Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pengesahan Treaty On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters (Perjanjian Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran. Pembangunan hukum nasional diarahkan pada terwujudnya sistem hukum nasional yang mendukung tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional, termasuk penyelenggaraan politik luar negeri yang bebas aktif untuk mewujudkan tatanan dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama perkembangan transportasi, komunikasi, dan informasi telah mengakibatkan satu negara dengan negara lain seakan-akan tanpa batas sehingga perpindahan orang dan barang dari satu negara ke negara lain dilakukan dengan mudah dan cepat. Di sisi lain hal itu mengakibatkan meningkatnya tindak pidana transnasional dengan modus operandi yang makin canggih. Oleh karena itu, untuk mempermudah pencegahan dan penanganan proses peradilan pidana, diperlukan kerja sama antarnegara yang lebih efektif.

Untuk meningkatkan efektivitas lembaga penegak hukum guna mencegah dan memberantas tindak pidana transnasional, Pemerintah Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Vietnam bersepakat mengadakan kerja sama bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana dengan membentuk Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (Perjanjian tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana) yang ditandatangani pada tanggal 29 November 2004 di Kuala Lumpur, Malaysia.

Perjanjian ini menjadi landasan hukum bagi para Pihak untuk memberikan bantuan timbal balik dalam masalah pidana seluas mungkin yang meliputi penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan pidana.

Perjanjian tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana ini, antara lain memuat beberapa hal sebagai berikut:

a. Ruang lingkup bantuan yang dapat diberikan berdasarkan Perjanjian ini meliputi:
1. pengambilan bukti atau pernyataan dari seseorang;
2. pengaturan agar seseorang dapat memberikan bukti atau membantu dalam proses perkara pidana;
3. penyampaian dokumen yang berkaitan dengan proses peradilan;
4. tindakan penggeledahan dan penyitaan;
5. tindakan penyelidikan atas suatu objek dan tempat;
6. penyerahan dokumen asli atau salinan yang dilegalisir, catatan, dan barang bukti;
7. identifikasi atau penelusuran harta benda yang diperoleh dari tindak pidana dan benda yang digunakan untuk melakukan tindak pidana;
8. pemblokiran dan penyitaan harta kekayaan hasil tindak pidana yang dapat disita atau dirampas;
9. perampasan dan pengembalian harta kekayaan hasil tindak pidana;
10. pencarian dan identifikasi saksi dan tersangka; dan
11. pemberian bantuan lainnya yang disepakati sesuai dengan tujuan perjanjian ini dan ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan Pihak Diminta.

b. Setiap negara diwajibkan untuk menunjuk sebuah otoritas pusat (central authority) sebagai salah satu upaya penyederhanaan proses pengajuan permintaan bantuan dari suatu negara ke negara lain, dan disampaikan pada saat penyerahan instrumen ratifikasi.

c. Setiap negara dapat menghadirkan seseorang atau tahanan untuk memberikan kesaksian atau membantu penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan di Negara Peminta.

d. Setiap negara wajib sesuai dengan hukum nasionalnya melakukan pencarian untuk mengetahui keberadaan atau identitas seseorang dan menyampaikan dokumen atau data terkait dengan tindak pidana di Negara Diminta atas permintaan Negara Peminta.

e. Setiap negara wajib sesuai dengan hukum nasionalnya melakukan pencarian untuk mengetahui keberadaan, menemukan, memblokir, membekukan, menyita, atau merampas harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana dan alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana.