Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2002

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Pembentukan Kota Pariaman Di Provinsi Sumatera Barat
Bentuk Peraturan
:Peraturan Perundang-undangan
Instansi / Pemrakarsa
:Indonesia, Pemerintah Pusat
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Undang-Undang
Bentuk Singkat
:UU
Nomor
:12
Tahun
:2002
Tempat Penetapan
:Jakarta
Tanggal Penetapan
:10 April 2002
Tanggal Pengundangan
:10 April 2002
Tanggal Berlaku
:10 April 2002
Status
:Berlaku
Bahasa
:Bahasa Indonesia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:LN. 2002/ No. 25, TLN NO. 4187, LL SETNEG : 8 HLM
URL Sumber
:https://peraturan.bpk.go.id/Details/44443/uu-no-12-tahun-2002
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Administrasi Pemerintahan & Pembangunan
Subsektor
:
Pemerintahan Daerah & Otonomi
Sub Subsektor
:
Pembentukan & Penataan Daerah Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah & Desa
Dokumen (Lampiran)
: Unduh Dokumen Asli

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!
Silahkan dapatkan data pasal disini

Paper Terkait

Keabsahan Perjanjian Elektronik yang Termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Effendy, Edrick Edwardina, Hanifah, Gina
Notary Journal Vol. 5 No. 1 2025
11 Peraturan Terhubung DOI: 10.19166/nj.v5i1.8241
Detail Sumber

JUAL BELI FOLLOWERS DALAM PRESPEKTIF HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM

Nasution, Mas Gabena, Pulungan, Sahmiar
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 No. 2 2024
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.24269/ls.v8i2.9678
Detail Sumber

JUAL BELI FOLLOWERS DALAM PRESPEKTIF HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM

Nasution, Mas Gabena, Pulungan, Sahmiar
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 No. 2 2024
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.24269/ls.v8i2.9678
Detail Sumber

Penerapan Dualisme Sistem Kelembagaan Peradilan Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak

Panjaitan, Lasmaida Tio Evalina
Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 21 No. 1 2024
9 Peraturan Terhubung DOI: 10.54629/jli.v21i1.1369
Detail Sumber

TINJAUAN HUKUM KEPEMILIKAN SENJATA API OLEH MASYARAKAT SIPIL

Nugroho, Yudistira
Jurnal Ilmiah Fenomena Vol. 16 No. 2 2022
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.36841/fenomena.v20i2.2403
Detail Sumber

Menakar Realitas Makar dan Hak Konstitusional pada Kegiatan Akademik

Litya Surisdani Anggraeniko, Nurul Isnina SAN, Efendi Simanjuntak
Jurnal Hukum Inconcreto Vol. 2 No. 1 2023
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.35960/inconcreto.v2i1.995
Detail Sumber

Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Anak Ditinjau Dari Undang-Undang No. 13 Tahun 2004 Tentang Ketenagakerjaan

Nabiella Putri Nastiti, Christina Febriani Silalahi, Adisty Maharani, Anzira Sania Deshiva, Mita Riza Rahmanda, Goldman Mediyana, Reza Dio Wijatmika, Alief Anugrah, Mustika Mega Wijaya
Jurnal Hukum dan Sosial Politik Vol. 1 No. 3 2023
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.59581/jhsp-widyakarya.v1i3.626
Detail Sumber

WANPRESTASI AKIBAT FORCE MAJEURE DAN PEMBAYARAN KOMPENSASI SISA KONTRAK KERJA PADA KARYAWAN PKWT (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL NOMOR 9 PDT.SUS-PHI/2020/PN BNA)

Julius Taufik, Gunardi Lie
Jurnal Hukum Adigama Vol. 4 No. 2 2021
10 Peraturan Terhubung DOI: 10.24912/adigama.v4i2.17128
Detail Sumber

PERLINDUNGAN MOTIF BATIK MILIK PENGRAJIN PERORANGAN DI BOJONEGORO MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA DAN FATWA MUI (STUDI KASUS DI SENTRA PENGRAJIN BATIK JENEGOROAN)

Nikmah, Hidayatul
JURISDICTIE Jurnal Hukum dan Syariah Vol. 5 No. 2 2014
2 Peraturan Terhubung DOI: 10.18860/j.v5i2.4021
Detail Sumber

Regulasi Mandiri Transportasi Online Dalam Pembayaran Pesanan Makanan Atas Konsumen Yang Ingkar Janji

Erwin Asmadi
DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 4 No. 1 2019
8 Peraturan Terhubung DOI: 10.30596/dll.v4i1.3164
Detail Sumber

UPAYA PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN HAK CIPTA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Akhmad Munawar, Taufik Effendy
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 2 2016
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.31602/al-adl.v8i2.453
Detail Sumber

Berita Terkait

AI ikut berkampanye: Tantangan Pemilu 2029
03 Sep 2026

AI ikut berkampanye: Tantangan Pemilu 2029

Penggunaan AI menjadi tantangan baru bagi Pemilu 2029 karena deepfake dapat digunakan untuk menyebarkan disinformasi dan memanipulasi pemilih. Fenomena ini telah terjadi di Taiwan pada Pemilu 2024, sementara aturan Pemilu Indonesia belum secara spesifik mengatur konten politik berbasis AI. Karena itu, diperlukan AI disclosure melalui pelabelan konten yang dibuat atau dimodifikasi secara material menggunakan AI, demi menjamin transparansi bagi pemilih.

Baca selengkapnya
PPPK dan Honorer Tak Boleh Diberhentikan, DPR-Pemerintah Sepakati Relaksasi Belanja Pegawai
02 Jul 2026

PPPK dan Honorer Tak Boleh Diberhentikan, DPR-Pemerintah Sepakati Relaksasi Belanja Pegawai

Komisi II DPR bersama pemerintah menyepakati bahwa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), PPPK Paruh Waktu, dan honorer yang telah diangkat tidak boleh diberhentikan. Kesepakatan ini berlaku meski daerah terbentur batas belanja pegawai 30 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebagai jalan keluar, masa transisi penerapan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah akan diperpanjang melalui Undang-Undang APBN.

Baca selengkapnya
Nasib PPPK dan Revisi UU ASN Jadi Sorotan, DPR Dorong Pembiayaan lewat APBN dan Pemerintah Terikat Putusan MK
02 Jul 2026

Nasib PPPK dan Revisi UU ASN Jadi Sorotan, DPR Dorong Pembiayaan lewat APBN dan Pemerintah Terikat Putusan MK

Persoalan status dan pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta PPPK Paruh Waktu di daerah kembali mengemuka. DPR mendorong agar pembiayaannya dilakukan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sekaligus memperkuat desakan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN). Pada saat bersamaan, pemerintah terikat dua putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu kewajiban membentuk lembaga pengawas sistem merit yang independen dan prioritas pengangkatan guru honorer menjadi PPPK.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.