Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 1948

Dalam pasal ini Pemerintah ingin menyatakan dengan tegas pendiriannya terhadap hak-istimewa dari perusahaan-perusahaan pertanian yang lazim disebut orang CONVERSIE. Pasal-pasal dalam bab II 5 a, 6, 7, dan bab III 8, 9, 10, 11 dan 12 dari Vorstenlands Grondhuurreglement Stbl. 1918 No. 20 (yang sejak itu telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Stbl. No. 616) semuanya menjadi dasar dari hak conversie tadi.

Pencabutan pasal-pasal tersebut diatas barang tentu membawa akibat-akibat yang dengan segera perlu mendapat penyelesaian. Tetapi karena hal itu berhubungan erat sekali dengan kepentingan-kepentingan Negara, rakyat dan perusahaan yang minta waktu ketenangan untuk dapat dikupas yang sebaik-baiknya, maka pada waktu yang mendesak ini, mengingat tahun-tanaman baru yang akan menginjak mulai tanggal 1 April belum dapatlah direncanakan peraturan-peraturan yang menyelesaikan semua tadi. Oleh karena hak conversie dahulu diatur dengan ordonnantie dan menilik pentingnya hal itu memang seharusnya diatur sendiri oleh kekuasaan pembentuk-hukum yang tertinggi, maka penyelesaian tadi harus dijalankan dengan Undang-undang.

Sementara menunggu terbentuknya Undang-undang tersebut pasal 2, perusahaan-perusahaan yang merupakan cabang-cabang produksi penting bagi Negara, harus dapat berjalan terus. Untuk itu maka sesudah peraturan conversie tersebut pasal 1 diatas dicabut, perlulah ada dasar baru yang bersifat sementara guna mengisi lacune tadi. Pada pokoknya dikemukakan disini keharusan yang dihadapi oleh Pemerintah dan rakyat bersama, untuk sementara melangsungkan segala apa yang sudah diatur oleh Pemerintah daerah Surakarta dan Yogyakarta, sedang buat segala hal yang sebelum terbentuknya Undang-undang yang pasti masih akan perlu diatur lagi menilik keadaan nanti, perlu ditunjuk kekuasaan - pembentuk - hukum yang akan menentukannya. Meskipun sampai sekarang hal itu dijalankan oleh Pemerintah daerah masing-masing, namun dirasa perlu kekuasaan tadi diletakkan pada Pemerintah Pusat sendiri, dan didalam hal ini untuk cepatnya diselenggarakan dengan peraturan Pemerintah. Dalam pada itu guna memberi jaminan bahwa oleh Pemerintah akan diusahakan segala kebijaksanaan, maka diharuskan mengingat pertimbangan Pemerintah Daerah masing-masing maupun bersama. Hal ini lebih-lebih dirasa pentingnya, karena keadaan didaerah Surakarta dan Yogyakarta baik mengenai urusan tanah dalam hubungannya dengan rakyat dan perusahaan, maupun suasananya, ada berlainan. Dengan demikian diberi kesempatan kepada Pemerintah-daerah untuk tiap-tiap kali meninjau keadaan yang sebenarnya dan mengadakan perhubungan yang rapat dengan badan-badan yang membawa suara rakyat. Buat masa peralihan maka ayat 2 pasal 3 itu perlu supaya tidak mengacaukan jalannya pekerjaan, sedang peraturan-peraturan daerah yang ada sekarang ini memang terbentuk untuk menyesuaikan segala sesuatu dengan keinginan-keinginan rakyat, sekalipun hanya buat sementara waktu.

Berlakunya Undang-undang ini dimulai tanggal 1 April 1948, menilik peraturan yang berlaku sekarang, bahwa pada hari itu harus dilaksanakan penyerahan tanah dari rakyat kepada perusahaan atau dari perusahaan kepada rakyat.