Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Memuat Data Peraturan...

Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2013

Abstrak Peraturan

1. Untuk mendorong perkembangan dan kemajuan Provinsi Sulawesi Tengah pada umumnya dan Kabupaten Morowali pada khususnya, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dengan memperhatikan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, politik, jumlah penduduk, luas daerah, kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat, rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan, dan meningkatnya beban tugas dan volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kabupaten Morowali, perlu dilakukan pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah untuk mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah untuk penyelenggaraan otonomi daerah. Oleh karena itu, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah. 2. Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22D UUD Tahun 1945, UU No. 29 Tahun 1959, UU No. 13 Tahun 1964, UU No. 51 Tahun 1999, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 27 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 15 Tahun 2011, UU No. 8 Tahun 2012. 3. Undang-Undang ini dibentuk Kabupaten Morowali Utara di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bentuk Peraturan
:Peraturan Perundang-undangan
Instansi / Pemrakarsa
:Indonesia, Pemerintah Pusat
Bentuk
:Undang-undang
Nomor
:12
Tahun
:2013
Tempat Penetapan
:Jakarta
Tanggal Penetapan
:11 Mei 2013
Tanggal Pengundangan
:15 Mei 2013
Tanggal Berlaku
:15 Mei 2013
Status
:Berlaku
Bahasa
:Bahasa Indonesia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:LN.2013/No. 83, TLN No. 5414, LL SETNEG: 16 HLM
Sektor
: Data tidak tersedia
Dokumen (Lampiran)

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!
Silahkan dapatkan data pasal disini

Paper Terkait

PENEGAKAN HUKUM PASAL 69 UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN TERKAIT PERSYARATAN KERJA PADA ANAK (STUDI PADA PENARI KESENIAN JARAN KENCAK DI KABUPATEN PROBOLINGGO)

ULVA DWI SEPTIYOWATI, LIDYA, RUSDIANA, EMMILIA
Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 04 2018

PENEGAKAN HUKUM PASAL 69 UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN TERKAIT PERSYARATAN KERJA PADA ANAK (STUDI PADA PENARI KESENIAN JARAN KENCAK DI KABUPATEN PROBOLINGGO)

ULVA DWI SEPTIYOWATI, LIDYA, RUSDIANA, EMMILIA
Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 4 2018

Maraknya Tenaga Kerja Asing Ilegal di Indonesia Sebagai Akibat Lemahnya Pengawasan Ketenagakerjaan

Pranitiaz, Laras Medina, Wibowo, Hanifah Fairuz, Putri, Nasywa Awalia, Dewanti, Tyur Regina, Prasetyo, Handoyo
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol. 2 No. 2 2024

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PESERTA NONAKTIF BPJS KESEHATAN: KAJIAN ATAS ASAS KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN SOSIAL

Hilalahapa, Fitrah Sheshar Pratama, Safira Hasania, Hanna Putri, Rahman, Eka Putri Ramadani R.
Law Journal Vol. 7 No. 1 2026

Indonesia: Batasan Kewenangan Legislatif Presiden dalam Sistem Presidensial

Hapsoro, Fakhris Lutfianto
Jurnal Yustitia Vol. 21 No. 2 2025

Politik Hukum Larangan Kepemilikan Hak Atas Tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta Oleh Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa Dan Dampak Terhadap Komparisi Akta Jual Beli

Dhimas Yuki Hananto Adhi, Nurwidiatmo N
Jurnal Nuansa Kenotariatan Vol. 6 No. 1 2020

Berita Terkait

Belum ada berita terkait untuk peraturan ini.
Memuat konsolidasi…