Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2001

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Pembentukan Kota Lhokseumawe
Bentuk Peraturan
:Peraturan Perundang-undangan
Instansi / Pemrakarsa
:Indonesia, Pemerintah Pusat
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Undang-Undang
Bentuk Singkat
:UU
Nomor
:2
Tahun
:2001
Tempat Penetapan
:Jakarta
Tanggal Penetapan
:21 Juni 2001
Tanggal Pengundangan
:21 Juni 2001
Tanggal Berlaku
:21 Juni 2001
Status
:Berlaku
Bahasa
:Bahasa Indonesia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:LN. 2001/ No. 82, TLN NO. 4109, LL SETNEG : 9 HLM
URL Sumber
:https://peraturan.bpk.go.id/Details/44504/uu-no-2-tahun-2001
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Administrasi Pemerintahan & Pembangunan
Subsektor
:
Pemerintahan Daerah & Otonomi
Sub Subsektor
:
Pembentukan & Penataan Daerah Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah & Desa
Dokumen (Lampiran)
: Unduh Dokumen Asli

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!
Silahkan dapatkan data pasal disini

Paper Terkait

URGENSI RANCANGAN UNDANG-UNDANG MASYARAKAT ADAT DITINJAU DARI KONFLIK WARGA ADAT TORUAKAT DI SULAWESI UTARA

MARTINESYA, SEFA
Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (J-PeHI) Vol. 3 No. 01 2022
11 Peraturan Terhubung DOI: 10.61689/jpehi.v3i1.328
Detail Sumber

Legalitas Covernote yang Dikeluarkan oleh Notaris dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 4242 K/PID.SUS/2023

Buana Shyntia Rani
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol. 6 No. 4 2025
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.56370/jhlg.v6i4.1012
Detail Sumber

ANALISIS YURIDIS TERHADAP LEMAHNYA FUNGSI PENGAWASAN DALAM KASUS PT TIMAH TBK.

Hartono, Dicky, Dicky Hartono, Michael Fredson Soselisa, Muhammad Rasya Hamami, Krisna Irawan
Jurnal Fundamental Justice Vol. 6 No. 2 2025
11 Peraturan Terhubung DOI: 10.30812/fundamental.v6i2.5096
Detail Sumber

PERLINDUNGAN HAK-HAK PENYIDIK KEPOLISIAN YANG DITUDUH MELAKUKAN PENGANIAYAAN KEPADA TERSANGKA

Kartika Sasi Wahyuningrum, Hari Sutra Disemadi, Eko Soponyono
Jurisprudentie Vol. 7 No. 1 2020
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.24252/jurisprudentie.v7i1.11432
Detail Sumber

Peran Kejaksaan Dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi

Abvianto Syaifulloh
Indonesian Journal of Criminal Law Vol. 1 No. 1 2019
13 Peraturan Terhubung DOI: 10.31960/ijocl.v1i1.147
Detail Sumber

Data Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang

Pandoe Pramoe Kartika
Indonesian Journal of Criminal Law Vol. 1 No. 1 2019
10 Peraturan Terhubung DOI: 10.31960/ijocl.v1i1.146
Detail Sumber

Urgensi Omnibus Law (Undang-Undang Cipta Kerja) Terhadap Hak Masyarakat Adat di Wilayah Pesisir

Dolfries J Neununy
Balobe Law Journal Vol. 1 No. 2 2021
12 Peraturan Terhubung DOI: 10.47268/balobe.v1i2.653
Detail Sumber

Berita Terkait

AI ikut berkampanye: Tantangan Pemilu 2029
03 Sep 2026

AI ikut berkampanye: Tantangan Pemilu 2029

Penggunaan AI menjadi tantangan baru bagi Pemilu 2029 karena deepfake dapat digunakan untuk menyebarkan disinformasi dan memanipulasi pemilih. Fenomena ini telah terjadi di Taiwan pada Pemilu 2024, sementara aturan Pemilu Indonesia belum secara spesifik mengatur konten politik berbasis AI. Karena itu, diperlukan AI disclosure melalui pelabelan konten yang dibuat atau dimodifikasi secara material menggunakan AI, demi menjamin transparansi bagi pemilih.

Baca selengkapnya
PPPK dan Honorer Tak Boleh Diberhentikan, DPR-Pemerintah Sepakati Relaksasi Belanja Pegawai
02 Jul 2026

PPPK dan Honorer Tak Boleh Diberhentikan, DPR-Pemerintah Sepakati Relaksasi Belanja Pegawai

Komisi II DPR bersama pemerintah menyepakati bahwa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), PPPK Paruh Waktu, dan honorer yang telah diangkat tidak boleh diberhentikan. Kesepakatan ini berlaku meski daerah terbentur batas belanja pegawai 30 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebagai jalan keluar, masa transisi penerapan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah akan diperpanjang melalui Undang-Undang APBN.

Baca selengkapnya
Nasib PPPK dan Revisi UU ASN Jadi Sorotan, DPR Dorong Pembiayaan lewat APBN dan Pemerintah Terikat Putusan MK
02 Jul 2026

Nasib PPPK dan Revisi UU ASN Jadi Sorotan, DPR Dorong Pembiayaan lewat APBN dan Pemerintah Terikat Putusan MK

Persoalan status dan pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta PPPK Paruh Waktu di daerah kembali mengemuka. DPR mendorong agar pembiayaannya dilakukan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sekaligus memperkuat desakan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN). Pada saat bersamaan, pemerintah terikat dua putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu kewajiban membentuk lembaga pengawas sistem merit yang independen dan prioritas pengangkatan guru honorer menjadi PPPK.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.