Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 1985

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Bea Materai
Bentuk Peraturan
:Peraturan Perundang-undangan
Instansi / Pemrakarsa
:Indonesia, Pemerintah Pusat
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Undang-Undang
Bentuk Singkat
:UU
Nomor
:13
Tahun
:1985
Tempat Penetapan
:Jakarta
Tanggal Penetapan
:27 Desember 1985
Tanggal Pengundangan
:27 Desember 1985
Tanggal Berlaku
:01 Januari 1986
Status
:Tidak Berlaku
Bahasa
:Bahasa Indonesia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:LN. 1985/ No.69, TLN. No.3313, website djpp.depkumham.go.id : 8 HLM
URL Sumber
:https://peraturan.bpk.go.id/Details/46964/uu-no-13-tahun-1985
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Keuangan, Moneter, dan Fiskal
Subsektor
:
Perpajakan Nasional
Sub Subsektor
:
Pajak Penghasilan (PPh) PPN & Ketentuan Umum Pajak (KUP)
Dokumen (Lampiran)
: Unduh Dokumen Asli

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!
Silahkan dapatkan data pasal disini

Paper Terkait

Diskursus Yuridis Bukti Elektronik dalam Perkara Perceraian: Analisis Komparatif Dua Putusan Pengadilan Agama

Ardelia Fairuz , Numara
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 6 No. 2 2025
12 Peraturan Terhubung DOI: 10.22437/zaaken.v6i2.43219
Detail Sumber

Urgensi Pembubuhan Materai pada Salinan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Sebagai Alat Bukti di Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020

Maryati, Maryati, Rostarum, Triamy, Puspita, Sri Ayu Indah
WAJAH HUKUM Vol. 9 No. 1 2025
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.33087/wjh.v9i1.1807
Detail Sumber

Urgensi Pembubuhan Meterai Pada Salinan Akta Sebagai Alat Bukti Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020

Andra Tanady, Elita Rahmi, Fauzy Syam
WAJAH HUKUM Vol. 6 No. 1 2022
8 Peraturan Terhubung DOI: 10.33087/wjh.v6i1.814
Detail Sumber

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIDOARJO NOMOR 130/Pdt.G/2022/PN.Sda TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN ATAS OBJEK WARIS YANG BELUM DI BAGI

El Fachriza, Dimas Aditya, Wardhana, Mahendra
Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 02 2022
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.2674/novum.v0i0.62277
Detail Sumber

IMPLEMENTASI PEMBUKTIAN ASAL-USUL ANAK LUAR KAWINBERDASARKAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DALAMPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSINOMOR 46/PUU-VIII/2010

INDAH NUR UTAMI
Novum : Jurnal Hukum Vol. 1 No. 4 2014
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.2674/novum.v1i4.11657
Detail Sumber

IMPLEMENTASI PEMBUKTIAN ASAL-USUL ANAK LUAR KAWINBERDASARKAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DALAMPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSINOMOR 46/PUU-VIII/2010

NUR UTAMI, INDAH
Novum : Jurnal Hukum Vol. 1 No. 4 2014
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.2674/novum.v1i4.11657
Detail Sumber

Peniadaan Pidana Penjara bagi Pelaku Lansia dalam Pembaruan Hukum Pidana, Dapatkah Keadilan Restoratif Tercapai? (Elimination of Imprisonment for Erderly Criminal Offenders in Criminal Law Reform, Can Restorative Justice Be Achieved?)

Puteri Hikmawati
Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan Vol. 11 No. 1 2020
10 Peraturan Terhubung DOI: 10.22212/jnh.v11i1.1583
Detail Sumber

Kepastian Hukum Penggunaan Bea Meterai Dalam Surat Perjanjian

Vicka Prama Wulandari
Morality :Jurnal Ilmu Hukum Vol. 9 No. 2 2023
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.52947/morality.v9i2.393
Detail Sumber

TANGGUNG JAWAB ATAS PENJUALAN METERAI PALSU PADA PLATFORM MARKETPLACE DIGITAL TOKOPEDIA

Pratama, Kelvin Adytia, Amirulloh, Muhammad, Somawijaya, Somawijaya
Jurnal Suara Keadilan Vol. 21 No. 2 2020
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.24176/sk.v21i2.5690
Detail Sumber

REFORMASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN BIROKRASI BIDANG PERPAJAKAN LEGISLATION REFORM AND TAXATION DIVISION BUREAUCRACY

Subri, Andi
Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 8 No. 1 2011
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.54629/jli.v8i1.345
Detail Sumber

Analisis Peluang Perkawinan Beda Agama di Indonesia Pasca Penerapan SEMA No. 2 Tahun 2023

Ekik Filang Pradana
Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 2 No. 2 2024
13 Peraturan Terhubung DOI: 10.35719/sakinah.v2i2.36
Detail Sumber

Analisis Hukum Islam Dalam Pertimbangan Hakim Putusan Pengadilan Agama (PA) Mojokerto No.2161/Pdt.G/2021/Pa.Mr

Risma Wulandari
Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 1 No. 1 2023
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.35719/sakinah.v1i1.7
Detail Sumber

Berita Terkait

Penawaran Tender Wajib Saham DOOH Dipatok Rp148, Jauh di Bawah Harga Pasar
07 Okt 2026

Penawaran Tender Wajib Saham DOOH Dipatok Rp148, Jauh di Bawah Harga Pasar

Pengendali baru PT Era Media Sejahtera Tbk (DOOH) membuka penawaran tender wajib atas saham publik seharga Rp148 per saham. Harga itu sekitar 59 persen di bawah harga penutupan saham DOOH di bursa.

Baca selengkapnya
Dilema BEI Mengejar Target 50 IPO di Tengah Volatilitas Pasar
03 Sep 2026

Dilema BEI Mengejar Target 50 IPO di Tengah Volatilitas Pasar

Realisasi IPO BEI pada 2026 masih jauh dari target 50 perusahaan, dengan hanya 7 perusahaan yang melantai hingga akhir Juli. Kondisi ini mendorong BEI mempertimbangkan revisi target di tengah volatilitas pasar. Namun, upaya meningkatkan jumlah IPO tetap perlu diimbangi dengan keterbukaan informasi, akuntabilitas emiten, dan perlindungan investor agar efisiensi pasar tidak mengorbankan kualitas perusahaan tercatat.

Baca selengkapnya
Perubahan UU P2SK Disahkan, Keadilan Restoratif Kini Bisa Ditempuh hingga Tahap Persidangan
02 Jul 2026

Perubahan UU P2SK Disahkan, Keadilan Restoratif Kini Bisa Ditempuh hingga Tahap Persidangan

Pemerintah resmi mengundangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) pada 17 Juni 2026. Undang-undang ini memperkenalkan mekanisme keadilan restoratif untuk perkara pidana di sektor jasa keuangan, sekaligus menata ulang kewenangan penyidik Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Baca selengkapnya
KPK Kejar Aset dan Aliran Dana Dua Anggota DPR dalam Dugaan Korupsi dan Pencucian Uang Dana Sosial BI dan OJK
02 Jul 2026

KPK Kejar Aset dan Aliran Dana Dua Anggota DPR dalam Dugaan Korupsi dan Pencucian Uang Dana Sosial BI dan OJK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan penyidikan dugaan korupsi dan pencucian uang atas pengelolaan dana Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) dan dana tanggung jawab sosial (CSR) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2020–2023. Hingga pertengahan 2026, penyidik memusatkan langkah pada penelusuran aliran dana dan penyitaan aset dua tersangka anggota DPR, sekaligus mendalami kemungkinan peran pejabat di BI dan OJK.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.