Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008
Bentuk Peraturan
:Peraturan Perundang-undangan
Instansi / Pemrakarsa
:Indonesia, Pemerintah Pusat
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Undang-Undang
Bentuk Singkat
:UU
Nomor
:16
Tahun
:2008
Tempat Penetapan
:Jakarta
Tanggal Penetapan
:07 Mei 2008
Tanggal Pengundangan
:07 Mei 2008
Tanggal Berlaku
:07 Mei 2008
Status
:Berlaku
Bahasa
:Bahasa Indonesia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:LN.2008/NO.63, TLN NO.4848, LL SETNEG : 16 HLM
URL Sumber
:https://peraturan.bpk.go.id/Details/39054/uu-no-16-tahun-2008
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Keuangan, Moneter, dan Fiskal
Subsektor
:
APBN
Sub Subsektor
:
Penyusunan & Penetapan APBN Pelaksanaan & Pelaporan
Dokumen (Lampiran)
: Unduh Dokumen Asli

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!
Silahkan dapatkan data pasal disini

Paper Terkait

KAJIAN AKADEMIK TENTANG PEMOTONGAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG SEDANG MENEMPUH TUGAS BELAJAR DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL DALAM SISTEM KEUANGAN NEGARA

Indrawati Indrawati, Rr. Herini Siti Aisyah
Yuridika Vol. 25 No. 2 2010
12 Peraturan Terhubung DOI: 10.20473/ydk.v25i2.5976
Detail Sumber

HAK ASASI MANUSIA SEBAGAI JUS COGENS DAN KAITANNYA DENGAN HAK ATAS PENDIDIKAN

Virgayani Fattah
Yuridika Vol. 32 No. 2 2017
2 Peraturan Terhubung DOI: 10.20473/ydk.v32i2.4775
Detail Sumber

Relevansi Putusan Uji Materi oleh Mahkamah Konstitusi terhadap Sistem Checks and Balances dalam Pembentukan Undang-Undang

Despan Heryansyah, Harry Setya Nugraha
Undang: Jurnal Hukum Vol. 2 No. 2 2019
13 Peraturan Terhubung DOI: 10.22437/ujh.2.2.353-379
Detail Sumber

KAJIAN TERHADAP VALIDASI BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN SEBAGAI SYARAT PERALIHAN HAK ATAS TANAH DI KABUPATEN SUKOHARJO

Andria Luhur Prakoso, Muhammad Annam Arroffi Tixatmojo
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 7 No. 1 2023
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.24269/ls.v7i1.6655
Detail Sumber

Jaminan Kepastian dan Perlindungan Hukum Hak atas Tanah Adat dalam Pendaftaran Tanah

Merlani, Agnes Livia, Qamariyanti, Yulia, Mahyuni, Mahyuni
LamLaj Vol. 1 No. 1 2016
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.32801/abc.v1i1.11
Detail Sumber

KETERLIBATAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM POLITIK LEGISLASI NASIONAL

Bisariyadi Bisariyadi
Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional Vol. 4 No. 3 2015
16 Peraturan Terhubung DOI: 10.33331/rechtsvinding.v4i3.10
Detail Sumber

Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Gadai Atas Harta Pusako Tinggi yang Dijadikan Jaminan

Debi Riska, Ahmad Muliadi, Nurwidiatmo N
Jurnal Nuansa Kenotariatan Vol. 4 No. 2 2019
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.31479/jnk.v4i2.180
Detail Sumber

KAJIAN TENTANG PELAKSANAAN PENCATATAN SIPIL DITINJAU DARI PERSPEKTIF UU NO. 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN BANTUL

Sri Suwarni
Jurnal Media Hukum Vol. 17 No. 1 2010
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.18196/jmh.v17i1.371
Detail Sumber

Bantuan Dana Bank Dunia Dalam Perspektif Pemenuhan Hak-hak Ekosob: Studi Kasus Pada Sektor Pendidikan di Indonesia

Satria Unggul Wicaksana Prakasa
Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 2 2018
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.30656/ajudikasi.v2i2.692
Detail Sumber

Berita Terkait

Dilema BEI Mengejar Target 50 IPO di Tengah Volatilitas Pasar
03 Sep 2026

Dilema BEI Mengejar Target 50 IPO di Tengah Volatilitas Pasar

Realisasi IPO BEI pada 2026 masih jauh dari target 50 perusahaan, dengan hanya 7 perusahaan yang melantai hingga akhir Juli. Kondisi ini mendorong BEI mempertimbangkan revisi target di tengah volatilitas pasar. Namun, upaya meningkatkan jumlah IPO tetap perlu diimbangi dengan keterbukaan informasi, akuntabilitas emiten, dan perlindungan investor agar efisiensi pasar tidak mengorbankan kualitas perusahaan tercatat.

Baca selengkapnya
Perubahan UU P2SK Disahkan, Keadilan Restoratif Kini Bisa Ditempuh hingga Tahap Persidangan
02 Jul 2026

Perubahan UU P2SK Disahkan, Keadilan Restoratif Kini Bisa Ditempuh hingga Tahap Persidangan

Pemerintah resmi mengundangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) pada 17 Juni 2026. Undang-undang ini memperkenalkan mekanisme keadilan restoratif untuk perkara pidana di sektor jasa keuangan, sekaligus menata ulang kewenangan penyidik Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Baca selengkapnya
KPK Kejar Aset dan Aliran Dana Dua Anggota DPR dalam Dugaan Korupsi dan Pencucian Uang Dana Sosial BI dan OJK
02 Jul 2026

KPK Kejar Aset dan Aliran Dana Dua Anggota DPR dalam Dugaan Korupsi dan Pencucian Uang Dana Sosial BI dan OJK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan penyidikan dugaan korupsi dan pencucian uang atas pengelolaan dana Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) dan dana tanggung jawab sosial (CSR) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2020–2023. Hingga pertengahan 2026, penyidik memusatkan langkah pada penelusuran aliran dana dan penyitaan aset dua tersangka anggota DPR, sekaligus mendalami kemungkinan peran pejabat di BI dan OJK.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.