Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Usaha Perasuransian
Bentuk Peraturan
:Peraturan Perundang-undangan
Instansi / Pemrakarsa
:Indonesia, Pemerintah Pusat
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Undang-Undang
Bentuk Singkat
:UU
Nomor
:2
Tahun
:1992
Tempat Penetapan
:Jakarta
Tanggal Penetapan
:11 Februari 1992
Tanggal Pengundangan
:11 Februari 1992
Tanggal Berlaku
:11 Februari 1992
Status
:Tidak Berlaku
Bahasa
:Bahasa Indonesia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:LN. 1993, LL SETNEG : 19 HLM
URL Sumber
:https://peraturan.bpk.go.id/Details/46594/uu-no-2-tahun-1992
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Keuangan, Moneter, dan Fiskal
Subsektor
:
Perasuransian, Penjaminan & IKNB
Sub Subsektor
:
Perasuransian & Reasuransi Pengawasan IKNB Penjaminan & Lembaga Pembiayaan
Dokumen (Lampiran)
: Unduh Dokumen Asli

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!
Silahkan dapatkan data pasal disini

Paper Terkait

TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH ASURANSI

BAMBANG SLAMET EKO S.
Yustitiabelen Vol. 6 No. 1 2020
2 Peraturan Terhubung DOI: 10.36563/yustitiabelen.v6i1.219
Detail Sumber

PEMBAYARAN KLAIM ASURANSI JIWA AKIBAT TERTANGGUNG BUNUH DIRI (PT ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA)

Hilda Yunita Sabrie
Yuridika Vol. 26 No. 1 2011
2 Peraturan Terhubung DOI: 10.20473/ydk.v26i1.261
Detail Sumber

Pembaharuan Hukum dalam Transaksi Asuransi pada Marketplace Asuransi Online di Indonesia

Anugerah, Fiqqih, Nurlaily, Nurlaily, Seroja, Triana Dewi
WAJAH HUKUM Vol. 9 No. 1 2025
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.33087/wjh.v9i1.1806
Detail Sumber

Tanggung Jawab Hukum Perjanjian Asuransi Jiwa Unit Link di PT. Prudential Life Assurance Jakarta

Christine Magdalena Kurniasih Sena, Suherman Suherman
WAJAH HUKUM Vol. 5 No. 1 2021
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.33087/wjh.v5i1.342
Detail Sumber

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN OLEH BPJS DI KABUPATEN CIAMIS

Fuadhy, Nabhan Sofwatul, Zulkarnaen, Zulkarnaen, Rosidin, Utang
VARIA HUKUM: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan Vol. 3 No. 2 2021
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.15575/vh.v3i2.13651
Detail Sumber

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN OLEH BPJS DI KABUPATEN CIAMIS

Nabhan Sofwatul Fuadhy, Zulkarnaen Zulkarnaen, Utang Rosidin
VARIA HUKUM: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan Vol. 3 No. 2 2021
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.15575/vh.v3i2.13651
Detail Sumber

Implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2015 Pasal 16 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Dinas Pertanian Kabupaten Kediri

Gagas Dwi Aji Prasetyo
UNISKA LAW REVIEW Vol. 2 No. 2 2021
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.32503/ulr.v2i2.2320
Detail Sumber

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH ATAS KERUSAKAN ATAU KEHILANGAN BARANG JAMINAN (Studi Pada PT. Pegadaian (PERSERO) Cabang Ulak Karang Kota Padang)

Diya, Harisa
UNES Journal of Swara Justisia Vol. 4 No. 2 2020
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.31933/ujsj.v4i2.160
Detail Sumber

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH ATAS KERUSAKAN ATAU KEHILANGAN BARANG JAMINAN (Studi Pada PT. Pegadaian (PERSERO) Cabang Ulak Karang Kota Padang)

Harisa Diya
UNES Journal of Swara Justisia Vol. 4 No. 2 2020
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.31933/ujsj.v4i2.160
Detail Sumber

PERBANDINGAN PENGATURAN HUKUM MENGENAI TINDAKAN ABORSI MENURUT UNDANG-UNDANG KESEHATAN DAN KUHP NASIONAL

Nurul Sapitri Sakir, Sunardi Purwanda, Phireri Phireri, Andi Musran
UIR LAW REVIEW Vol. 8 No. 1 2024
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.25299/uirlrev.2024.vol8(1).16165
Detail Sumber

: Perlindungan Asuransi Terhadap Kapal Pompong Sebagai Alat Pengangkutan Niaga di Kota Tanjungpinang

Marnia Rani, Pery Rehendra Sucipta
UIR LAW REVIEW Vol. 3 No. 1 2019
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.25299/uirlrev.2019.vol3(01).2868
Detail Sumber

Pelaksanaan Prinsip Subrogasi Pada Asuransi Kendaraan Bermotor Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Selvi Harvia Santri
UIR LAW REVIEW Vol. 2 No. 2 2018
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.25299/uirlrev.2018.vol2(02).2073
Detail Sumber

Berita Terkait

Penawaran Tender Wajib Saham DOOH Dipatok Rp148, Jauh di Bawah Harga Pasar
07 Okt 2026

Penawaran Tender Wajib Saham DOOH Dipatok Rp148, Jauh di Bawah Harga Pasar

Pengendali baru PT Era Media Sejahtera Tbk (DOOH) membuka penawaran tender wajib atas saham publik seharga Rp148 per saham. Harga itu sekitar 59 persen di bawah harga penutupan saham DOOH di bursa.

Baca selengkapnya
Dilema BEI Mengejar Target 50 IPO di Tengah Volatilitas Pasar
03 Sep 2026

Dilema BEI Mengejar Target 50 IPO di Tengah Volatilitas Pasar

Realisasi IPO BEI pada 2026 masih jauh dari target 50 perusahaan, dengan hanya 7 perusahaan yang melantai hingga akhir Juli. Kondisi ini mendorong BEI mempertimbangkan revisi target di tengah volatilitas pasar. Namun, upaya meningkatkan jumlah IPO tetap perlu diimbangi dengan keterbukaan informasi, akuntabilitas emiten, dan perlindungan investor agar efisiensi pasar tidak mengorbankan kualitas perusahaan tercatat.

Baca selengkapnya
Perubahan UU P2SK Disahkan, Keadilan Restoratif Kini Bisa Ditempuh hingga Tahap Persidangan
02 Jul 2026

Perubahan UU P2SK Disahkan, Keadilan Restoratif Kini Bisa Ditempuh hingga Tahap Persidangan

Pemerintah resmi mengundangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) pada 17 Juni 2026. Undang-undang ini memperkenalkan mekanisme keadilan restoratif untuk perkara pidana di sektor jasa keuangan, sekaligus menata ulang kewenangan penyidik Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Baca selengkapnya
KPK Kejar Aset dan Aliran Dana Dua Anggota DPR dalam Dugaan Korupsi dan Pencucian Uang Dana Sosial BI dan OJK
02 Jul 2026

KPK Kejar Aset dan Aliran Dana Dua Anggota DPR dalam Dugaan Korupsi dan Pencucian Uang Dana Sosial BI dan OJK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan penyidikan dugaan korupsi dan pencucian uang atas pengelolaan dana Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) dan dana tanggung jawab sosial (CSR) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2020–2023. Hingga pertengahan 2026, penyidik memusatkan langkah pada penelusuran aliran dana dan penyitaan aset dua tersangka anggota DPR, sekaligus mendalami kemungkinan peran pejabat di BI dan OJK.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.