Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 1965 Tentang Desapraja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Bentuk Peraturan
:Peraturan Perundang-undangan
Instansi / Pemrakarsa
:Indonesia, Pemerintah Pusat
Bentuk
:Undang-undang
Nomor
:19
Tahun
:1965
Tempat Penetapan
:Jakarta
Tanggal Penetapan
:01 September 1965
Tanggal Pengundangan
:01 September 1965
Tanggal Berlaku
:01 September 1965
Status
:Tidak Berlaku
Bahasa
:Bahasa Indonesia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:LN. 1965/ No. 84 , TLN NO. 2779 , LL SETNEG : 36 HLM
URL Sumber
:https://peraturan.bpk.go.id/Details/50215/uu-no-19-tahun-1965
Sektor
: Data tidak tersedia
Dokumen (Lampiran)
: Unduh Dokumen Asli

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!
Silahkan dapatkan data pasal disini

Paper Terkait

EKSISTENSI PERATURAN DESA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Bagus Oktafian Abrianto
Yuridika Vol. 26 No. 3 2011
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.20473/ydk.v26i3.275
Detail Sumber

TINJAUAN HUKUM PELAKSANAKAN PILKADES DESA SIDOMUKTI KECAMATAN ADIMULYO KABUPATEN KEBUMEN JAWA TENGAH

Hasan Hamid
Supremasi Hukum Vol. 16 No. 01 2020
11 Peraturan Terhubung DOI: 10.33592/jsh.v16i1.718
Detail Sumber

KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI KABUPATEN BOYOLALI

., Jatmiko, Nuswantoro, A Heru, Junaidi, Muhammad
Semarang Law Review Vol. 1 No. 2 2020
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.26623/slr.v1i2.2762
Detail Sumber

BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DALAM SISTEM HUKUM EKONOMI NASIONAL

Wahid, Abdul, Rohadi, Rohadi, Sumartini, Siti, Mansur, Mansur
Jurnal Yustitia Vol. 11 No. 2 2025
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.31943/yustitia.v11i2.327
Detail Sumber

DESA ADAT SEBAGAI SUBYEK HUKUM DALAM STRUKTUR PEMERINTAHAN PROVINSI BALI

ANAK AGUNG GEDE AGUNG INDRA PRATHAMA
Jurnal Yustitia Vol. 16 No. 1 2022
23 Peraturan Terhubung DOI: 10.62279/yustitia.v16i1.901
Detail Sumber

Keterbukaan Dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Lermatang Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar

Bulohroy, Flora Tiabetris Celsa, Mustamu, Julista, Pattinasarany, Yohanes
Jurnal Saniri Vol. 3 No. 2 2023
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.47268/saniri.v3i2.1619
Detail Sumber

Constitutional Design Of Village Head's Term Of Office After Constitutional Court Decision

Chandra SY, Helmi
Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional Vol. 12 No. 1 2023
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.33331/rechtsvinding.v12i1.1105
Detail Sumber

Reformulasi Pengaturan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia

Amancik, Amancik, Saifulloh, Putra Perdana Ahmad, Barus, Sovia Ivana
Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional Vol. 12 No. 1 2023
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.33331/rechtsvinding.v12i1.1098
Detail Sumber

Analisis Efektifitas Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Desa

Saliro, Sri Sudono
JURNAL MAHKAMAH Vol. 3 No. 2 2018
11 Peraturan Terhubung DOI: 10.25217/jm.v3i2.362
Detail Sumber

KEDUDUKAN TANAH BENGKOK SEBAGAI HAK ASAL USUL PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Hartanto, Dwiyana Achmad
JURNAL MAHKAMAH Vol. 1 No. 2 2016
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.25217/jm.v1i2.55
Detail Sumber

Analisis Efektifitas Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Desa

Sri Sudono Saliro
JURNAL MAHKAMAH Vol. 3 No. 2 2018
11 Peraturan Terhubung DOI: 10.25217/jm.v3i2.362
Detail Sumber

PEMBERIAN KEWENANGAN PADA DESA DALAM KONTEKS OTONOMI DAERAH

pakaya, Jefri
Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 13 No. 1 2016
8 Peraturan Terhubung DOI: 10.54629/jli.v13i1.143
Detail Sumber

Berita Terkait

Belum ada berita terkait untuk peraturan ini.
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.