Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Undang-undang (UU) Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Pengesahan Cartagena Protocol On Biosafety To The Convention On Biological Diversity (Protokol Cartagena Tentang Keamanan Hayati Atas Konvensi Tentang Keanekaragaman Hayati)

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Pengesahan Cartagena Protocol On Biosafety To The Convention On Biological Diversity (Protokol Cartagena Tentang Keamanan Hayati Atas Konvensi Tentang Keanekaragaman Hayati)
Bentuk Peraturan
:Peraturan Perundang-undangan
Instansi / Pemrakarsa
:Indonesia, Pemerintah Pusat
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Undang-Undang
Bentuk Singkat
:UU
Nomor
:21
Tahun
:2004
Tempat Penetapan
:Jakarta
Tanggal Penetapan
:16 Agustus 2004
Tanggal Pengundangan
:16 Agustus 2004
Tanggal Berlaku
:16 Agustus 2004
Status
:Berlaku
Bahasa
:Bahasa Indonesia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:LN. 2004/ No. 88, TLN NO. 4414, LL SETNEG : 4 HLM
URL Sumber
:https://peraturan.bpk.go.id/Details/40522/uu-no-21-tahun-2004
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Luar Negeri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Subsektor
:
Perjanjian Internasional Konservasi SDA
Sub Subsektor
:
Ratifikasi & Aksesi Keanekaragaman Hayati
Dokumen (Lampiran)
: Unduh Dokumen Asli

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!
Silahkan dapatkan data pasal disini

Paper Terkait

Eksplorasi Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal Berbasis Hak Asasi Manusia

Diah Imaningrum Susanti
Media Iuris Vol. 5 No. 3 2022
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.20473/mi.v5i3.40174
Detail Sumber

Kepastian Hukum Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia

Happy Ariyanto, Ardiansyah Ardiansyah, Bagio Kadaryanto
Legalitas: Jurnal Hukum Vol. 15 No. 1 2023
19 Peraturan Terhubung DOI: 10.33087/legalitas.v15i1.381
Detail Sumber

Eksistensi Komisi Yudisial Republik Indonesia dalam Menciptakan Hakim Agung Yang Berkualitas dan Berintegritas

Muslim Mamulai
Kalabbirang Law Journal Vol. 1 No. 2 2019
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.35877/454RI.kalabbirang15
Detail Sumber

Eksistensi Komisi Yudisial Republik Indonesia dalam Menciptakan Hakim Agung Yang Berkualitas dan Berintegritas

Mamulai, Muslim
Kalabbirang Law Journal Vol. 1 No. 2 2019
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.35877/454RI.kalabbirang15
Detail Sumber

DINAMIKA LEGISLASI HUKUM ISLAM: ANALISA ATAS UPAYA PEMBENTUKAN HUKUM PERIKATAN SYARIAH

Akhyar Ari Gayo
Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional Vol. 4 No. 3 2015
14 Peraturan Terhubung DOI: 10.33331/rechtsvinding.v4i3.18
Detail Sumber

TUMPANG TINDIH UNDANG-UNDANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA

Simarmata, Jorawati
Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 15 No. 3 2018
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.54629/jli.v15i3.245
Detail Sumber

Aturan Hukum Rekayasa Genetika di Indonesia dan Beberapa Negara

Riza Cadizza, Mainita, Nurhafni
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 5 No. 1 2024
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.22225/juinhum.5.1.8396.800-809
Detail Sumber

Perkembangan Teknologi di Bidang Produksi Pangan dan Obat-obatan serta Hak-hak Konsumen

Nurhayati Abbas
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 16 No. 3 2009
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.20885/iustum.vol16.iss3.art7
Detail Sumber

PENERAPAN KEBIJAKAN SUBSIDI PERIKANAN INDONESIA BERDASARKAN PENGATURAN SUBSIDI PERIKANAN WTO

Wulan Suci Putri Yanti Ismail
Jurnal Bina Mulia Hukum Vol. 5 No. 2 2021
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.23920/jbmh.v5i2.10
Detail Sumber

KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN DI KABUPATEN TULUNGAGUNG DAN PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PELESTARIAN LINGKUNGAN

Sanjaya, Muhammad Rama, Sulistyany, Frygyta Dwi, Mastuti, Renita Tresna, Murwani, Seftyana Wahyu
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 3 No. 3 2023
11 Peraturan Terhubung DOI: 10.53363/bureau.v3i3.325
Detail Sumber

Berita Terkait

Tak Lagi Terbatas Enam Kategori: Ambiguitas Persetujuan DPR atas Perjanjian Internasional
03 Sep 2026

Tak Lagi Terbatas Enam Kategori: Ambiguitas Persetujuan DPR atas Perjanjian Internasional

Ketidakjelasan kriteria perjanjian internasional yang memerlukan persetujuan DPR pasca Putusan MK No. 13/PUU-XVI/2018 muncul karena perluasan kriteria berdasarkan Pasal 11 ayat (2) UUD 1945 belum disertai parameter konkret. Persoalan ini turut berdampak pada pengesahan perjanjian perdagangan internasional. Diperlukan fleksibilitas dan pendekatan strategis dalam menentukan perjanjian yang wajib memperoleh persetujuan DPR.

Baca selengkapnya
Terusir dari Hutan, Menanti Jalan Pulang: Nasib Satwa Korban Karhutla Kalimantan
28 Agt 2026

Terusir dari Hutan, Menanti Jalan Pulang: Nasib Satwa Korban Karhutla Kalimantan

Karhutla di Kalimantan tidak hanya mengancam lingkungan, tetapi juga memaksa satwa liar keluar dari habitatnya. Penyelamatan satwa seperti orangutan Wak menunjukkan bahwa evakuasi tidak selalu menjadi akhir dari penanganan, karena pelepasliaran harus mempertimbangkan kondisi satwa dan kelayakan habitat sesuai Permen LHK Nomor 17 Tahun 2024.

Baca selengkapnya
Satgas Penertiban Kawasan Hutan Klaim Selamatkan Aset Negara Rp371 Triliun, Publik Pertanyakan Arah Lahan Sitaan
02 Jul 2026

Satgas Penertiban Kawasan Hutan Klaim Selamatkan Aset Negara Rp371 Triliun, Publik Pertanyakan Arah Lahan Sitaan

Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mengklaim telah menyelamatkan aset dan uang negara hingga Rp371 triliun sejak 2025. Namun, dasar hukum skema "penguasaan kembali oleh negara" lewat Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2025 mulai dipersoalkan ahli hukum dan organisasi lingkungan. Sorotan menguat karena sebagian besar lahan hasil penertiban justru diserahkan ke perusahaan sawit milik negara, bukan dipulihkan menjadi hutan.

Baca selengkapnya
Aturan Baru Mutu Udara Terbit Pasca-Gugatan Warga, Standar Baku Tak Berubah
02 Jul 2026

Aturan Baru Mutu Udara Terbit Pasca-Gugatan Warga, Standar Baku Tak Berubah

Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (LH/BPLH) Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara. Peraturan ini diterbitkan sebagai respons atas putusan gugatan warga negara (citizen lawsuit) polusi udara Jakarta. Namun, kalangan pegiat menilai regulasi tersebut hanya membangun kerangka administratif baru tanpa memperketat baku mutu udara ambien nasional. Padahal, angka baku mutu itulah yang diperintahkan pengadilan untuk diperketat.

Baca selengkapnya
Tinggal Indonesia yang Tersisa, RI Percepat Keanggotaan HCCH di Antara Negara ASEAN
02 Jul 2026

Tinggal Indonesia yang Tersisa, RI Percepat Keanggotaan HCCH di Antara Negara ASEAN

Indonesia berada di ambang menjadi anggota penuh Hague Conference on Private International Law (HCCH) setelah mengesahkan Statuta HCCH lewat Perpres No. 98 Tahun 2025. Pemerintah kini menyiapkan penyampaian keanggotaan resmi melalui Kementerian Luar Negeri sekaligus membidik aksesi Konvensi Layanan 1965 dan Konvensi Pengambilan Bukti 1970 untuk memperkuat kepastian hukum perdata dan komersial lintas negara.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.