Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 1985 Tentang Ketenagalistrikan

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Ketenagalistrikan
Bentuk Peraturan
:Peraturan Perundang-undangan
Instansi / Pemrakarsa
:Indonesia, Pemerintah Pusat
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Undang-Undang
Bentuk Singkat
:UU
Nomor
:15
Tahun
:1985
Tempat Penetapan
:Jakarta
Tanggal Penetapan
:30 Desember 1985
Tanggal Pengundangan
:30 Desember 1985
Tanggal Berlaku
:30 Desember 1985
Status
:Tidak Berlaku
Bahasa
:Bahasa Indonesia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:LN. 1985/ No. 74, TLN. No.3317, website. dpr.go.id : 8 HLM
URL Sumber
:https://peraturan.bpk.go.id/Details/46966/uu-no-15-tahun-1985
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Energi dan Sumber Daya Mineral
Subsektor
:
Ketenagalistrikan
Sub Subsektor
:
Penyediaan Tenaga Listrik Tarif & Usaha Penunjang
Dokumen (Lampiran)
: Unduh Dokumen Asli

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!
Silahkan dapatkan data pasal disini

Paper Terkait

SIKNRONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MENGENAI RUANG LINGKUP USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK DI INDONESIA

putra, vioxcy ananta
Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 02 2020
9 Peraturan Terhubung DOI: 10.2674/novum.v7i2.31725
Detail Sumber

SIKNRONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MENGENAI RUANG LINGKUP USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK DI INDONESIA

putra, vioxcy ananta
Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 2 2020
9 Peraturan Terhubung DOI: 10.2674/novum.v7i2.31725
Detail Sumber

DAMPAK PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 111/PUU-XIII/2015 TERHADAP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN POWER WHEELING DI INDONESIA

Dewi, Ayu Trisna, Husna, Mutia
Law_Jurnal Vol. 6 No. 1 2025
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.46576/lj.v6i1.7058
Detail Sumber

POLITIK HUKUM INDUSTRI KETENAGALISTRIKAN BERBASIS NILAI NILAI TRANSENDENTAL

paryono paryono paryono
Law and Justice Vol. 3 No. 1 2018
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.23917/laj.v3i1.6119
Detail Sumber

POLITIK HUKUM INDUSTRI KETENAGALISTRIKAN BERBASIS NILAI NILAI TRANSENDENTAL

paryono, paryono paryono
Law and Justice Vol. 3 No. 1 2018
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.23917/laj.v3i1.6119
Detail Sumber

DINAMIKA PENGATURAN DAN KEPASTIAN HUKUM KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT ATAS PENGELOLAAN PEMANFAATAN TIDAK LANGSUNG PANAS BUMI

Astuti, Tri Sulistianing, Eddyono, Luthfi Widagdo
Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional Vol. 11 No. 3 2022
13 Peraturan Terhubung DOI: 10.33331/rechtsvinding.v11i3.1017
Detail Sumber

NEGARA HUKUM, PEMENUHAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HAM (Telaah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen)

Pratiwi, Wiwik
Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (J-PeHI) Vol. 1 No. 02 2020
21 Peraturan Terhubung DOI: 10.61689/jpehi.v1i02.147
Detail Sumber

MEMAHAMI MAKNA PASAL 33 UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 PERIHAL PENGUASAAN OLEH NEGARA TERHADAP SUMBER DAYA ALAM COMPREHEND THE MEANING OF ARTICLE 33 OF THE 1945 CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA ON STATE AUTHORITY OVER NATURAL RESOURCES)

Wibowo, Suyanto Edi
Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 12 No. 4 2015
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.54629/jli.v12i4.424
Detail Sumber

Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Kontrak Yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja Pada Masa Kontrak (Studi Kasus Putusan Nomor : 82/Pdt.Sus-Phi/2016/PN. Mdn)

Sintha Dewi Silalahi, Zaini Munawir, Muhammad Yusrizal Adi Syaputra
JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 1 No. 2 2019
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.31289/juncto.v1i2.199
Detail Sumber

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PPOB (PAYMENT POINT ONLINE BANK) YANG DIKELUARKAN OLEH PT PLN

Moratua Silaban
Era Hukum: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol. 18 No. 2 2020
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.24912/erahukum.v18i2.9828
Detail Sumber

Berita Terkait

Menguji Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Pertambangan Tanpa Izin
11 Sep 2026

Menguji Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Pertambangan Tanpa Izin

Pertambangan Tanpa Izin (PETI) masih menjadi persoalan serius meskipun telah diatur melalui regulasi perizinan dan sanksi pidana. Permasalahan PETI tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum, tetapi juga pengawasan, faktor sosial ekonomi, dan dampak lingkungan. Oleh karena itu, pemberantasannya membutuhkan pendekatan kolaboratif dengan melibatkan pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat sebagaimana terlihat dalam penanganan PETI di Desa Saripi, Kabupaten Boalemo.

Baca selengkapnya
Ambisi Energi Bersih di Tengah Tantangan Regulasi
03 Sep 2026

Ambisi Energi Bersih di Tengah Tantangan Regulasi

Pemerintah meluncurkan proyek PLTS 100 GWp sebagai bagian dari transisi energi, dengan kebutuhan sekitar 24.000 hektare lahan dan investasi lebih dari Rp1.000 triliun. Besarnya skala proyek menuntut kesiapan regulasi, penyediaan lahan, jaringan listrik, serta mekanisme pembiayaan yang jelas agar target pembangunan dapat tercapai.

Baca selengkapnya
Kadis ESDM Jatim Jadi Tersangka Pungli Perizinan Tambang, Kejati Sita Rp2,36 Miliar
02 Jul 2026

Kadis ESDM Jatim Jadi Tersangka Pungli Perizinan Tambang, Kejati Sita Rp2,36 Miliar

Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menetapkan Kepala Dinas ESDM Jatim bersama dua bawahannya sebagai tersangka dugaan korupsi pungutan liar dalam penerbitan izin pertambangan dan air tanah, dengan barang bukti yang disita mencapai sekitar Rp2,36 miliar. Memasuki pertengahan Juni 2026, penyidik membuka peluang tersangka baru dan mengisyaratkan perkara dapat melebar ke instansi lain.

Baca selengkapnya
Kasasi Ditolak, Harvey Moeis Dipastikan Jalani 20 Tahun Penjara di Kasus Timah
02 Jul 2026

Kasasi Ditolak, Harvey Moeis Dipastikan Jalani 20 Tahun Penjara di Kasus Timah

Perkara korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk periode 2015–2022 resmi berkekuatan hukum tetap (inkracht) setelah Mahkamah Agung menolak seluruh kasasi para terdakwa pada 9 Desember 2025. Dengan kerugian negara sekitar Rp300 triliun, terpidana utama Harvey Moeis dipastikan menjalani 20 tahun penjara dan sudah dieksekusi sejak Juli 2025.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.