Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim)

Abstrak Peraturan

1. bahwa tujuan nasional negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia adalah untuk melindungi seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,bahwa perubahan iklim akibat kenaikan suhu bumi merupakan ancaman yang semakin serius bagi umat manusia dan planet bumi sehingga memerlukan kerja sama antarnegara secara lebih efektif 2. Pasal 5 ayat (1), pasal 11, pasal 20, dan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang perjanj ian Internasional 3. PENGESAHAN PARIS AGREEMENT TO THE UNITED NATION FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE

Tentang
:Pengesahan Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim)
Bentuk Peraturan
:Peraturan Perundang-undangan
Instansi / Pemrakarsa
:Indonesia, Pemerintah Pusat
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Undang-Undang
Bentuk Singkat
:UU
Nomor
:16
Tahun
:2016
Tempat Penetapan
:Jakarta
Tanggal Penetapan
:24 Oktober 2016
Tanggal Pengundangan
:25 Oktober 2016
Tanggal Berlaku
:25 Oktober 2016
Status
:Berlaku
Bahasa
:Bahasa Indonesia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:LN.2016/NO.204, TLN NO.5939, LL SETNEG : 4 HLM
URL Sumber
:https://peraturan.bpk.go.id/Details/37573/uu-no-16-tahun-2016
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Luar Negeri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Subsektor
:
Perjanjian Internasional Perubahan Iklim
Sub Subsektor
:
Ratifikasi & Aksesi Mitigasi & Adaptasi Nilai Ekonomi Karbon
Dokumen (Lampiran)
: Unduh Dokumen Asli

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!
Silahkan dapatkan data pasal disini

Paper Terkait

Tinjauan Yuridis Tentang Royalty Hak Cipta Sebagai Harta Bersama Setelah Perceraian.

Agustina, Monica Sri Astuti, Rahman Hakim, Aulia
Yustitiabelen Vol. 11 No. 1 2025
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.36563/yustitiabelen.v11i1.1397
Detail Sumber

Sanksi Pidana terhadap Kecelakaan yang Menyebabkan Matinya Orang di Perlintasan Sebidang Rel Kereta Api yang tidak Memiliki Palang

Taufiq, Muhammad, Hariyadi, Wicaksono Putra, Saputra, Angga
WAJAH HUKUM Vol. 10 No. 1 2026
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.33087/wjh.v10i1.2083
Detail Sumber

Inkorporasi Kajian Perubahan Iklim dalam Analisis Mengenai Dampak Lingkungan: Melacak Dinamika Putusan Administrasi di Indonesia

Ismaya, Alfatania Sekar, Wafi, Mochamad Adli
Undang: Jurnal Hukum Vol. 6 No. 2 2023
13 Peraturan Terhubung DOI: 10.22437/ujh.6.2.447-486
Detail Sumber

Urgensi Pengaturan Hukum Carbon Trading Dalam Kerangka Hukum Lingkungan Indonesia

Edy Lisdiyono, Muhamad Helmi Md Said
Spektrum Hukum Vol. 22 No. 2 2025
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.56444/sh.v22i2.7042
Detail Sumber

Tinjauan Yuridis Penerapan Pajak Karbon sebagai Solusi Percepatan Green Energy di Indonesia

Nadia Nathania Sutanto, Dinda Devina Maharati, Syahreza Fachran
Spektrum Hukum Vol. 20 No. 1 2023
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.56444/sh.v20i1.3714
Detail Sumber

Feminism in Legislation: The Urgency of Legal Reform to Enhance Women's Representation in Indonesia's Legislative Institutions

Aidatul Fitriyah
Sinergi International Journal of Law Vol. 3 No. 2 2025
11 Peraturan Terhubung DOI: 10.61194/law.v3i2.746
Detail Sumber

Urgensi Pengaturan Pertanian Perkotaan Berkelanjutan Berbasis Perubahan Iklim

Listiningrum, Prischa, Magistra, Muhammad Reza
PROGRESIF: Jurnal Hukum Vol. 17 No. 2 2023
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.33019/progresif.v17i2.4370
Detail Sumber

Urgensi Pengaturan Pertanian Perkotaan Berkelanjutan Berbasis Perubahan Iklim

Listiningrum, Prischa, Magistra, Muhammad Reza
PROGRESIF: Jurnal Hukum Vol. 17 No. 2 2023
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.33019/progresif.v17i2.4370
Detail Sumber

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam Transaksi E-Commerce: Tinjauan Terhadap Penjualan Produk Tiruan

Putra, Alfito Bramantia, Santoso, Budi
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 1 2025
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.56393/nomos.v5i1.3024
Detail Sumber

Identifikasi Konstitusionalisme Iklim dalam Tata Hukum Indonesia

Failaq, Muhammad RM Fayasy, Pradana, Arsyad Surya, Arti, Rohmatin Dwi
Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan Vol. 15 No. 1 2024
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.22212/jnh.v15i1.4314
Detail Sumber

Konstelasi Perkembangan Hermeneutika dalam Filsafat Ilmu sebagai Atribusi Metode Penafsiran Hukum (The Constellation of Hermeneutics’ Development in Philosophy of Science as Attribution of Legal Interpretation Method)

Fajar Sugianto, Tomy Michael, Afdhal Mahatta
Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan Vol. 12 No. 2 2021
1 Peraturan Terhubung DOI: 10.22212/jnh.v12i2.2188
Detail Sumber

Upaya Pengendalian Perubahan Iklim Melalui Pembatasan Kendaraan Berbahan Bakar Minyak di Indonesia Berdasarkan Paris Agreement

Faris Faza Ghaniyyu, Nurlina Husnita
Morality :Jurnal Ilmu Hukum Vol. 7 No. 1 2021
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.52947/morality.v7i1.196
Detail Sumber

Berita Terkait

Tak Lagi Terbatas Enam Kategori: Ambiguitas Persetujuan DPR atas Perjanjian Internasional
03 Sep 2026

Tak Lagi Terbatas Enam Kategori: Ambiguitas Persetujuan DPR atas Perjanjian Internasional

Ketidakjelasan kriteria perjanjian internasional yang memerlukan persetujuan DPR pasca Putusan MK No. 13/PUU-XVI/2018 muncul karena perluasan kriteria berdasarkan Pasal 11 ayat (2) UUD 1945 belum disertai parameter konkret. Persoalan ini turut berdampak pada pengesahan perjanjian perdagangan internasional. Diperlukan fleksibilitas dan pendekatan strategis dalam menentukan perjanjian yang wajib memperoleh persetujuan DPR.

Baca selengkapnya
Terusir dari Hutan, Menanti Jalan Pulang: Nasib Satwa Korban Karhutla Kalimantan
28 Agt 2026

Terusir dari Hutan, Menanti Jalan Pulang: Nasib Satwa Korban Karhutla Kalimantan

Karhutla di Kalimantan tidak hanya mengancam lingkungan, tetapi juga memaksa satwa liar keluar dari habitatnya. Penyelamatan satwa seperti orangutan Wak menunjukkan bahwa evakuasi tidak selalu menjadi akhir dari penanganan, karena pelepasliaran harus mempertimbangkan kondisi satwa dan kelayakan habitat sesuai Permen LHK Nomor 17 Tahun 2024.

Baca selengkapnya
Satgas Penertiban Kawasan Hutan Klaim Selamatkan Aset Negara Rp371 Triliun, Publik Pertanyakan Arah Lahan Sitaan
02 Jul 2026

Satgas Penertiban Kawasan Hutan Klaim Selamatkan Aset Negara Rp371 Triliun, Publik Pertanyakan Arah Lahan Sitaan

Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mengklaim telah menyelamatkan aset dan uang negara hingga Rp371 triliun sejak 2025. Namun, dasar hukum skema "penguasaan kembali oleh negara" lewat Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2025 mulai dipersoalkan ahli hukum dan organisasi lingkungan. Sorotan menguat karena sebagian besar lahan hasil penertiban justru diserahkan ke perusahaan sawit milik negara, bukan dipulihkan menjadi hutan.

Baca selengkapnya
Aturan Baru Mutu Udara Terbit Pasca-Gugatan Warga, Standar Baku Tak Berubah
02 Jul 2026

Aturan Baru Mutu Udara Terbit Pasca-Gugatan Warga, Standar Baku Tak Berubah

Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (LH/BPLH) Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara. Peraturan ini diterbitkan sebagai respons atas putusan gugatan warga negara (citizen lawsuit) polusi udara Jakarta. Namun, kalangan pegiat menilai regulasi tersebut hanya membangun kerangka administratif baru tanpa memperketat baku mutu udara ambien nasional. Padahal, angka baku mutu itulah yang diperintahkan pengadilan untuk diperketat.

Baca selengkapnya
Tinggal Indonesia yang Tersisa, RI Percepat Keanggotaan HCCH di Antara Negara ASEAN
02 Jul 2026

Tinggal Indonesia yang Tersisa, RI Percepat Keanggotaan HCCH di Antara Negara ASEAN

Indonesia berada di ambang menjadi anggota penuh Hague Conference on Private International Law (HCCH) setelah mengesahkan Statuta HCCH lewat Perpres No. 98 Tahun 2025. Pemerintah kini menyiapkan penyampaian keanggotaan resmi melalui Kementerian Luar Negeri sekaligus membidik aksesi Konvensi Layanan 1965 dan Konvensi Pengambilan Bukti 1970 untuk memperkuat kepastian hukum perdata dan komersial lintas negara.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.