Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 1994

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan
Bentuk Peraturan
:Peraturan Perundang-undangan
Instansi / Pemrakarsa
:Indonesia, Pemerintah Pusat
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Undang-Undang
Bentuk Singkat
:UU
Nomor
:12
Tahun
:1994
Tempat Penetapan
:Jakarta
Tanggal Penetapan
:09 November 1994
Tanggal Pengundangan
:09 November 1994
Tanggal Berlaku
:01 Januari 1995
Status
:Berlaku
Bahasa
:Bahasa Indonesia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:LN. 1994/ No. 62, TLN NO. 3569, LL SETNEG : 4 HLM
URL Sumber
:https://peraturan.bpk.go.id/Details/46237/uu-no-12-tahun-1994
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Keuangan, Moneter, dan Fiskal
Subsektor
:
Perpajakan Nasional
Sub Subsektor
:
Pajak Penghasilan (PPh) PPN & Ketentuan Umum Pajak (KUP)
Dokumen (Lampiran)
: Unduh Dokumen Asli

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!
Silahkan dapatkan data pasal disini

Paper Terkait

Kedudukan Hukum Sppt Pbb Sebagai Alat Bukti Kepemilikan Tanah Yang Sah Menurut Ketentuan Perundang-Undangan

AHMAD IMRON, AHMADI
Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 17 No. 2 2025
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.24903/yrs.v17i2.3635
Detail Sumber

PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF BAGI WAJIB PAJAK YANG TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN PADA KANTOR DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA PADANG

AS, Boiziardi, Lefi Kurnia, Meita
UNES Journal of Swara Justisia Vol. 7 No. 2 2023
2 Peraturan Terhubung DOI: 10.31933/ujsj.v7i2.350
Detail Sumber

PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF BAGI WAJIB PAJAK YANG TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN PADA KANTOR DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA PADANG

Boiziardi AS, Meita Lefi Kurnia
UNES Journal of Swara Justisia Vol. 7 No. 2 2023
2 Peraturan Terhubung DOI: 10.31933/ujsj.v7i2.350
Detail Sumber

Penggelapan Uang Titipan Pembayaran Pajak Bumi Bangunan oleh Notaris/PPAT dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi

Utami, Putri Resa, Effendy, Mohammad, Mispansyah, Mispansyah
Notary Law Journal Vol. 1 No. 2 2022
11 Peraturan Terhubung DOI: 10.32801/nolaj.v1i2.13
Detail Sumber

Anti-Avoidance Rules di Indonesia Pasca Amandemen UU Pajak Penghasilan

Adrianto Dwi Nugroho
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol. 21 No. 1 2009
10 Peraturan Terhubung DOI: 10.22146/jmh.16249
Detail Sumber

Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagi Pemukiman Terapung di Atas Perairan Indonesia

Hermawan, Rio, Michael, Tomy
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol. 2 No. 4 2024
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.5281/zenodo.14286768
Detail Sumber

VALIDASI PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) YANG NILAI TRANSAKSI MENGACU PADA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) STUDI KASUS DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA MEDAN

Iswari Ramadhani Saragih
LEX JUSTITIA Vol. 2 No. 1 2020
10 Peraturan Terhubung DOI: 10.22303/lj.2.1.2020.59-77
Detail Sumber

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERALIHAN HAK ATAS TANAH YANG DIDASARKAN PADA SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG

SH.,LL.M, Fahmi Yanuar
Kerta Dyatmika Vol. 14 No. 1 2017
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.46650/kd.14.1.537.%p
Detail Sumber

Taxpayer Efforts in the Examination Procedure to do not Continue in the Investigation Process

Alikin, Alberth Limandau, Suryawati, Nany
JURNAL MAHKAMAH Vol. 6 No. 2 2021
2 Peraturan Terhubung DOI: 10.25217/jm.v6i2.1336
Detail Sumber

Taxpayer Efforts in the Examination Procedure to do not Continue in the Investigation Process

Alberth Limandau Alikin, Nany Suryawati
JURNAL MAHKAMAH Vol. 6 No. 2 2021
2 Peraturan Terhubung DOI: 10.25217/jm.v6i2.1336
Detail Sumber

REFORMASI PAJAK DI INDONESIA TAX REFORM IN INDONESIA

Bawazier, Fuad
Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 8 No. 1 2011
22 Peraturan Terhubung DOI: 10.54629/jli.v8i1.344
Detail Sumber

KESADARAN HUKUM WAJIB PAJAK DALAM PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (Studi Penelitian di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe)

Hidayatullah, Putra, Arnita, Arnita, Muhibuddin, Muhibuddin
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 1 2025
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.29103/jimfh.v8i1.20005
Detail Sumber

Berita Terkait

Penawaran Tender Wajib Saham DOOH Dipatok Rp148, Jauh di Bawah Harga Pasar
07 Okt 2026

Penawaran Tender Wajib Saham DOOH Dipatok Rp148, Jauh di Bawah Harga Pasar

Pengendali baru PT Era Media Sejahtera Tbk (DOOH) membuka penawaran tender wajib atas saham publik seharga Rp148 per saham. Harga itu sekitar 59 persen di bawah harga penutupan saham DOOH di bursa.

Baca selengkapnya
Dilema BEI Mengejar Target 50 IPO di Tengah Volatilitas Pasar
03 Sep 2026

Dilema BEI Mengejar Target 50 IPO di Tengah Volatilitas Pasar

Realisasi IPO BEI pada 2026 masih jauh dari target 50 perusahaan, dengan hanya 7 perusahaan yang melantai hingga akhir Juli. Kondisi ini mendorong BEI mempertimbangkan revisi target di tengah volatilitas pasar. Namun, upaya meningkatkan jumlah IPO tetap perlu diimbangi dengan keterbukaan informasi, akuntabilitas emiten, dan perlindungan investor agar efisiensi pasar tidak mengorbankan kualitas perusahaan tercatat.

Baca selengkapnya
Perubahan UU P2SK Disahkan, Keadilan Restoratif Kini Bisa Ditempuh hingga Tahap Persidangan
02 Jul 2026

Perubahan UU P2SK Disahkan, Keadilan Restoratif Kini Bisa Ditempuh hingga Tahap Persidangan

Pemerintah resmi mengundangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) pada 17 Juni 2026. Undang-undang ini memperkenalkan mekanisme keadilan restoratif untuk perkara pidana di sektor jasa keuangan, sekaligus menata ulang kewenangan penyidik Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Baca selengkapnya
KPK Kejar Aset dan Aliran Dana Dua Anggota DPR dalam Dugaan Korupsi dan Pencucian Uang Dana Sosial BI dan OJK
02 Jul 2026

KPK Kejar Aset dan Aliran Dana Dua Anggota DPR dalam Dugaan Korupsi dan Pencucian Uang Dana Sosial BI dan OJK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan penyidikan dugaan korupsi dan pencucian uang atas pengelolaan dana Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) dan dana tanggung jawab sosial (CSR) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2020–2023. Hingga pertengahan 2026, penyidik memusatkan langkah pada penelusuran aliran dana dan penyitaan aset dua tersangka anggota DPR, sekaligus mendalami kemungkinan peran pejabat di BI dan OJK.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.