Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Undang-undang (UU) Nomor 21 Tahun 1999 Tentang Pengesahan ILO Convention No. 111 Concerning Discrimination In Respect Of Employment And Occupation (Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan Dan Jabatan)

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Pengesahan ILO Convention No. 111 Concerning Discrimination In Respect Of Employment And Occupation (Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan Dan Jabatan)
Bentuk Peraturan
:Peraturan Perundang-undangan
Instansi / Pemrakarsa
:Indonesia, Pemerintah Pusat
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Undang-Undang
Bentuk Singkat
:UU
Nomor
:21
Tahun
:1999
Tempat Penetapan
:Jakarta
Tanggal Penetapan
:07 Mei 1999
Tanggal Pengundangan
:07 Mei 1999
Tanggal Berlaku
:07 Mei 1999
Status
:Berlaku
Bahasa
:Bahasa Indonesia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:LN. 1999/ No. 57, TLN NO. 3836, LL SETNEG : 3 HLM
URL Sumber
:https://peraturan.bpk.go.id/Details/45326/uu-no-21-tahun-1999
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Luar Negeri Tenaga Kerja
Subsektor
:
Perjanjian Internasional Pengawasan Ketenagakerjaan
Sub Subsektor
:
Ratifikasi & Aksesi Norma Kerja & Upah
Dokumen (Lampiran)
: Unduh Dokumen Asli

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!
Silahkan dapatkan data pasal disini

Paper Terkait

PERBANDINGAN KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI INDONESIA DENGAN LEMBAGA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI NEGARA SINGAPURA, HONG KONG, DAN MALAYSIA

Rhendra Kusuma
University Of Bengkulu Law Journal Vol. 7 No. 1 2022
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.33369/ubelaj.7.1.71-83
Detail Sumber

Penerapan ILO Convention Nomor 111 Ke dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Di Indonesia

Murni, Layla, HZ, Evi Deliana, Diana, Ledy
PATTIMURA Legal Journal Vol. 1 No. 3 2022
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.47268/pela.v1i3.6664
Detail Sumber

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA/BURUH PEREMPUAN ATAS CUTI HAID (STUDI DI PT. WAHYU MANUNGGAL SEJATI)

MAWAR ELLA SUKMARANI
Novum : Jurnal Hukum Vol. 3 No. 4 2016
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.2674/novum.v3i4.18191
Detail Sumber

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA/BURUH PEREMPUAN ATAS CUTI HAID (STUDI DI PT. WAHYU MANUNGGAL SEJATI)

ELLA SUKMARANI, MAWAR
Novum : Jurnal Hukum Vol. 3 No. 4 2016
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.2674/novum.v3i4.18191
Detail Sumber

Tinjauan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Hak Asasi Manusia Terhadap Pelanggaran Hak Istimewa Buruh Perempuan PT Aice

Rubianti, Vaganti Safa Sukma
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol. 2 No. 2 2024
8 Peraturan Terhubung DOI: 10.5281/zenodo.11389507
Detail Sumber

PERKEMBANGAN PENGATURAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) DALAM HUKUM DI INDONESIA

Kumala Sari, Ratna, Budoyo, Sapto
Jurnal Meta-Yuridis Vol. 2 No. 2 2019
10 Peraturan Terhubung DOI: 10.26877/m-y.v2i2.4686
Detail Sumber

PEMAHAMAN ATAS MULTIPARTAI PERKEMBANGAN MASYARAKAT DAN POLITIK HUKUM

Saly, Jeane Neltje
Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 5 No. 1 2008
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.54629/jli.v5i1.288
Detail Sumber

Outsourcing sebagai Pelanggaran Terhadap Hak Para Pekerja di Indonesia

Husin, Zaimah
Jurnal Kajian Pembaruan Hukum Vol. 1 No. 1 2021
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.19184/jkph.v1i1.23396
Detail Sumber

PENGARUH GLOBALISASI DALAM UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP DUNIA USAHA

Heryandi S.H., M.H.
Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol. 4 No. 2 2007
13 Peraturan Terhubung DOI: 10.56444/hdm.v4i2.369
Detail Sumber

Keterasingan Masyarakat Hukum Adat dalam Konflik Agraria Struktural

budiono, Indro
Jurnal Ilmiah Fenomena Vol. 18 No. 02 2024
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.36841/fenomena.v19i02.5498
Detail Sumber

Kewajiban Perekrutan Tenaga Kerja Lokal dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia

Dian Asmarani
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol. 6 No. 5 2025
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.56370/jhlg.v6i5.2094
Detail Sumber

Relasi Kuasa dan Eksploitasi Terselubung dalam Lingkungan Kerja Tenaga Medis: Perspektif Etis dan Hukum terhadap Praktik Tidak Patut

Esa Meirianna, Ahmad Ma’mun Fikri
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol. 6 No. 8 2025
13 Peraturan Terhubung DOI: 10.56370/jhlg.v6i8.1294
Detail Sumber

Berita Terkait

Tak Lagi Terbatas Enam Kategori: Ambiguitas Persetujuan DPR atas Perjanjian Internasional
03 Sep 2026

Tak Lagi Terbatas Enam Kategori: Ambiguitas Persetujuan DPR atas Perjanjian Internasional

Ketidakjelasan kriteria perjanjian internasional yang memerlukan persetujuan DPR pasca Putusan MK No. 13/PUU-XVI/2018 muncul karena perluasan kriteria berdasarkan Pasal 11 ayat (2) UUD 1945 belum disertai parameter konkret. Persoalan ini turut berdampak pada pengesahan perjanjian perdagangan internasional. Diperlukan fleksibilitas dan pendekatan strategis dalam menentukan perjanjian yang wajib memperoleh persetujuan DPR.

Baca selengkapnya
Jelang Tenggat Oktober, Pembahasan RUU Ketenagakerjaan Diwarnai Tarik-Menarik Kepentingan Buruh dan Pengusaha
02 Jul 2026

Jelang Tenggat Oktober, Pembahasan RUU Ketenagakerjaan Diwarnai Tarik-Menarik Kepentingan Buruh dan Pengusaha

DPR dan pemerintah memacu pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan agar rampung sebelum Oktober 2026. Target ini untuk memenuhi tenggat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023, yang memerintahkan pembentukan undang-undang ketenagakerjaan baru yang terpisah dari Undang-Undang Cipta Kerja. Proses legislasi ini menjadi pertaruhan hukum dengan tenggat konstitusional yang mengikat. Tarik-menarik kepentingan antara serikat pekerja dan pengusaha, terutama soal alih daya (outsourcing), Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), dan upah, turut mewarnai pembahasannya.

Baca selengkapnya
Revisi Permenaker Outsourcing Disiapkan, Skema Alih Daya Dipangkas Jadi Empat Bidang Pekerjaan
02 Jul 2026

Revisi Permenaker Outsourcing Disiapkan, Skema Alih Daya Dipangkas Jadi Empat Bidang Pekerjaan

Pemerintah tengah merampungkan revisi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pekerjaan Alih Daya, yang akan mempersempit skema outsourcing dari enam menjadi hanya empat jenis pekerjaan penunjang: kebersihan, katering, keamanan, dan pengemudi. Aturan baru ditargetkan terbit pada Juli 2026, namun sejumlah poin krusial menyangkut sektor strategis milik BUMN masih dibahas.

Baca selengkapnya
Tinggal Indonesia yang Tersisa, RI Percepat Keanggotaan HCCH di Antara Negara ASEAN
02 Jul 2026

Tinggal Indonesia yang Tersisa, RI Percepat Keanggotaan HCCH di Antara Negara ASEAN

Indonesia berada di ambang menjadi anggota penuh Hague Conference on Private International Law (HCCH) setelah mengesahkan Statuta HCCH lewat Perpres No. 98 Tahun 2025. Pemerintah kini menyiapkan penyampaian keanggotaan resmi melalui Kementerian Luar Negeri sekaligus membidik aksesi Konvensi Layanan 1965 dan Konvensi Pengambilan Bukti 1970 untuk memperkuat kepastian hukum perdata dan komersial lintas negara.

Baca selengkapnya
Indonesia Tarik Pulang Buronan Red Notice Lewat Ekstradisi dari Maroko
24 Jun 2026

Indonesia Tarik Pulang Buronan Red Notice Lewat Ekstradisi dari Maroko

Polri melalui Divisi Hubungan Internasional berhasil memulangkan Michael Steven, bos PT Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life), dari Kerajaan Maroko. Pemulangan ini dilakukan melalui mekanisme ekstradisi karena yang bersangkutan berstatus buronan Interpol Red Notice. Setibanya di Indonesia, Michael langsung ditahan oleh Bareskrim Polri untuk diperiksa terkait dugaan kejahatan pasar modal dan pencucian uang. Perkara tersebut diduga merugikan investor hingga sekitar Rp337,4 miliar.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.