Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Sistem Pendidikan Nasional
Bentuk Peraturan
:Peraturan Perundang-undangan
Instansi / Pemrakarsa
:Indonesia, Pemerintah Pusat
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Undang-Undang
Bentuk Singkat
:UU
Nomor
:2
Tahun
:1989
Tempat Penetapan
:Jakarta
Tanggal Penetapan
:27 Maret 1989
Tanggal Pengundangan
:27 Maret 1989
Tanggal Berlaku
:27 Maret 1989
Status
:Tidak Berlaku
Bahasa
:Bahasa Indonesia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:LN. 1989/ No.6 , TLN NO. 3390, website dpr.go.id : 16 HLM
URL Sumber
:https://peraturan.bpk.go.id/Details/46794/uu-no-2-tahun-1989
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Pendidikan
Subsektor
:
Sistem Pendidikan Nasional Kurikulum
Sub Subsektor
:
Kebijakan & Standar Pendidikan Peserta Didik & Fasilitas Struktur & Muatan Kurikulum
Dokumen (Lampiran)
: Unduh Dokumen Asli

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!
Silahkan dapatkan data pasal disini

Paper Terkait

KEADILAN DALAM HUBUNGAN HUKUM ANTARA DOSEN PERGURUAN TINGGI SWASTA DENGAN BADAN PENYELENGGARA PERGURUAN TINGGI

Miftakhul Huda
Yuridika Vol. 32 No. 3 2017
18 Peraturan Terhubung DOI: 10.20473/ydk.v32i3.4852
Detail Sumber

Tinjauan Yuridis Pembangunan Perumahan Di Atas Gedung Bertingkat (Studi Kasus Cosmo Park Townhouse Jakarta)

Malikuz Zahir
Notaire Vol. 3 No. 3 2020
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.20473/ntr.v3i3.22832
Detail Sumber

Implementasi Standar Internasional Hak Ekosob oleh Pemerintah Propinsi DIY

Heribertus Jaka Triyana, Mr. Aminoto
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol. 21 No. 3 2009
23 Peraturan Terhubung DOI: 10.22146/jmh.16284
Detail Sumber

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STANDAR DOSEN PADA PROGRAM STUDI ADMINISTRASI BISNIS POLITEKNIK INFORMATIKA NASIONAL

Nasir, Nasir
Mimbar Administrasi Mandiri Vol. 20 No. 2 2024
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.37949/mimbar202181
Detail Sumber

PENCABUTAN HAK OPSI DALAM PERKARA WARIS BAGI WARGA NEGARA INDONESIA YANG BERAGAMA ISLAM

leliyah leliyah
MAHKAMAH: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol. 2 No. 1 2017
9 Peraturan Terhubung DOI: 10.24235/mahkamah.v2i1.1639
Detail Sumber

Peningkatan Mutu Proses Pembelajaran Berorientasi Pada Aktivitas Siswa

Martinus M. Krowin
LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol. 1 No. 1 2016
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.31293/lg.v1i1.2416
Detail Sumber

Perubahan Sistem Kebijakan Pendidikan Tinggi Dalam Dimensi Pendidikan Hukum

Alfalachu Indiantoro
JUSTITIA JURNAL HUKUM Vol. 1 No. 2 2017
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.30651/justitia.v1i2.1161
Detail Sumber

REAKTUALISASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

Asrizal Saiin
Justitia et Pax Vol. 33 No. 2 2017
2 Peraturan Terhubung DOI: 10.24002/jep.v33i2.1603
Detail Sumber

REAKTUALISASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

Saiin, Asrizal
Justitia et Pax Vol. 33 No. 2 2017
2 Peraturan Terhubung DOI: 10.24002/jep.v33i2.1603
Detail Sumber

Revitalisasi Hukum Islam Sebagai Sumber Hukum Dalam Pembangunan Sistem Hukum Di Indonesia: Revitalization of Islamic Law as a Legal Source in the Development of the Legal System in Indonesia

Kadimuddin Baehaki
Jurnal Media Hukum Vol. 11 No. 2 2023
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.59414/jmh.v11i2.563
Detail Sumber

Analisis Penerapan Protokol Kesehatan Selama Pandemi Covid 19 di Lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pertiba Pangkalpinang Ditinjau Dari Perspektif Budaya Hukum

Sunggara, M. Adystia, Hariansah, Syafri
Jurnal Legalitas Vol. 1 No. 1 2023
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.58819/jle.v1i1.59
Detail Sumber

MENGUATKAN IKATAN: MEMAHAMI HUBUNGAN SUAMI ISTERI DALAM KELUARGA

Putri, Putri Amalia, Andaryuni, Lilik
Jurnal Ilmu Hukum The Juris Vol. 8 No. 2 2024
2 Peraturan Terhubung DOI: 10.56301/juris.v8i2.1343
Detail Sumber

Berita Terkait

Sekolah Rakyat, Sekolah untuk Siapa? Menilik Batas Affirmative Action dalam Pemenuhan Hak Pendidikan
03 Sep 2026

Sekolah Rakyat, Sekolah untuk Siapa? Menilik Batas Affirmative Action dalam Pemenuhan Hak Pendidikan

Sekolah Rakyat hadir sebagai upaya memperluas akses pendidikan bagi anak dari keluarga miskin dan rentan. Namun, kebijakan afirmatif ini juga memunculkan pertanyaan mengenai potensi stigma, segregasi sosial, serta perlindungan anak dalam sistem pendidikan berbasis asrama.

Baca selengkapnya
Klausul Desentralisasi Asimetris di RUU Sisdiknas, Pusat Bisa Ambil Alih Sementara Pendidikan Daerah yang Tertinggal
02 Jul 2026

Klausul Desentralisasi Asimetris di RUU Sisdiknas, Pusat Bisa Ambil Alih Sementara Pendidikan Daerah yang Tertinggal

Kemendikdasmen mengusulkan konsep "desentralisasi asimetris" dalam RUU Sisdiknas yang membuka peluang pemerintah pusat mengambil alih sebagian atau seluruh kewenangan pengelolaan pendidikan daerah yang gagal memenuhi standar layanan minimal. Usulan yang disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR pada 23 Juni 2026 ini memicu perdebatan hukum karena bersinggungan langsung dengan prinsip otonomi daerah dan kepastian hukum bagi penyelenggara pendidikan.

Baca selengkapnya
Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim Divonis 10 Tahun Penjara dalam Kasus Korupsi Chromebook
02 Jul 2026

Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim Divonis 10 Tahun Penjara dalam Kasus Korupsi Chromebook

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat memvonis mantan Mendikbudristek, Nadiem Anwar Makarim, dengan pidana penjara 10 tahun dalam perkara korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek, Selasa (30/6/2026). Nadiem dinyatakan terbukti bersalah pada dakwaan subsider. Selain pidana penjara, ia dijatuhi denda Rp1 miliar dan uang pengganti Rp809 miliar. Atas putusan tersebut, Nadiem menyatakan akan mengajukan banding.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.