Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Memuat Data Peraturan...

Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 1992

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Sistem Budidaya Tanaman
Bentuk Peraturan
:Peraturan Perundang-undangan
Instansi / Pemrakarsa
:Indonesia, Pemerintah Pusat
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Undang-Undang
Bentuk Singkat
:UU
Nomor
:12
Tahun
:1992
Tempat Penetapan
:Jakarta
Tanggal Penetapan
:30 April 1992
Tanggal Pengundangan
:30 April 1992
Tanggal Berlaku
:30 April 1992
Status
:Tidak Berlaku
Bahasa
:Bahasa Indonesia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:LN. 1992, LL SETNEG : 30 HLM
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Pertanian & Pangan
Subsektor
:
Perkebunan
Sub Subsektor
:
Komoditas & Lahan
Dokumen (Lampiran)

Peraturan Terkait

Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2010

Tidak ada abstrak atau deskripsi untuk peraturan ini.

Baca selengkapnya

Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 1992
TENTANG
SISTEM BUDIDAYA TANAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Pasal 46
(3)
Pasal 51

Paper Terkait

EPISTEMOLOGI IDEOLOGI KEAMANAN PANGAN

Yusuf Adiwibowo
Yuridika Vol. 31 No. 1 2016

Penataan Struktur Hukum Hak Atas Tanah dalam Rangka Keadilan dan Investasi

Rosmidah, Rosmidah, Hosen, M., Sasmiar, Sasmiar
Recital Review Vol. 5 No. 2 2023

Perjanjian Benefit Sharing Sebagai Upaya Perlindungan Dan Pemanfaatan Varietas Tanaman

Yuliana Diah Warsiki Susi Irianti Diah Warsiki Susi Irianti
RechtIdee Vol. 12 No. 1 2017

Perlindungan Indikasi Geografis bagi Produsen Hasil Pertanian Lahan Basah di Propinsi Kalimantan Selatan

Tavinayati, Tavinayati, Effendy, Mohammad, Zakiyah, Zakiyah, Taufik Hidayat, Muhammad
LamLaj Vol. 1 No. 1 2016

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL PADA PEMULIAAN TANAMAN DAN ALAT BERAT

Agustine, Oly Viana
Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional Vol. 7 No. 1 2018

Pendistribusian Pupuk Bersubsidi yang Berimplikasi Tindak Pidana Ekonomi

Danu Bagus Pratama
JURNAL RECHTENS Vol. 9 No. 2 2020

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG KRIMINOGEN

Hariadi, Agus
Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 13 No. 4 2016

TANGGUNGJAWAB NOTARIS YANG TIDAK HADIR DALAM PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN KREDIT DI BANK

Fitriani Iswandari
Jurnal Ilmu Hukum The Juris Vol. 7 No. 1 2023

TANGGUNGJAWAB NOTARIS YANG TIDAK HADIR DALAM PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN KREDIT DI BANK

Fitriani Iswandari
Jurnal Ilmu Hukum The Juris Vol. 7 No. 1 2023

PEMBERIAN PUPUK BERSUBSIDI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

Ibrahim, Muhammad Yusuf
Jurnal Ilmiah Fenomena Vol. 15 No. 2 2021

Jaminan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar

Maruli Hutasoit, Sahadi Sahadi
Jurnal Hukum dan Sosial Politik Vol. 2 No. 1 2024

PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI BAGI PERUSAHAAN PERKEBUNAN YANG MELAKUKAN PELANGGARAN HUKUM DI BIDANG PERKEBUNAN

Hendra Pratikno Manurung, Kartina Pakpahan, Valentin Tania, Reno Aditya Suhendro, Mei Fernando Marpaung
Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan Vol. 4 No. 2 2020

Berita Terkait

Kasus Beras Oplosan Berkedok Premium Masih Berlanjut di 2026, Begini Ancaman Pidananya
02 Jul 2026

Kasus Beras Oplosan Berkedok Premium Masih Berlanjut di 2026, Begini Ancaman Pidananya

Kasus dugaan "beras oplosan" dikemas dan dijual sebagai premium dengan harga lebih mahal terus bergulir ke meja hijau sepanjang 2026, dengan berkas sejumlah produsen besar dinyatakan lengkap dan Menteri Pertanian mendesak hukuman berat. Perkara ini menguji penegakan standar mutu dan label pangan melalui jerat UU Perlindungan Konsumen, UU Pangan, hingga tindak pidana pencucian uang.

Baca selengkapnya
Kejati Papua Tahan Empat Tersangka Korupsi Beras Bulog Wamena, Negara Rugi Rp8,93 Miliar
02 Jul 2026

Kejati Papua Tahan Empat Tersangka Korupsi Beras Bulog Wamena, Negara Rugi Rp8,93 Miliar

Kejaksaan Tinggi Papua menetapkan dan menahan empat tersangka dugaan korupsi penjualan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Perum Bulog Wamena periode 2020–2023, dengan taksiran kerugian negara sekitar Rp8,93 miliar. Beras program stabilisasi harga diduga dijual menyimpang dari ketentuan, dan selisihnya tidak disetorkan ke negara.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…