukan persetujuan dari raja yang bersangkutan. Meskipun demikian, Pemerintah telah minta pertimbangan dari Seri Paduka Sultan Hamengku Boewono IX, Seri Paduka Soesoehoenan Pakoe Boewono XII dan Seri Padoeka Mangkoenegoro VIII, yang ketiga-tiganya telah menyatakan tidak berkeberatan atas penghapusan tersebut("zelfbestuursrechtspraak") di daerah Pakualaman sudah dihapuskan dalam tahun 1908 atau permintaan dari pihak Pakoealaman sendiri). Adapun pertimbangan dari raja-raja di Sumatera tidak perlu diminta, karena di Sumatera sebagai akibat dari revolusi sudah tidak ada raja-raja lagi.