Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2002

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Ketenagalistrikan
Bentuk Peraturan
:Peraturan Perundang-undangan
Instansi / Pemrakarsa
:Indonesia, Pemerintah Pusat
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Undang-Undang
Bentuk Singkat
:UU
Nomor
:20
Tahun
:2002
Tempat Penetapan
:Jakarta
Tanggal Penetapan
:23 September 2002
Tanggal Pengundangan
:23 September 2002
Tanggal Berlaku
:23 September 2002
Status
:Berlaku
Bahasa
:Bahasa Indonesia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:LN. 2002/ No. 94, TLN NO. 4226, LL SETNEG : 32 HLM
URL Sumber
:https://peraturan.bpk.go.id/Details/44467/uu-no-20-tahun-2002
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Energi dan Sumber Daya Mineral
Subsektor
:
Ketenagalistrikan
Sub Subsektor
:
Penyediaan Tenaga Listrik Tarif & Usaha Penunjang
Dokumen (Lampiran)
: Unduh Dokumen Asli

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!
Silahkan dapatkan data pasal disini

Paper Terkait

Kewajiban Atas Divestasi Saham Bidang Pertambangan Minerba Di Indonesia Dalam Perspektif Keadilan

Suradiyanto Suradiyanto
Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 11 No. 1 2019
9 Peraturan Terhubung DOI: 10.24903/yrs.v11i1.456
Detail Sumber

KELEMBAGAAN PENGELOLA MINYAK DAN GAS BUMI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 36/PUU-X/2012)

Ganesha Patria Wicaksono
Yuridika Vol. 30 No. 1 2015
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.20473/ydk.v30i1.4897
Detail Sumber

Politik Hukum Mahkamah Konstitusi Dalam Judicial Review (Sebuah Pendekatan Sosiologis)

Murdoko Murdoko
Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum Vol. 2 No. 1 2020
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.37631/widyapranata.v3i1.89
Detail Sumber

POLITIK HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM JUDICIAL REVIEW (SEBUAH PENDEKATAN SOSIOLOGIS)

Murdoko, Murdoko
Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum Vol. 2 No. 1 2020
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.37631/widyapranata.v3i1.89
Detail Sumber

Urgensi Penerapan Interdependent Airspace Governance Untuk Optimalisasi Tata Kelola Ruang Udara Nasional Sebagai Antisipasi Open Sky Policy

Wahyu Beny Mukti Setiyawan, Nurul Hidayah, Andi Chaerul Sofyan
WAJAH HUKUM Vol. 4 No. 2 2020
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.33087/wjh.v4i2.252
Detail Sumber

Bantuan Hukum dan Pembelaan Hak-Hak Masyarakat (Sejarah dan Perkembangannya): Bantuan Hukum dan Pembelaan Hak-Hak Masyarakat (Sejarah dan Perkembangannya)

Zulherman Idris, Miftahur Rachman, Wira Atma Hajri, Erlina
UIR LAW REVIEW Vol. 6 No. 1 2022
9 Peraturan Terhubung DOI: 10.25299/uirlrev.2022.vol6(1).16348
Detail Sumber

Perlindungan Konsumen Terkait Keterlambatan Pembayaran Tagihan Listrik Di Masa Pandemi Covid-19

Sarmila Walalayo, Merry Tjoanda, Muchtar Anshary Hamid Labetubun
TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 8 2023
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.47268/tatohi.v3i8.1862
Detail Sumber

Nilai-Nilai Yang Hidup Dalam Masyarakat (Living Constitution) Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air

Bening Setara Bulan, Abu Tamrin, Sodikin Sodikin
STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal Vol. 3 No. 1 2019
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.15408/siclj.v3i1.13835
Detail Sumber

KAJIAN YURIDIS PROSES PENYELESAIAN PENCURIAN ALIRAN LISTRIK MENGGUNAKAN KEPUTUSAN DIREKSI PT. PLN (PERSERO) NOMOR: 486.K/DIR/2011 TENTANG PENERTIBAN PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK DIREKSI PT.PLN (PERSERO)

Mufidah, Nuril Auliaa Rohmatul
Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 2018
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.2674/novum.v5i2.36022
Detail Sumber

SIKNRONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MENGENAI RUANG LINGKUP USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK DI INDONESIA

putra, vioxcy ananta
Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 02 2020
9 Peraturan Terhubung DOI: 10.2674/novum.v7i2.31725
Detail Sumber

KAJIAN YURIDIS PROSES PENYELESAIAN PENCURIAN ALIRAN LISTRIK MENGGUNAKAN KEPUTUSAN DIREKSI PT. PLN (PERSERO) NOMOR: 486.K/DIR/2011 TENTANG PENERTIBAN PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK DIREKSI PT.PLN (PERSERO)

Mufidah, Nuril Auliaa Rohmatul
Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 2 2018
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.2674/novum.v5i2.36022
Detail Sumber

SIKNRONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MENGENAI RUANG LINGKUP USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK DI INDONESIA

putra, vioxcy ananta
Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 2 2020
9 Peraturan Terhubung DOI: 10.2674/novum.v7i2.31725
Detail Sumber

Berita Terkait

Menguji Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Pertambangan Tanpa Izin
11 Sep 2026

Menguji Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Pertambangan Tanpa Izin

Pertambangan Tanpa Izin (PETI) masih menjadi persoalan serius meskipun telah diatur melalui regulasi perizinan dan sanksi pidana. Permasalahan PETI tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum, tetapi juga pengawasan, faktor sosial ekonomi, dan dampak lingkungan. Oleh karena itu, pemberantasannya membutuhkan pendekatan kolaboratif dengan melibatkan pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat sebagaimana terlihat dalam penanganan PETI di Desa Saripi, Kabupaten Boalemo.

Baca selengkapnya
Ambisi Energi Bersih di Tengah Tantangan Regulasi
03 Sep 2026

Ambisi Energi Bersih di Tengah Tantangan Regulasi

Pemerintah meluncurkan proyek PLTS 100 GWp sebagai bagian dari transisi energi, dengan kebutuhan sekitar 24.000 hektare lahan dan investasi lebih dari Rp1.000 triliun. Besarnya skala proyek menuntut kesiapan regulasi, penyediaan lahan, jaringan listrik, serta mekanisme pembiayaan yang jelas agar target pembangunan dapat tercapai.

Baca selengkapnya
Kadis ESDM Jatim Jadi Tersangka Pungli Perizinan Tambang, Kejati Sita Rp2,36 Miliar
02 Jul 2026

Kadis ESDM Jatim Jadi Tersangka Pungli Perizinan Tambang, Kejati Sita Rp2,36 Miliar

Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menetapkan Kepala Dinas ESDM Jatim bersama dua bawahannya sebagai tersangka dugaan korupsi pungutan liar dalam penerbitan izin pertambangan dan air tanah, dengan barang bukti yang disita mencapai sekitar Rp2,36 miliar. Memasuki pertengahan Juni 2026, penyidik membuka peluang tersangka baru dan mengisyaratkan perkara dapat melebar ke instansi lain.

Baca selengkapnya
Kasasi Ditolak, Harvey Moeis Dipastikan Jalani 20 Tahun Penjara di Kasus Timah
02 Jul 2026

Kasasi Ditolak, Harvey Moeis Dipastikan Jalani 20 Tahun Penjara di Kasus Timah

Perkara korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk periode 2015–2022 resmi berkekuatan hukum tetap (inkracht) setelah Mahkamah Agung menolak seluruh kasasi para terdakwa pada 9 Desember 2025. Dengan kerugian negara sekitar Rp300 triliun, terpidana utama Harvey Moeis dipastikan menjalani 20 tahun penjara dan sudah dieksekusi sejak Juli 2025.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.