1. Keolahragaan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan olahraga, peningkatan mutu, serta relevansi dan efisiensi manajemen olahraga secara berkelanjutan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan dan dinamika perubahan dalam keolahragaan, termasuk perubahan strategis di lingkungan internasional. Selain itu, UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan keolahragaan sehingga perlu diganti.
2. Dasar hukum UU ini adalah Pasal 20 dan Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. UU ini mengatur mengenai: 1) dasar, fungsi, tujuan, dan prinsip; 2) hak dan kewajiban; 3) tugas, wewenang, dan tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah; 4) ruang lingkup olahraga; 5) pembinaan dan pengembangan olahraga; 6) pengelolaan keolahragaan; 7) penyelenggaraan kejuaraan olahraga; 8) pelaku olahraga; 9) prasarana olahraga dan sarana olahraga; 10) pendanaan keolahragaan; 11) pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan dan informasi keolahragaan; 12) peran serta masyarakat; 13) kerja sama dalam bidang keolahragaan; 14) industri olahraga; 15) standardisasi, akreditasi, dan sertifikasi; 16) doping; 17) penghargaan olahraga dan jaminan sosial; 18) pengawasan; penyelesaian sengketa di bidang olahraga; dan 19) ketentuan pidana terkait keolahragaan. Pendanaan Keolahragaan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha, dan Masyarakat.
Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2022
TENTANG KEOLAHRAGAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
:
a.
bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial sebagaimana amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b.
bahwa untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia, pembangunan nasional di bidang keolahragaan dilaksanakan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan, serta berorientasi pada prestasi dan peningkatan kesejahteraan hidup pelaku olahraga, sehingga pengembangan dan pengelolaan keolahragaan diarahkan untuk tercapainya kualitas kesehatan dan kebugaran masyarakat, pemerataan akses dan pemenuhan infrastruktur keolahragaan, peningkatan prestasi dan perbaikan iklim keolahragaan, serta tata kelola keolahragaan yang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kompetisi keolahragaan dunia;
c.
bahwa keolahragaan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan olahraga, peningkatan mutu, serta relevansi dan efisiensi manajemen olahraga secara berkelanjutan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan dan dinamika perubahan dalam keolahragaan, termasuk perubahan strategis di lingkungan internasional;
d.
bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan keolahragaan sehingga perlu diganti;
e.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Keolahragaan;
Mengingat
:
1.
Pasal 20 dan Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
MEMUTUSKAN:
menetapkan
:
UNDANG-UNDANG TENTANG KEOLAHRAGAAN
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1.
Olahraga adalah segala kegiatan yang melibatkan pikiran, raga, dan jiwa secara terintegrasi dan sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya.
2.
Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan Olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, peningkatan, pengawasan, dan evaluasi.
3.
Keolahragaan Nasional adalah Keolahragaan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai Keolahragaan, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perkembangan Olahraga.
4.
Pelaku Olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan Olahraga yang meliputi peolahraga, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan.
5.
Peolahraga adalah orang yang berolahraga dalam usaha mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya.
6.
Olahragawan adalah Peolahraga yang mengikuti pelatihan dan kejuaraan Olahraga secara teratur, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan untuk mencapai prestasi.
7.
Pembina Olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan Olahraga.
8.
Tenaga Keolahragaan adalah orang perseorangan yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang Olahraga.
9.
Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau organisasi kemasyarakatan yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Keolahragaan.
10.
Suporter adalah perseorangan atau kelompok masyarakat yang mendukung dan memiliki perhatian khusus terhadap cabang Olahraga tertentu.
11.
Olahraga Masyarakat adalah Olahraga yang dilakukan oleh Masyarakat berdasarkan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat yang dilakukan secara terus-menerus untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.
12.
Olahraga Prestasi adalah Olahraga yang membina dan mengembangkan Olahragawan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.
13.
Olahraga Amatir adalah Olahraga yang dilakukan atas dasar kecintaan atau kegemaran berolahraga.
14.
Olahraga Profesional adalah Olahraga yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga.
15.
Olahraga Penyandang Disabilitas adalah Olahraga yang dilakukan sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik seseorang.
16.
Prestasi adalah hasil yang dicapai Olahragawan atau kelompok Olahragawan dalam kegiatan Olahraga.
17.
Industri Olahraga adalah kegiatan ekonomi bidang Olahraga dalam bentuk produk barang dan/atau jasa yang memberi nilai tambah atau manfaat yang lebih tinggi dan berdampak pada perekonomian masyarakat dan Olahraga.
18.
Penghargaan Olahraga adalah pengakuan atas Prestasi di bidang Olahraga yang diwujudkan dalam bentuk materiel dan/atau nonmateriel.
19.
Prasarana Olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan Olahraga dan/atau penyelenggaraan Keolahragaan.
20.
Sarana Olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan Olahraga.
21.
Doping adalah penggunaan zat dan/atau metode terlarang untuk meningkatkan Prestasi Olahraga serta segala bentuk pelanggaran terhadap peraturan anti-Doping.
22.
Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan Keolahragaan.
23.
Organisasi Olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan Olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24.
Induk Organisasi Cabang Olahraga adalah Organisasi Olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan 1 (satu) cabang Olahraga, jenis Olahraga, atau gabungan organisasi cabang Olahraga dari 1 (satu) jenis Olahraga yang merupakan anggota federasi cabang Olahraga internasional.
25.
Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, organisasi Masyarakat, dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
26.
Standar Nasional Keolahragaan adalah kriteria minimal aspek yang berhubungan dengan Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan secara nasional.
27.
Standar Kompetensi adalah standar nasional yang berkaitan dengan kemampuan minimal yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang harus dimiliki seseorang untuk dapat dinyatakan lulus dalam uji kompetensi.
28.
Akreditasi adalah pemberian peringkat terhadap pemenuhan Standar Nasional Keolahragaan yang berkaitan dengan Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan.
29.
Sertifikasi adalah pemberian pengakuan atas pemenuhan Standar Nasional Keolahragaan.
30.
Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggara jaminan sosial.
31.
Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
32.
Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Olahraga.
33.
Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB II
DASAR, FUNGSI, TUJUAN, DAN PRINSIP
Pasal 2
Keolahragaan diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 3
Keolahragaan berfungsi mengembangkan kemampuan jasmani, rohani, dan sosial serta membentuk watak dan kepribadian bangsa yang bermartabat.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 4
Keolahragaan bertujuan untuk:
a.
memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, Prestasi, kecerdasan, dan kualitas manusia;
b.
menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, kompetitif, dan disiplin;
c.
mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa;
d.
memperkukuh ketahanan nasional;
e.
mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa; dan
f.
menjaga perdamaian dunia.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 5
Keolahragaan diselenggarakan dengan prinsip:
a.
kebangsaan;
Penjelasan: Yang dimaksud dengan prinsip "kebangsaan" adalah bahwa penyelenggaraan Keolahragaan dilaksanakan dengan menumbuhkan semangat kebangsaan dan nasionalisme Masyarakat untuk menjamin utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengharumkan nama bangsa di pentas dunia.
b.
gotong royong;
Penjelasan: Yang dimaksud dengan prinsip "gotong royong" adalah bahwa penyelenggaraan Keolahragaan menjamin sinergi dan partisipasi aktif Masyarakat bersama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan Keolahragaan.
c.
keadilan;
Penjelasan: Yang dimaksud dengan prinsip "keadilan" adalah bahwa penyelenggaraan Keolahragaan memberikan kesamaan kesempatan dan perlakuan sesuai dengan proporsi dan tanpa diskriminasi kepada seluruh warga negara.
d.
pembudayaan;
Penjelasan: Yang dimaksud dengan prinsip "pembudayaan" adalah penyelenggaraan Keolahragaan dilakukan melalui proses sosial, perbuatan, dan cara memajukan Olahraga sehingga menjadi kebiasaan hidup Masyarakat.
e.
manfaat;
Penjelasan: Yang dimaksud dengan prinsip "manfaat" adalah bahwa penyelenggaraan Keolahragaan berorientasi pada peningkatan kualitas manusia Indonesia yang sehat, bugar, sejahtera, dan berprestasi sebagai investasi masa depan yang memberikan manfaat optimal bagi kesejahteraan rakyat.
f.
kebhinekaan;
Penjelasan: Yang dimaksud dengan prinsip "kebhinnekaan" adalah bahwa penyelenggaraan Keolahragaan dilakukan dengan tidak diskriminatif, menjunjung tinggi nilai keagamaan, kekhasan daerah, nilai budaya, dan kemajemukan bangsa.
g.
partisipatif;
Penjelasan: Yang dimaksud dengan prinsip "partisipatif" adalah penyelenggaraan Keolahragaan dilakukan dengan melibatkan peran aktif Setiap Orang, baik secara langsung maupun tidak langsung.
h.
keterpaduan;
Penjelasan: Yang dimaksud dengan prinsip "keterpaduan" adalah bahwa penyelenggaraan Keolahragaan dilaksanakan secara terhubung dan terkoordinasi lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.
i.
keberlanjutan;
Penjelasan: Yang dimaksud dengan prinsip "keberlanjutan" adalah bahwa penyelenggaraan Keolahragaan dilaksanakan secara sistematis, terencana, terpadu, berjenjang, berkesinambungan, dan berlangsung secara terus menerus dengan memastikan terjadi regenerasi sumber daya manusia Keolahragaan dan memperhatikan kepentingan generasi yang akan datang.
j.
aksesibilitas;
k.
sportivitas;
Penjelasan: Yang dimaksud dengan prinsip "sportivitas" adalah bahwa penyelenggaraan Keolahragaan dilakukan dengan menjunjung tinggi kejujuran, kompetensi, nilai etika, dan profesionalitas di bidang Keolahragaan.
l.
demokratis;
Penjelasan: Yang dimaksud dengan prinsip "demokratis" adalah bahwa penyelenggaraan Keolahragaan menghidupkan dan menumbuhkembangkan semangat musyawarah untuk mufakat serta kompetisi sehat dalam memecahkan permasalahan Keolahragaan.
m.
akuntabilitas; dan
Penjelasan: Yang dimaksud dengan prinsip "akuntabilitas" adalah bahwa penyelenggaraan Keolahragaan dilakukan secara transparan dan dengan penuh tanggung jawab.
n.
ketertiban dan kepastian hukum.
Penjelasan: Yang dimaksud dengan prinsip "ketertiban dan kepastian hukum" adalah bahwa penyelenggaraan Keolahragaan harus dapat mewujudkan kepatuhan dan ketertiban Masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan Keolahragaan.
BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian KesatuHak dan Kewajiban Warga Negara
Pasal 6
Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk:
a.
melakukan kegiatan Olahraga;
b.
memperoleh pelayanan dalam kegiatan Olahraga;
c.
memilih dan mengikuti jenis atau cabang Olahraga yang sesuai dengan bakat dan minatnya;
d.
memperoleh informasi, pengarahan, dukungan, bimbingan, serta Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan;
e.
menjadi Pelaku Olahraga;
f.
mengembangkan Olahraga berbasis nilai luhur budaya bangsa;
g.
mengembangkan Industri Olahraga;
h.
berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan Keolahragaan;
i.
meningkatkan Prestasi dan mengikuti kejuaraan pada semua tingkatan; dan
j.
memperoleh Penghargaan Olahraga.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 7
Warga negara yang memiliki disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan dalam kegiatan Olahraga sesuai dengan kebutuhan, harkat, dan martabatnya.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 8
Setiap warga negara berkewajiban untuk berperan serta dalam kegiatan Olahraga dan memelihara Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga serta lingkungan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Bagian KeduaHak dan Kewajiban Orang Tua
Pasal 9
(1)
Orang tua mempunyai hak mengarahkan, membimbing, membantu, mengawasi, dan memperoleh informasi tentang perkembangan Keolahragaan anaknya.
Penjelasan: Yang dimaksud dengan "mengarahkan, membimbing, membantu, mengawasi, dan memperoleh informasi" adalah upaya orang tua kepada anaknya untuk mengenalkan literasi fisik sebagai bekal dalam berpartisipasi Olahraga sejak dini serta memperoleh pengetahuan dan informasi kemajuan Keolahragaan anaknya dari lembaga pendidikan formal, klub Olahraga, dan/atau sanggar Olahraga, serta perkembangan Keolahragaan anaknya.
(2)
Orang tua berkewajiban:
Penjelasan: Cukup jelas.
a.
memberikan dorongan kepada anaknya untuk aktif berpartisipasi dalam berolahraga; dan
b.
menjaga anaknya dari ancaman terhadap keselamatan, kesehatan fisik dan mental akibat latihan yang tidak sesuai dengan taraf tumbuh kembang anak dalam berolahraga.
Bagian KetigaHak dan Kewajiban Masyarakat
Pasal 10
(1)
Masyarakat mempunyai hak untuk berperan serta dalam perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan Keolahragaan.
(2)
Masyarakat mempunyai hak untuk memperoleh pengetahuan tentang Keolahragaan dan informasi kemajuan Olahraga nasional dan/atau informasi kemajuan Olahraga di daerahnya masing-masing.
(3)
Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan Keolahragaan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Bagian KeempatHak dan Kewajiban Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Pasal 11
(1)
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mempunyai hak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan Keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya kegiatan Keolahragaan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB IV
TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH
Pasal 12
(1)
Pemerintah Pusat mempunyai tugas:
Penjelasan: Cukup jelas.
a.
menetapkan dan melaksanakan kebijakan Keolahragaan secara nasional; dan
b.
mengoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Keolahragaan secara nasional.
(2)
Kebijakan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam desain besar Olahraga nasional yang diatur dengan Peraturan Presiden.
Penjelasan: Cukup jelas.
(3)
Pemerintah Daerah mempunyai tugas:
Penjelasan: Cukup jelas.
a.
menetapkan dan melaksanakan kebijakan Keolahragaan di daerah berdasarkan kebijakan Keolahragaan; dan
b.
mengoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Keolahragaan di daerah berdasarkan kebijakan Keolahragaan.
(4)
Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan Keolahragaan dengan mempertimbangkan potensi daerah dan kondisi daerah.
Penjelasan: Yang dimaksud dengan "potensi daerah" adalah kemampuan daerah dalam mengembangkan cabang Olahraga unggulan yang sudah ada dan menjadi kekhasan daerah tersebut. Yang dimaksud dengan "kondisi daerah" adalah keadaan suatu daerah dalam mendukung pengembangan suatu cabang Olahraga antara lain terkait dengan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga, Tenaga Keolahragaan, dan struktur kelembagaan.
Pasal 13
(1)
Pemerintah Pusat mempunyai wewenang:
a.
menyusun dan menetapkan desain besar Olahraga nasional;
b.
mengatur, membina, dan mengembangkan Keolahragaan secara nasional; dan
c.
mengoordinasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan Keolahragaan secara nasional.
(2)
Pemerintah Daerah mempunyai wewenang:
a.
melaksanakan desain besar Olahraga nasional di daerah dengan menetapkan desain Olahraga daerah;
b.
mengatur, membina, dan mengembangkan Keolahragaan di daerah; dan
c.
mengoordinasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan Keolahragaan di daerah.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 14
(1)
Pelaksanaaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 pada tingkat nasional dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan.
(2)
Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)
Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (2), Pemerintah Daerah membentuk organisasi perangkat daerah yang menangani bidang Keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 15
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan Keolahragaan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 16
Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 15 diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB V
RUANG LINGKUP OLAHRAGA
Pasal 17
Ruang lingkup Olahraga meliputi kegiatan:
a.
Olahraga pendidikan;
b.
Olahraga Masyarakat; dan
c.
Olahraga Prestasi.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 18
(1)
Olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a diselenggarakan untuk menanamkan nilai-nilai karakter dan memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan guna membangun gaya hidup sehat aktif sepanjang hayat.
(2)
Olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan, baik pada jalur pendidikan formal melalui kegiatan intrakurikuler dan/atau ekstrakurikuler, maupun nonformal melalui bentuk kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan.
(3)
Olahraga pendidikan dimulai dari usia dini dengan berpedoman pada taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik.
(4)
Olahraga pendidikan pada jalur pendidikan formal dilaksanakan pada setiap jenjang pendidikan.
(5)
Olahraga pendidikan pada jalur pendidikan nonformal dapat dilaksanakan dengan dibimbing oleh tutor secara terstruktur dan berjenjang serta dapat dibantu oleh Tenaga Keolahragaan lain.
(6)
Olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan dibimbing oleh guru/dosen Olahraga dan dapat dibantu oleh Tenaga Keolahragaan lain yang disiapkan oleh setiap satuan pendidikan.
(7)
Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berkewajiban menyiapkan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan.
(8)
Setiap satuan pendidikan perlu melakukan kejuaraan Olahraga dan/atau festival Olahraga sesuai dengan taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik secara berkala antarsatuan pendidikan yang setingkat guna memupuk rasa persaudaraan, keterampilan sosial, dan belajar berkompetisi.
(9)
Kejuaraan Olahraga dan/atau festival Olahraga satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat dilanjutkan pada tingkat kabupaten/kota, provinsi, wilayah, nasional, dan internasional.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 19
(1)
Olahraga Masyarakat dapat dilaksanakan oleh Setiap Orang, satuan pendidikan, lembaga, perkumpulan, atau Organisasi Olahraga.
Penjelasan: Cukup jelas.
(2)
Olahraga Masyarakat bertujuan untuk:
Penjelasan: Cukup jelas.
a.
membudayakan aktivitas fisik;
b.
menumbuhkan kegembiraan;
c.
mempertahankan, memulihkan, dan meningkatkan kesehatan serta kebugaran tubuh;
d.
membangun hubungan sosial;
e.
melestarikan dan meningkatkan kekayaan budaya daerah dan nasional;
f.
mempererat interaksi sosial yang kondusif dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
g.
meningkatkan produktivitas ekonomi nasional.
(3)
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat berkewajiban menggali, mengembangkan, dan memajukan Olahraga Masyarakat.
Penjelasan: Cukup jelas.
(4)
Setiap Orang yang menyelenggarakan Olahraga Masyarakat tertentu yang mengandung risiko terhadap kelestarian lingkungan, keterpeliharaan prasarana dan sarana, serta keselamatan dan kesehatan wajib:
Penjelasan: Yang dimaksud dengan "Olahraga Masyarakat tertentu yang mengandung risiko" adalah Olahraga yang berpotensi tinggi menimbulkan kerusakan lingkungan serta membahayakan kesehatan dan keselamatan.
a.
menaati ketentuan dan prosedur yang ditetapkan sesuai dengan jenis Olahraga;
b.
menyediakan instruktur atau pemandu yang mempunyai kualifikasi sesuai dengan jenis Olahraga dan/atau memiliki sertifikat kompetensi; dan
c.
menyediakan tenaga kesehatan yang kompeten.
Penjelasan: Yang dimaksud dengan "tenaga kesehatan yang kompeten", antara lain, adalah dokter, perawat, dan/atau terapis.
(5)
Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh perkumpulan atau Organisasi Olahraga serta didukung dengan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.
Penjelasan: Cukup jelas.
(6)
Setiap Orang yang melakukan Olahraga Masyarakat dapat membentuk perkumpulan Olahraga Masyarakat.
Penjelasan: Yang dimaksud dengan "perkumpulan Olahraga Masyarakat" adalah kumpulan orang yang didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan dalam bidang Olahraga Masyarakat, misalnya sanggar dan klub.
(7)
Perkumpulan Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat menerima bantuan pendanaan dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
Penjelasan: Yang dimaksud dengan "bantuan pendanaan" adalah bantuan pemerintah yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau hibah yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
(8)
Pembentukan perkumpulan Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penjelasan: Cukup jelas.
Pasal 20
(1)
Olahraga Prestasi dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi Olahragawan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa.
Penjelasan: Cukup jelas.
(2)
Olahraga Prestasi dilakukan oleh Setiap Orang yang memiliki bakat, kemampuan, dan potensi untuk mencapai Prestasi.
Penjelasan: Cukup jelas.
(3)
Olahraga Prestasi dilaksanakan melalui pembinaan dan pengembangan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.
Penjelasan: Cukup jelas.
(4)
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat berkewajiban menyelenggarakan, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan Olahraga Prestasi.
Penjelasan: Cukup jelas.
(5)
Untuk memajukan Olahraga Prestasi, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat dapat:
a.
membentuk perkumpulan Olahraga;
Penjelasan: Yang dimaksud dengan "perkumpulan Olahraga" antara lain adalah klub, perserikatan, liga, dan persatuan.
b.
memberikan kemudahan menjadi anggota perkumpulan Olahraga;
c.
memberdayakan pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan yang efektif dan efisien berstandar internasional;
d.
mengembangkan sentra pembinaan Olahraga Prestasi;
e.
melakukan pembinaan kemampuan manajerial Organisasi Olahraga;
f.
memberikan pendidikan dan pelatihan kepada Tenaga Keolahragaan;
g.
menyediakan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga Prestasi;
h.
mengembangkan sistem pemanduan dan pengembangan bakat Olahraga;
i.
mengembangkan sistem informasi Keolahragaan;
j.
mengembangkan sistem kesejahteraan Olahragawan dan Tenaga Keolahragaan;
k.
melakukan uji coba kemampuan Prestasi Olahragawan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional sesuai dengan kebutuhan;
l.
mengembangkan sistem pengembangan dan promosi kualifikasi pelatih; dan
m.
mengembangkan Olahraga berbasis teknologi.
Penjelasan: Yang dimaksud dengan "Olahraga berbasis teknologi" adalah Olahraga bersifat kompetitif dan interaktif yang menggunakan perantara perangkat dan/atau peralatan dengan memanfaatkan inovasi teknologi elektronik. Yang dimaksud dengan "perantara perangkat", antara lain, adalah komputer, laptop, konsol, simulator, dan gawai.
BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA
Bagian KesatuUmum
Pasal 21
(1)
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah membina dan mengembangkan Olahraga yang berbasis teknologi digital/elektronik.
(2)
Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam lingkup Olahraga Prestasi, Olahraga pendidikan, dan Olahraga Masyarakat.
(3)
Dalam melakukan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berorientasi pada kebugaran, kesehatan, dan interaksi sosial.
(4)
Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didorong untuk mendukung pengembangan Industri Olahraga.
(5)
Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan, sosial, budaya, literasi fisik, keamanan, norma kepatutan dan kesusilaan, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)
Untuk menjamin keselamatan dan kesehatan Olahragawan pada setiap kegiatan pelatihan dan penyelenggaraan kompetisi, pembina atau penyelenggara kegiatan wajib menyediakan tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan Olahraga Prestasi.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 22
(1)
Pembinaan dan pengembangan Olahraga dilaksanakan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.
(2)
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan dan pengembangan Olahraga sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya.
(3)
Pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Peolahraga, ketenagaan, pengorganisasian, pendanaan, metode, prasarana dan sarana, serta Penghargaan Olahraga.
(4)
Pembinaan dan pengembangan Olahraga dilakukan secara sistematis melalui tahap pengenalan, pemantauan, pemanduan, pengembangan bakat secara berkelanjutan, dan peningkatan Prestasi.
(5)
Pembinaan dan pengembangan Olahraga dilaksanakan melalui jalur keluarga, jalur pendidikan, dan jalur Masyarakat yang berbasis pada pengembangan Olahraga untuk semua orang yang berlangsung sepanjang hayat.
(6)
Pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertujuan untuk:
a.
membentuk karakter;
b.
memberikan pengetahuan dasar berolahraga;
c.
meningkatkan derajat kebugaran dan kesehatan; dan
d.
menciptakan kebiasaan gaya hidup sehat dan aktif sepanjang hayat.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 23
Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengembangan Olahraga melalui penetapan kebijakan, pendidikan, pelatihan, koordinasi, konsultasi, komunikasi, penyuluhan, pembimbingan, pemasyarakatan, perintisan, penelitian, uji coba, kompetisi, bantuan, pemudahan, perizinan, pengawasan, dan evaluasi.
Penjelasan Pasal:
Yang dimaksud dengan "pemudahan", antara lain, adalah pemudahan dalam hal akses terhadap sumber daya Keolahragaan dan pemberian bantuan.
Pasal 24
(1)
Masyarakat dapat melakukan pembinaan dan pengembangan Olahraga melalui berbagai kegiatan Keolahragaan secara aktif, baik yang dilaksanakan atas dorongan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah maupun atas prakarsa sendiri.
(2)
Pembinaan dan pengembangan Olahraga oleh Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perkumpulan Olahraga di lingkungan Masyarakat setempat.
(3)
Masyarakat dalam melakukan pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat membentuk organisasi cabang Olahraga yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 25
Lembaga pemerintah maupun swasta berkewajiban menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Olahraga secara berkala dan berkelanjutan bagi karyawannya untuk meningkatkan pemulihan, kesehatan, kebugaran, kesejahteraan mental, relasi sosial, serta kualitas dan produktivitas kerja sesuai dengan kondisi masing-masing.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Bagian KeduaPembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan
Pasal 26
(1)
Pembinaan dan pengembangan Olahraga pendidikan dilaksanakan dan diarahkan sebagai satu kesatuan yang sistemis dan berkesinambungan dengan sistem pendidikan nasional.
(2)
Pembinaan dan pengembangan Olahraga pendidikan dilaksanakan melalui pembelajaran yang dilakukan oleh guru/dosen pendidikan jasmani dan Olahraga yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi serta didukung oleh ketersediaan sumber belajar, Prasarana Olahraga, dan Sarana Olahraga dengan mempertimbangkan kemampuan daerah.
(3)
Pembinaan dan pengembangan Olahraga pendidikan pada semua jenjang pendidikan berpedoman pada kurikulum nasional yang dilengkapi dengan program ekstrakurikuler.
(4)
Pembinaan dan pengembangan Olahraga pendidikan dilaksanakan dengan memperhatikan potensi, kemampuan, minat, dan bakat peserta didik secara menyeluruh, baik melalui kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler.
(5)
Pembinaan dan pengembangan Olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara teratur, bertahap, dan berkesinambungan dengan memperhatikan taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik.
(6)
Untuk menumbuhkembangkan Prestasi Olahraga di lembaga pendidikan, pada setiap jalur pendidikan dapat dibentuk unit kegiatan Olahraga, klub Olahraga, kelas Olahraga, pusat pembinaan dan pelatihan, sekolah Olahraga, serta diselenggarakannya kompetisi Olahraga yang berjenjang dan berkelanjutan.
(7)
Unit kegiatan Olahraga, klub Olahraga, kelas Olahraga, pusat pembinaan dan pelatihan, atau sekolah Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (6) didampingi pelatih Olahraga yang memiliki sertifikat kompetensi dari Induk Organisasi Cabang Olahraga.
(8)
Pembinaan dan pengembangan Olahraga pendidikan dapat menerapkan pendekatan pembelajaran berbasis Olahraga, modifikasi Olahraga, dan/atau pendekatan berbasis gerak dengan memanfaatkan aneka permainan, Olahraga tradisional, dan kegiatan di alam terbuka.
(9)
Pembinaan dan pengembangan Olahraga pendidikan bagi semua peserta didik wajib melaksanakan evaluasi belajar terkait literasi fisik yang mencakup pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan sikap.
(10)
Peserta didik yang melaksanakan dan mengembangkan minat dan bakat Olahraga untuk Prestasi wajib diberi layanan pendidikan sesuai dengan kebutuhan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Bagian KetigaPembinaan dan Pengembangan Olahraga Masyarakat
Pasal 27
(1)
Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat merupakan bagian integral dari pembangunan di bidang kesehatan.
(2)
Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat dilaksanakan dan diarahkan untuk memassalkan Olahraga sebagai upaya mengembangkan kesadaran Masyarakat dalam meningkatkan kesehatan, kebugaran, kegembiraan, dan hubungan sosial.
(3)
Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat dengan membangun dan memanfaatkan potensi sumber daya, Prasarana Olahraga, dan Sarana Olahraga Masyarakat.
(4)
Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat yang bersifat tradisional dilakukan dengan menggali, mengembangkan, melestarikan, dan memanfaatkan Olahraga tradisional yang ada dalam Masyarakat.
(5)
Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat dilaksanakan berbasis Masyarakat dengan memperhatikan prinsip mudah, murah, menarik, manfaat, dan massal.
(6)
Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat dilaksanakan sebagai upaya menumbuhkembangkan sentra-sentra dan mengaktifkan perkumpulan Olahraga dalam Masyarakat, meningkatkan pariwisata Olahraga, dan menyelenggarakan festival Olahraga Masyarakat yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional.
(7)
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) dilaksanakan dengan berorientasi pada wawasan lingkungan hidup.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Bagian KeempatPembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi
Pasal 28
(1)
Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai Prestasi Olahraga pada tingkat daerah, nasional, dan internasional.
(2)
Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga tingkat kabupaten/kota, Induk Organisasi Cabang Olahraga tingkat provinsi, hingga Induk Organisasi Cabang Olahraga tingkat nasional.
(3)
Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh pelatih yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi yang dapat dibantu oleh Tenaga Keolahragaan lain dengan pendekatan ilmu pengetahuan dan teknologi.
(4)
Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi selain dilaksanakan melalui jalur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5) juga dilakukan melalui jalur klub, sentra pembinaan Olahraga, instansi pemerintah/Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau swasta.
(5)
Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan dengan memberdayakan perkumpulan Olahraga, menumbuhkembangkan sentra pembinaan Olahraga nasional dan daerah, serta menyelenggarakan kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan.
(6)
Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melibatkan Olahragawan muda potensial dari hasil pemantauan, pemanduan, dan pengembangan bakat sebagai proses regenerasi.
(7)
Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri.
(8)
Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi harus didukung oleh kerja sama orang tua, pimpinan sekolah/perguruan tinggi/instansi, dan/atau pimpinan klub/Organisasi Olahraga.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Bagian KelimaPembinaan dan Pengembangan Olahraga Amatir
Pasal 29
Pembinaan dan pengembangan Olahraga Amatir dilaksanakan dan diarahkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 28.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Bagian KeenamPembinaan dan Pengembangan Olahraga Profesional
Pasal 30
(1)
Pembinaan dan pengembangan Olahraga Profesional dilaksanakan dan diarahkan untuk:
a.
terciptanya Prestasi Olahraga;
b.
berkembangnya karier Olahragawan;
c.
terciptanya lapangan kerja dan usaha;
d.
meningkatnya sumber pendapatan; dan
e.
berkembangnya Industri Olahraga.
(2)
Pembinaan dan pengembangan Olahraga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga dan/atau Organisasi Olahraga Profesional.
(3)
Pembinaan dan pengembangan Olahraga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan pendekatan ekonomi dan bisnis secara beretika.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Bagian KetujuhPembinaan dan Pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas
Pasal 31
(1)
Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas dilaksanakan dan diarahkan sebagai upaya mewujudkan kesetaraan berolahraga untuk meningkatkan rasa percaya diri, kesehatan, kebugaran, dan Prestasi Olahraga.
Penjelasan: Cukup jelas.
(2)
Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas dilaksanakan oleh komite paralimpiade Indonesia, organisasi Olahraga Penyandang Disabilitas, dan/atau Induk Organisasi Cabang Olahraga melalui pengembangan kapasitas organisasi, kegiatan pendidikan dan pelatihan, serta kompetisi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional.
Penjelasan: Yang dimaksud dengan "organisasi Olahraga Penyandang Disabilitas", antara lain, adalah: a. Special Olympic of Indonesia (Soina); b. Persatuan Olahraga Tuna Rungu Indonesia (Porturin); c. Persatuan Tuna Netra Indonesia (Portuni); dan d. Organisasi Olahraga fungsional lainnya, baik yang bernaung di bawah komite paralimpiade Indonesia maupun di luar komite paralimpiade Indonesia sebagai badan Olahraga fungsional penyandang disabilitas. Yang dimaksud dengan "Organisasi Olahraga fungsional" adalah Organisasi Olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan 1 (satu) atau lebih cabang Olahraga Amatir dan/atau Olahraga Profesional dalam lingkup Olahraga pendidikan, Olahraga Masyarakat, dan Olahraga Prestasi berdasarkan fungsi Peolahraga atau Olahragawan.
(3)
Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan di unit layanan disabilitas.
Penjelasan: Cukup jelas.
(4)
Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas diselenggarakan dalam lingkup Olahraga pendidikan, Olahraga Masyarakat, dan Olahraga Prestasi berdasarkan jenis Olahraga sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik.
Penjelasan: Cukup jelas.
(5)
Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas dilaksanakan oleh komite paralimpiade Indonesia, organisasi Olahraga Penyandang Disabilitas, dan/atau Induk Organisasi Cabang Olahraga di tingkat pusat dan daerah dengan menekankan peningkatan kemampuan manajerial melalui pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan.
Penjelasan: Cukup jelas.
(6)
Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas menerapkan model pembinaan Olahraga Prestasi untuk Olahragawan nondisabilitas dengan menyesuaikan klasifikasi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik.
Penjelasan: Cukup jelas.
(7)
Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib memperhatikan latihan yang proporsional untuk menghindari terjadinya cidera yang memperparah kondisi disabilitas.
Penjelasan: Cukup jelas.
Pasal 32
Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 31 diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB VII
PENGELOLAAN KEOLAHRAGAAN
Pasal 33
(1)
Pengelolaan Keolahragaan merupakan tanggung jawab Menteri.
(2)
Pemerintah Pusat menentukan kebijakan nasional, Standar Nasional Keolahragaan melalui perencanaan, pengoordinasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pengelolaan Keolahragaan.
(3)
Pengelolaan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tata kelola organisasi Keolahragaan yang visioner, transparan, akuntabel, efisien, dan efektif.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 34
Pemerintah Daerah provinsi melaksanakan kebijakan Keolahragaan melalui perencanaan, koordinasi, pembinaan, pengembangan, penerapan standardisasi, penggalangan sumber daya, pengawasan, dan evaluasi terhadap pengelolaan Keolahragaan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 35
(1)
Pemerintah Daerah kabupaten/kota melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengembangan, penerapan standardisasi, dan penggalangan sumber daya Keolahragaan yang berbasis keunggulan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)
Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib mengelola paling sedikit 2 (dua) cabang Olahraga unggulan yang bertaraf nasional dan/atau internasional.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 36
(1)
Untuk kepastian hukum perlindungan bagi Olahragawan dan Pelaku Olahraga dalam peningkatan Prestasi, Masyarakat membentuk 1 (satu) Induk Organisasi Cabang Olahraga.
(2)
Induk Organisasi Cabang Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk cabang Organisasi Olahraga di provinsi dan kabupaten/kota.
(3)
Induk Organisasi Cabang Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri dan dikelola secara profesional oleh pengurus yang memiliki kompetensi Keolahragaan.
(4)
Induk Organisasi Cabang Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan Olahraga.
(5)
Induk Organisasi Cabang Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang merumuskan dan menetapkan model pengelolaan, penyelenggaraan pembinaan, dan pengembangan Olahraga.
(6)
Pemerintah Pusat memberikan bantuan pendanaan kepada Induk Organisasi Cabang Olahraga yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang prioritas cabang olahraganya ditetapkan dalam desain besar Olahraga nasional.
(7)
Pemerintah Daerah memberikan hibah kepada Induk Organisasi Cabang Olahraga yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah yang prioritas cabang olahraganya ditetapkan dalam desain Olahraga daerah.
(8)
Bantuan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan keuangan daerah.
(9)
Mekanisme pemberian bantuan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 37
(1)
Induk Organisasi Cabang Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 membentuk suatu komite olahraga nasional.
(2)
Pengorganisasian komite olahraga nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)
Induk Organisasi Cabang Olahraga dan komite olahraga nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri dan dikelola secara profesional oleh pengurus yang memiliki kompetensi Keolahragaan.
(4)
Komite olahraga nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
a.
membantu Pemerintah Pusat dalam membuat kebijakan nasional dalam bidang pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan Prestasi pada tingkat nasional;
b.
melaksanakan pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi di tingkat nasional dan daerah;
c.
melaksanakan peningkatan Prestasi Olahraga yang dilakukan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga;
d.
mengoordinasikan pembinaan Induk Organisasi Cabang Olahraga, induk Organisasi Olahraga fungsional, serta komite olahraga nasional di provinsi dan komite olahraga nasional di kabupaten/kota;
e.
melaksanakan pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan Olahraga Prestasi berdasarkan kewenangannya;
f.
melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan pekan Olahraga tingkat nasional untuk:
1.
bersama mengembangkan Olahraga Prestasi yang diarahkan untuk mencapai Prestasi Olahraga pada tingkat nasional dan persiapan Olahragawan pada even tingkat internasional; dan
2.
mengawasi dan mendampingi Olahraga Prestasi dalam kejuaraan pekan Olahraga nasional dan internasional; dan
g.
membantu Pemerintah Pusat dalam melaksanakan tanggung jawabnya untuk melaksanakan pekan Olahraga nasional sebagai penyelenggara.
(5)
Komite olahraga nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang:
a.
membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menyosialisasikan pelaksanaan rencana induk Keolahragaan;
b.
memberikan masukan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam merumuskan kebijakan pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan Olahraga Prestasi;
c.
mengadakan pertemuan dan pembinaan terhadap Induk Organisasi Cabang Olahraga, induk Organisasi Olahraga fungsional, dan komite olahraga nasional di provinsi atau kabupaten/kota;
d.
melaksanakan penyelenggaraan pekan Olahraga tingkat nasional; dan
e.
memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Pusat dalam menentukan keikutsertaan cabang Olahraga dan Olahragawan dalam pekan Olahraga internasional.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 38
(1)
Pengelolaan Olahraga di provinsi dilakukan oleh Pemerintah Daerah provinsi dengan dibantu oleh komite olahraga nasional di provinsi.
(2)
Komite olahraga nasional di provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga di provinsi.
(3)
Komite olahraga nasional di provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri dan dikelola secara profesional oleh pengurus yang memiliki kompetensi Keolahragaan.
(4)
Pengorganisasian komite olahraga nasional di provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 39
(1)
Pengelolaan Olahraga di kabupaten/kota dilakukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota dengan dibantu oleh komite olahraga nasional di kabupaten/kota.
(2)
Komite olahraga nasional di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga di kabupaten/kota.
(3)
Komite olahraga nasional di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri dan dikelola secara profesional oleh pengurus yang memiliki kompetensi Keolahragaan.
(4)
Pengorganisasian komite olahraga nasional di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 40
(1)
Komite olahraga nasional di provinsi mempunyai tugas:
a.
melakukan koordinasi dengan organisasi cabang Olahraga di tingkat provinsi, serta komite olahraga nasional di kabupaten/kota dalam rangka pengembangan dan pembinaan Prestasi Olahraga;
b.
membantu Pemerintah Daerah provinsi dalam penyelenggaraan pekan Olahraga provinsi;
c.
membantu organisasi cabang Olahraga dalam pengembangan dan penggalian bibit Olahragawan di provinsi; dan
d.
membantu organisasi cabang Olahraga di provinsi dalam pemassalan cabang Olahraga potensial.
(2)
Komite olahraga nasional di kabupaten/kota mempunyai tugas:
a.
melakukan koordinasi dengan organisasi cabang Olahraga di tingkat kabupaten/kota dalam rangka pengembangan dan pembinaan Prestasi Olahraga;
b.
membantu Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pekan Olahraga kabupaten/kota;
c.
membantu organisasi cabang Olahraga dalam pengembangan dan penggalian bibit Olahragawan di kabupaten/kota; dan
d.
membantu organisasi cabang Olahraga di kabupaten/kota dalam pemassalan cabang Olahraga potensial.
(3)
Komite olahraga nasional di provinsi atau kabupaten/kota mempunyai wewenang:
a.
memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah provinsi atau kabupaten/kota dalam merumuskan kebijakan daerah di bidang pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan Olahraga Prestasi;
b.
mengoordinasikan Induk Organisasi Cabang Olahraga dan induk Organisasi Olahraga fungsional di provinsi atau kabupaten/kota; dan
c.
menentukan dan mempersiapkan pelaksanaan keikutsertaan cabang Olahraga Prestasi dalam kegiatan Olahraga yang bersifat lintas daerah dan nasional.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 41
Pengurus komite olahraga nasional, komite olahraga nasional di provinsi, dan komite olahraga nasional di kabupaten/kota bersifat mandiri, memiliki kompetensi di bidang Keolahragaan, dan dipilih oleh Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penjelasan Pasal:
Yang dimaksud dengan "memiliki kompetensi di bidang Keolahragaan" antara lain, dibuktikan dengan pengalaman atau latar belakang sebagai Olahragawan, Tenaga Keolahragaan, organisasi Keolahragaan, dan/atau pengalaman lain di bidang Olahraga.
Pasal 42
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 41 diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB VIII
PENYELENGGARAAN KEJUARAAN OLAHRAGA
Pasal 43
Setiap penyelenggaraan kejuaraan Olahraga yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat wajib memperhatikan tujuan Keolahragaan serta prinsip penyelenggaraan Keolahragaan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 44
Penyelenggaraan kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 meliputi:
a.
kejuaraan Olahraga tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi, tingkat wilayah, dan tingkat nasional;
Keikutsertaan Indonesia dalam pekan Olahraga internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf d bertujuan untuk mewujudkan persahabatan dan perdamaian dunia serta meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui pencapaian Prestasi.
Penjelasan: Keikutsertaan Indonesia dalam pekan Olahraga internasional sejalan dengan semangat Gerakan Olimpiade (Olympic Movement) dan Gerakan Paralimpiade (Paralympic Movement).
(2)
Keikutsertaan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh komite olimpiade Indonesia yang diakui oleh International Olympic Committee dan komite paralimpiade Indonesia yang diakui oleh International Paralympic Committee.
Penjelasan: Cukup jelas.
(3)
Komite olimpiade Indonesia dan komite paralimpiade Indonesia meningkatkan dan memelihara kepentingan Indonesia serta memperoleh dukungan Masyarakat untuk mengikuti:
a.
pekan Olahraga dunia;
b.
pekan Olahraga regional;
c.
pekan Olahraga kawasan; dan
d.
pekan dan/atau kejuaraan Olahraga tingkat internasional.
Penjelasan: Yang dimaksud dengan "pekan Olahraga tingkat internasional" adalah pertandingan/perlombaan tingkat internasional untuk beberapa jenis cabang Olahraga (multievent) prioritas sesuai desain besar Olahraga nasional. Yang dimaksud dengan "kejuaraan Olahraga tingkat internasional" adalah pertandingan/perlombaan tingkat internasional untuk satu jenis cabang Olahraga (single event) prioritas sesuai desain besar Olahraga nasional.
(4)
Komite olimpiade Indonesia bekerja sesuai dengan peraturan International Olympic Committee, Olympic Council of Asia, South East Asia Games Federation, dan organisasi Olahraga internasional lain yang menjadi afiliasi komite olimpiade Indonesia dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
Penjelasan: Cukup jelas.
(5)
Komite olimpiade Indonesia ikut membantu Pemerintah Pusat dalam pengawasan dan pendampingan untuk mempersiapkan Olahragawan yang akan dipersiapkan dalam pekan Olahraga internasional sesuai dengan rekomendasi komite olahraga nasional.
Penjelasan: Cukup jelas.
(6)
Komite olimpiade Indonesia berkewajiban untuk menjalankan diplomasi Olahraga internasional.
Penjelasan: Cukup jelas.
Pasal 46
Penyelenggaraan kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 bertujuan untuk:
a.
memasyarakatkan Olahraga;
b.
menjaring bibit Olahragawan potensial;
c.
meningkatkan kesehatan dan kebugaran;
d.
meningkatkan Prestasi Olahraga;
e.
memelihara persatuan dan kesatuan bangsa;
f.
meningkatkan ketahanan nasional;
g.
meningkatkan harkat dan martabat bangsa;
h.
mewujudkan rasa saling menghormati keberagaman antarbangsa; dan
i.
mewujudkan persahabatan dan perdamaian dunia.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 47
(1)
Pekan Olahraga nasional diselenggarakan secara periodik dan berkesinambungan.
(2)
Pemerintah Pusat bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pekan Olahraga nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menugaskan komite olahraga nasional selaku penyelenggara.
(3)
Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh penyelenggara bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekan Olahraga nasional.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 48
Penyelenggaraan kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dilakukan dengan prinsip efisiensi, keunggulan, terukur, akuntabel, sistematis, dan berkelanjutan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 49
(1)
Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pekan Olahraga daerah.
(2)
Induk Organisasi Cabang Olahraga bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penyelenggaraan kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a dan huruf c.
(3)
Organisasi Olahraga Penyandang Disabilitas bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pekan Olahraga Penyandang Disabilitas.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 50
(1)
Induk Organisasi Cabang Olahraga bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan kejuaraan Olahraga tingkat internasional, nasional, dan wilayah.
Penjelasan: Yang dimaksud dengan "wilayah" adalah antarprovinsi atau antarkabupaten/antarkota.
(2)
Penyelenggaraan kejuaraan Olahraga nasional dan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada komite olahraga nasional dan/atau komite paralimpiade Indonesia.
Penjelasan: Cukup jelas.
(3)
Penyelenggaraan kejuaraan Olahraga tingkat internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Pemerintah Pusat, komite olimpiade Indonesia, dan/atau komite paralimpiade Indonesia.
Penjelasan: Cukup jelas.
Pasal 51
(1)
Pengajuan Indonesia sebagai calon tuan rumah penyelenggara pekan Olahraga internasional diusulkan oleh komite olimpiade Indonesia dan/atau komite paralimpiade Indonesia dengan memegang teguh integritas dan transparansi setelah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat.
(2)
Pemerintah Pusat bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pekan Olahraga internasional yang dilaksanakan di Indonesia.
(3)
Penyelenggaraan pekan Olahraga internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditugaskan pelaksanaannya kepada komite olimpiade Indonesia dan/atau komite paralimpiade Indonesia.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 52
Penyelenggara kejuaraan Olahraga wajib memenuhi persyaratan teknis kecabangan, kesehatan, keselamatan, ketentuan daerah setempat, keamanan, ketertiban umum, dan kepentingan publik.
Penjelasan Pasal:
Yang dimaksud dengan "teknis kecabangan" adalah hal teknis terkait karakteristik dan peraturan pertandingan/perlombaan suatu cabang Olahraga.
Pasal 53
Penyelenggara kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dikenai pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 54
(1)
Penyelenggara kejuaraan Olahraga yang mendatangkan langsung massa penonton wajib mendapatkan rekomendasi dari Induk Organisasi Cabang Olahraga yang bersangkutan dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penjelasan: Cukup jelas.
(2)
Penyelenggara kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki penanggung jawab kegiatan.
Penjelasan: Cukup jelas.
(3)
Setiap Orang dan/atau badan hukum asing dapat menyelenggarakan kejuaraan Olahraga di Indonesia dalam bentuk kemitraan dengan Induk Organisasi Cabang Olahraga.
Penjelasan: Cukup jelas.
(4)
Penyelenggara kejuaraan Olahraga wajib memperhatikan hak penonton dalam setiap kejuaraan Olahraga.
Penjelasan: Cukup jelas.
(5)
Hak penonton sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
a.
mengekspresikan dukungan, semangat, dan motivasi di dalam kejuaraan Olahraga;
b.
memperoleh fasilitas yang sesuai dengan nilai tiket masuk; dan
Penjelasan: Yang dimaksud dengan "fasilitas yang sesuai dengan nilai tiket masuk", misalnya, adalah fasilitas memasuki dan menempati tempat menonton pertandingan/perlombaan sesuai dengan tiket yang dibeli, kapasitas, fasilitas umum yang layak, dan akses informasi yang mudah.
c.
mendapatkan jaminan keselamatan dan keamanan.
(6)
Setiap penonton dalam kejuaraan Olahraga wajib memperhatikan nilai sportivitas, kemanusiaan, sosial, budaya, norma kepatutan dan kesusilaan, dan menjaga, menaati, dan/atau mematuhi ketentuan yang dipersyaratkan oleh penyelenggara kejuaraan Olahraga dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketertiban dan keamanan.
Penjelasan: Cukup jelas.
Pasal 55
(1)
Dalam penyelenggaraan kejuaraan Olahraga terdapat Suporter Olahraga yang berperan aktif memberikan semangat, motivasi, dan dukungan baik di dalam maupun di luar pertandingan Olahraga.
(2)
Suporter Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk organisasi atau badan hukum Suporter Olahraga dengan mendapat rekomendasi dari klub atau Induk Organisasi Cabang Olahraga.
(3)
Organisasi atau badan hukum Suporter Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki anggaran dasar/anggaran rumah tangga dan anggota yang terdaftar.
(4)
Pengurus organisasi atau badan hukum Suporter Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab melakukan pengelolaan dan pembinaan terhadap anggotanya.
(5)
Suporter Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki hak:
a.
mendapatkan perlindungan hukum, baik di dalam maupun di luar pertandingan Olahraga;
b.
mendapatkan pembinaan dari organisasi atau badan hukum Suporter Olahraga yang menaunginya;
c.
mendapatkan kesempatan prioritas memiliki klub melalui kepemilikan saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
d.
memberikan dukungan langsung atau tidak langsung, baik di dalam maupun di luar pertandingan Olahraga.
(6)
Suporter Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kewajiban:
a.
mendaftarkan diri menjadi anggota organisasi atau badan hukum Suporter Olahraga tertentu; dan
b.
menjaga ketertiban dan keamanan, baik di dalam maupun di luar pertandingan Olahraga.
(7)
Suporter Olahraga dapat berperan serta mendukung pengembangan Industri Olahraga dengan pelaku Industri Olahraga melalui pola kemitraan yang saling menguntungkan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 56
Ketentuan lebih lanjut mengenai komite olimpiade Indonesia, komite paralimpiade Indonesia, penyelenggaraan pekan Olahraga nasional, tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Induk Organisasi Cabang Olahraga, penyelenggaraan pekan Olahraga internasional, persyaratan penyelenggaraan kejuaraan Olahraga, penonton, dan Suporter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Pasal 47, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, dan Pasal 55 diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB IX
PELAKU OLAHRAGA
Bagian KesatuOlahragawan
Pasal 57
(1)
Olahragawan meliputi Olahragawan amatir dan Olahragawan profesional.
(2)
Olahragawan penyandang disabilitas merupakan Olahragawan yang melaksanakan Olahraga sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 58
(1)
Olahragawan amatir melaksanakan kegiatan Olahraga yang menjadi kegemaran dan keahliannya.
(2)
Olahragawan amatir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai hak:
a.
meningkatkan Prestasi melalui klub dan/atau perkumpulan Olahraga;
b.
mendapatkan pembinaan dan pengembangan sesuai dengan cabang Olahraga yang diminati;
c.
mengikuti kejuaraan Olahraga pada semua tingkatan setelah melalui seleksi dan/atau kompetisi;
d.
memperoleh kemudahan izin dari instansi untuk mengikuti kegiatan Olahraga di tingkat daerah, nasional, dan internasional; dan
e.
beralih status menjadi Olahragawan profesional.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 59
(1)
Olahragawan profesional melaksanakan kegiatan Olahraga sebagai profesi sesuai dengan keahliannya.
Penjelasan: Cukup jelas.
(2)
Setiap Orang dapat menjadi Olahragawan profesional setelah memenuhi persyaratan:
Penjelasan: Cukup jelas.
a.
pernah menjadi Olahragawan amatir dan/atau mengikuti kompetisi secara periodik;
b.
memenuhi ketentuan ketenagakerjaan yang dipersyaratkan; dan
c.
memenuhi ketentuan medis yang dipersyaratkan.
(3)
Setiap Olahragawan profesional dalam melaksanakan profesinya mempunyai hak untuk:
a.
didampingi oleh manajer, pelatih, tenaga kesehatan, psikolog, ahli hukum, dan tenaga ahli lainnya sesuai dengan kebutuhan;
Penjelasan: Yang dimaksud dengan "sesuai dengan kebutuhan" adalah sesuai dengan kebutuhan cabang profesional. Yang dimaksud dengan "tenaga ahli lainnya", antara lain, adalah promotor, biomekanik, fisioterapis, analis performa, dan pelatih fisik.
b.
mengikuti kejuaraan pada semua tingkatan sesuai dengan ketentuan;
c.
mendapatkan pembinaan dan pengembangan dari Induk Organisasi Cabang Olahraga, Organisasi Olahraga Profesional, atau Organisasi Olahraga fungsional; dan
d.
mendapatkan pendapatan yang layak sesuai dengan standar yang ditentukan oleh cabang Olahraga Profesional.
Pasal 60
(1)
Olahragawan penyandang disabilitas melaksanakan kegiatan Olahraga khusus bagi penyandang disabilitas.
(2)
Setiap Olahragawan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak untuk:
a.
meningkatkan Prestasi melalui klub dan/atau perkumpulan Olahraga Penyandang Disabilitas;
b.
mendapatkan pembinaan cabang Olahraga sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik;
c.
mengikuti pekan dan kejuaraan Olahraga Penyandang Disabilitas di tingkat daerah, nasional, dan internasional setelah melalui seleksi dan/atau kompetisi;
d.
memperoleh layanan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga yang sesuai dengan standar disabilitas dan dapat diakses; dan
e.
mendapatkan hak yang sama untuk memperoleh penghargaan sesuai dengan Prestasi yang dicapai.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 61
Setiap Olahragawan berkewajiban:
a.
menjunjung tinggi nilai luhur dan nama baik bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b.
mengedepankan sikap sportivitas dalam setiap kegiatan Olahraga yang dilaksanakan;
c.
menaati peraturan dan kode etik yang berlaku dalam setiap cabang Olahraga yang diikuti dan/atau yang menjadi profesinya;
d.
menaati norma, budaya, dan adat istiadat masyarakat setempat; dan
e.
ikut menjaga upaya pelestarian lingkungan hidup.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 62
(1)
Olahragawan amatir memperoleh pembinaan dan pengembangan dari Induk Organisasi Cabang Olahraga amatir.
(2)
Olahragawan profesional memperoleh pembinaan dan pengembangan dari cabang Olahraga Profesional dan/atau bergabung dalam cabang Olahraga Amatir.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 63
Pembinaan dan pengembangan Olahragawan dapat dilaksanakan melalui perpindahan Olahragawan antarperkumpulan, antardaerah, dan antarnegara.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 64
Perpindahan Olahragawan antardaerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dapat dilakukan untuk membangun ekosistem pembinaan Keolahragaan dan tidak merugikan kepentingan pembinaan Olahraga di daerah asal.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 65
(1)
Perpindahan Olahragawan antarnegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 harus dilakukan dengan pertimbangan kepentingan peningkatan Prestasi, Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan, serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)
Perpindahan Olahragawan antarnegara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
a.
perpindahan antarnegara karena alasan kontrak ketenagakerjaan; dan/atau
b.
perpindahan karena telah terpenuhinya syarat pewarganegaraan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Bagian KeduaPembina Olahraga
Pasal 66
(1)
Pembina Olahraga meliputi pembina perkumpulan, Induk Organisasi Cabang Olahraga, atau lembaga Olahraga pada tingkat pusat dan tingkat daerah yang telah dipilih/ditunjuk menjadi pengurus.
(2)
Pembina Olahraga melakukan pembinaan dan pengembangan Olahraga sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam organisasi.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 67
(1)
Pembina Olahraga berhak memperoleh peningkatan pengetahuan, keterampilan, penghargaan, dan bantuan hukum.
(2)
Pembina Olahraga berkewajiban:
a.
melaksanakan pembinaan dan pengembangan terhadap Organisasi Olahraga, Olahragawan, Tenaga Keolahragaan, dan pendanaan Keolahragaan; dan
b.
melaksanakan pembinaan dan pengembangan Olahraga sesuai dengan prinsip penyelenggaraan Keolahragaan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 68
Pembina Olahraga warga negara asing yang bertugas dalam setiap Organisasi Olahraga dan/atau lembaga Olahraga wajib:
a.
memiliki kualifikasi dan kompetensi;
b.
mendapatkan rekomendasi dari Induk Organisasi Cabang Olahraga yang bersangkutan;
c.
mendapatkan izin dari instansi Pemerintah Pusat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.
menaati norma, budaya, dan adat istiadat masyarakat setempat; dan
e.
mengalihkan pengetahuan dan keterampilan terkait pembinaan Olahraga pada umumnya dan/atau cabang Olahraga spesifik yang dibinanya.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Bagian KetigaTenaga Keolahragaan
Pasal 69
(1)
Tenaga Keolahragaan terdiri atas pelatih, asisten pelatih, guru/dosen, wasit, juri, manajer, promotor, administrator, pemandu, penyuluh/penggerak, instruktur, tenaga kesehatan, ahli biomekanika, psikolog, tenaga pengawas Doping, relawan, dan tenaga teknis atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan kegiatan Olahraga.
(2)
Tenaga Keolahragaan yang bertugas dalam setiap Organisasi Olahraga dan/atau lembaga Olahraga wajib memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga bersangkutan dan/atau lembaga sertifikasi kompetensi Tenaga Keolahragaan lainnya.
(3)
Tenaga Keolahragaan bertugas menyelenggarakan atau melakukan kegiatan Keolahragaan sesuai dengan bidang keahlian dan/atau kewenangan Tenaga Keolahragaan yang bersangkutan.
(4)
Pengadaan Tenaga Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan dan/atau pelatihan oleh lembaga khusus yang berkompeten sesuai dengan bidangnya.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 70
Tenaga Keolahragaan dalam melaksanakan profesinya berhak untuk mendapatkan:
a.
pembinaan, pengembangan, dan peningkatan keterampilan melalui pelatihan; dan
b.
pengembangan karier, pelayanan kesejahteraan, bantuan hukum, dan/atau penghargaan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 71
Tenaga Keolahragaan asing yang bertugas pada setiap Organisasi Olahraga dan/atau lembaga Olahraga wajib:
a.
memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi;
b.
mendapatkan rekomendasi dari Induk Organisasi Cabang Olahraga atau institusi lain yang relevan;
c.
mendapatkan izin dari instansi Pemerintah Pusat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
d.
menaati norma, budaya, dan adat istiadat Masyarakat setempat.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 72
Ketentuan lebih lanjut mengenai alih status Olahragawan, Olahragawan profesional, perpindahan Olahragawan, hak dan kewajiban, pembinaan dan pengembangan, Pembina Olahraga, dan Tenaga Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 sampai dengan Pasal 71 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB X
PRASARANA OLAHRAGA DAN SARANA OLAHRAGA
Pasal 73
(1)
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat bertanggung jawab atas perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga.
Penjelasan: Cukup jelas.
(2)
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan, mengelola, dan memelihara Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga serta ruang terbuka sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penjelasan: Cukup jelas.
(3)
Jumlah dan jenis Prasarana Olahraga yang dibangun wajib mempertimbangkan pemerataan di seluruh wilayah termasuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar untuk kepentingan Olahraga pendidikan, Olahraga Masyarakat, dan Olahraga Prestasi dilengkapi kemudahan akses bagi penyandang disabilitas dengan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan.
Penjelasan: Cukup jelas.
(4)
Prasarana Olahraga yang dibangun di daerah wajib memenuhi jumlah dan standar minimum yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
Penjelasan: Cukup jelas.
(5)
Badan usaha yang bergerak dalam bidang pembangunan perumahan dan permukiman berkewajiban menyediakan Prasarana Olahraga sebagai fasilitas umum dengan standar dan kebutuhan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat yang selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah sebagai aset/milik Pemerintah Daerah setempat.
Penjelasan: Cukup jelas.
(6)
Badan usaha yang bergerak dalam bidang pembangunan perumahan dan permukiman yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dikenakan sanksi administratif atau bentuk sanksi lainnya.
Penjelasan: Cukup jelas.
(7)
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan Prasarana Olahraga dan pemenuhan kewajiban badan usaha yang bergerak dalam bidang pembangunan perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Presiden.
Penjelasan: Cukup jelas.
(8)
Setiap Orang dilarang meniadakan dan/atau mengalihfungsikan Prasarana Olahraga yang telah menjadi aset/milik Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah tanpa rekomendasi Menteri dan tanpa izin atau tanpa persetujuan dari yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(9)
Ketentuan mengenai tata cara peniadaan dan/atau pengalihfungsian Prasarana Olahraga yang telah menjadi aset/milik Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dengan rekomendasi Menteri dan izin atau persetujuan dari yang berwenang diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal 74
(1)
Pemerintah Pusat membina dan mendorong pengembangan industri Sarana Olahraga dalam negeri.
(2)
Setiap Orang atau badan usaha yang memproduksi Sarana Olahraga wajib memperhatikan standar teknis Sarana Olahraga dari cabang Olahraga.
(3)
Sarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diproduksi, diperjualbelikan, dan/atau disewakan untuk masyarakat umum, baik untuk pendidikan, pelatihan maupun untuk kompetisi wajib memenuhi standar kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan lingkungan.
(4)
Produsen wajib memberikan informasi tertulis mengenai bahan baku, penggunaan, dan pemanfaatan Sarana Olahraga untuk memberikan pelindungan kesehatan dan keselamatan.
(5)
Perlakuan bea masuk, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah untuk Sarana Olahraga dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan perpajakan.
(6)
Ketentuan lebih lanjut mengenai Sarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB XI
PENDANAAN KEOLAHRAGAAN
Pasal 75
(1)
Pendanaan Keolahragaan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha, dan Masyarakat.
(2)
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran Keolahragaan melalui anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 76
Perusahaan perseroan terbatas/badan usaha berperan serta dalam menyediakan dana pengembangan Masyarakat sebagai perwujudan dari tanggung jawab sosial terhadap pembinaan Keolahragaan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 77
(1)
Sumber pendanaan Keolahragaan ditentukan berdasarkan prinsip kecukupan dan keberlanjutan.
(2)
Perencanaan pendanaan Keolahragaan didasarkan atas kebutuhan, program, dan capaian yang diharapkan.
(3)
Sumber pendanaan Keolahragaan dapat diperoleh dari:
a.
anggaran pendapatan dan belanja negara;
b.
anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
c.
anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota;
d.
Masyarakat;
e.
kerja sama;
f.
sumbangan badan usaha;
g.
hasil usaha Industri Olahraga; dan/atau
h.
sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)
Menteri dapat menyalurkan pendanaan Olahraga kepada komite olahraga nasional, Induk Organisasi Cabang Olahraga, komite olimpiade Indonesia, dan komite paralimpiade Indonesia.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 78
Pendanaan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) huruf a sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan mempertimbangkan target capaian pelaksanaan desain besar Olahraga nasional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 79
(1)
Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota mengalokasikan anggaran untuk pendanaan Keolahragaan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan mempertimbangkan target capaian pelaksanaan desain besar Olahraga nasional yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
(2)
Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disalurkan kepada komite olahraga nasional di provinsi dan komite olahraga nasional di kabupaten/kota melalui pemberian hibah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 80
(1)
Pengelolaan dana Keolahragaan dilakukan berdasarkan pada prinsip keadilan, efektif, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.
(2)
Dana Keolahragaan yang dialokasikan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha, dan Masyarakat diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 81
Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan Keolahragaan serta pengalokasian dan pengelolaan dana Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 80 diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 82
(1)
Dalam rangka pembinaan dan pengembangan Olahraga, dibentuk dana perwalian Keolahragaan.
Penjelasan: Yang dimaksud dengan "dana perwalian Keolahragaan" adalah dana hibah yang diberikan oleh 1 (satu) atau beberapa pemberi hibah yang dikelola secara mandiri dan profesional oleh lembaga nonpemerintah sebagai wali amanat untuk tujuan pembinaan dan pengembangan Olahraga nasional.
(2)
Ketentuan mengenai pembentukan dana perwalian Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.
Penjelasan: Cukup jelas.
Pasal 83
Pengaturan pajak bagi Setiap Orang yang memberikan dukungan dana untuk Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB XII
PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI KEOLAHRAGAAN DAN INFORMASI KEOLAHRAGAAN
Pasal 84
(1)
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan secara berkelanjutan untuk memajukan Keolahragaan.
(2)
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat memberdayakan lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan yang bermanfaat untuk memajukan Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan.
(3)
Hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan dan diterapkan untuk kemajuan Olahraga.
(4)
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 85
(1)
Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penjelasan: Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan dilaksanakan, antara lain, melalui kerja sama dengan badan yang menjalankan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.
(2)
Penyelenggaraan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dengan pelatihan nasional dan/atau sentra pembinaan Olahraga.
Penjelasan: Cukup jelas.
(3)
Penyelenggaraan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kapasitas bangsa dalam mengelola sumber daya Keolahragaan guna meningkatkan daya saing bangsa.
Penjelasan: Cukup jelas.
Pasal 86
(1)
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan data untuk kepentingan Olahraga nasional melalui pembentukan sistem data Keolahragaan Nasional terpadu sebagai satu data Olahraga nasional.
(2)
Sistem data Keolahragaan Nasional terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data mengenai pembinaan, pengembangan, penghargaan, dan kesejahteraan Olahragawan dan Pelaku Olahraga.
(3)
Sistem data Keolahragaan Nasional terpadu bertujuan untuk:
a.
pemetaan Olahragawan dan Pelaku Olahraga;
b.
pemetaan potensi dalam pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi, Olahraga pendidikan, dan Olahraga Masyarakat;
c.
dasar pengambilan kebijakan Keolahragaan;
d.
inventarisasi Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga;
e.
dasar bagi pelaksanaan pemberian penghargaan dan kesejahteraan;
f.
mempermudah akses data Keolahragaan bagi Masyarakat dan Industri Olahraga; dan
g.
inventarisasi potensi Suporter pada masing-masing cabang Olahraga.
(4)
Data Keolahragaan Nasional terpadu dikelola oleh Pemerintah Pusat dengan mengembangkan pusat data Keolahragaan dengan memanfaatkan media informasi dan museum Keolahragaan Nasional.
(5)
Masyarakat dapat memberikan informasi dan data Keolahragaan ke dalam sistem data Keolahragaan Nasional terpadu.
(6)
Pembentukan, pengelolaan, dan pengembangan sistem data Keolahragaan Nasional terpadu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 87
(1)
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat untuk kepentingan Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan.
(2)
Dalam menyediakan dan menyebarluaskan informasi, Pemerintah Pusat mengembangkan pusat informasi Keolahragaan Nasional dengan memanfaatkan media massa dan media lain serta museum Keolahragaan Nasional.
(3)
Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan dan kemampuan yang dimiliki dapat mengembangkan dan mengelola informasi Keolahragaan Nasional sesuai dengan kemampuan dan kondisi daerah.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB XIII
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 88
(1)
Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam kegiatan Keolahragaan.
(2)
Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.
(3)
Masyarakat dapat berperan sebagai sumber, pelaksana, tenaga sukarela, penggerak, pengguna hasil, dan/atau pelayanan kegiatan Olahraga.
(4)
Masyarakat ikut serta mendorong upaya Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB XIV
KERJA SAMA
Pasal 89
(1)
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat dapat saling bekerja sama dalam bidang Keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)
Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan tujuan Keolahragaan dan prinsip keterbukaan, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.
(3)
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat dapat menyelenggarakan kerja sama internasional dalam bidang Keolahragaan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB XV
INDUSTRI OLAHRAGA
Pasal 90
Setiap pelaksanaan Industri Olahraga yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat wajib memperhatikan tujuan Keolahragaan serta prinsip penyelenggaraan Keolahragaan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 91
(1)
Industri Olahraga dapat berbentuk prasarana dan sarana yang diproduksi, diperjualbelikan, dan/atau disewakan untuk Masyarakat.
(2)
Selain berbentuk prasarana dan sarana, Industri Olahraga dapat berbentuk jasa penjualan kegiatan cabang Olahraga sebagai produk utama yang dikemas secara profesional yang meliputi:
a.
kejuaraan nasional dan internasional;
b.
pekan Olahraga daerah, wilayah, nasional, dan internasional;
c.
promosi, eksibisi, dan festival Olahraga;
d.
pendidikan dan pelatihan;
e.
layanan profesi;
f.
keagenan, layanan informasi, dan konsultasi Keolahragaan;
g.
aktivitas alam terbuka;
h.
pengelolaan Suporter; atau
i.
kegiatan Olahraga lain yang dapat mendukung Industri Olahraga.
(3)
Industri Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk pengembangan wisata Olahraga.
(4)
Pelaksanaan Industri Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertujuan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.
(5)
Masyarakat yang melakukan usaha Industri Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat bekerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Organisasi Olahraga, dan/atau organisasi lain, baik dalam negeri maupun luar negeri.
(6)
Dalam melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Masyarakat membentuk badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7)
Masyarakat yang melakukan usaha industri jasa Olahraga memperhatikan kesejahteraan Pelaku Olahraga dan kemajuan Olahraga.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 92
(1)
Pembinaan dan pengembangan Industri Olahraga dilaksanakan melalui kerja sama yang saling menguntungkan agar terwujud kegiatan Olahraga yang mandiri dan profesional.
(2)
Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah memberikan kemudahan pembentukan sentra pembinaan dan pengembangan Industri Olahraga.
(3)
Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah memfasilitasi perwujudan kerja sama antara pelaku Industri Olahraga, perguruan tinggi, komunitas Olahraga, media massa, dan pemangku kepentingan lainnya.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB XVI
STANDARDISASI, AKREDITASI, DAN SERTIFIKASI
Bagian KesatuStandardisasi
Pasal 93
(1)
Standar Nasional Keolahragaan meliputi:
a.
standar kompetensi Tenaga Keolahragaan;
b.
standar isi program pelatihan Tenaga Keolahragaan;
c.
standar Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga;
d.
standar pengelolaan organisasi Keolahragaan;
e.
standar penyelenggaraan Keolahragaan; dan
f.
standar pelayanan minimal Keolahragaan.
(2)
Standar Nasional Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditingkatkan secara berencana dan berkelanjutan.
(3)
Standar Nasional Keolahragaan digunakan sebagai acuan pengembangan Keolahragaan.
(4)
Pengembangan, pemantauan, dan pelaporan pencapaian Standar Nasional Keolahragaan dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Bagian KeduaAkreditasi
Pasal 94
(1)
Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan dan peringkat program pendidikan dan/atau pelatihan, Tenaga Keolahragaan, dan Organisasi Olahraga.
(2)
Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan penilaian berdasarkan Standar Nasional Keolahragaan.
(3)
Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria objektif yang bersifat terbuka.
(4)
Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Bagian KetigaSertifikasi
Pasal 95
(1)
Sertifikasi dilakukan untuk memberikan pengakuan atas pemenuhan Standar Nasional Keolahragaan.
(2)
Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menentukan:
a.
kompetensi Tenaga Keolahragaan;
b.
kelayakan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga; dan
c.
kelayakan Organisasi Olahraga dalam melaksanakan tata kelola dan kejuaraan.
(3)
Hasil sertifikasi berbentuk sertifikat kompetensi dan sertifikat kelayakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau lembaga mandiri yang berwenang serta Induk Organisasi Cabang Olahraga yang bersangkutan sebagai bentuk akuntabilitas publik.
(4)
Sertifikat kompetensi diberikan kepada seseorang sebagai pengakuan setelah lulus uji kompetensi.
(5)
Dalam mengeluarkan sertifikat kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), lembaga mandiri yang berwenang wajib memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Pemerintah Pusat.
(6)
Sertifikat kelayakan diberikan kepada Organisasi Olahraga, Prasarana Olahraga, dan Sarana Olahraga.
(7)
Sertifikasi diselenggarakan dengan prinsip obyektif, transparan, mudah, dan terjangkau.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 96
Pengembangan, pemantauan, dan pelaporan pencapaian standardisasi, Akreditasi, dan Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 sampai dengan Pasal 95 dilakukan oleh Pemerintah Pusat.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 97
Ketentuan lebih lanjut mengenai standardisasi, Akreditasi, dan Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 sampai dengan Pasal 96 diatur dengan Peraturan Menteri.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB XVII
DOPING
Pasal 98
(1)
Setiap Induk Organisasi Cabang Olahraga, lembaga/Organisasi Olahraga nasional, dan/atau Pelaku Olahraga wajib mematuhi peraturan anti-Doping.
Penjelasan: Cukup jelas.
(2)
Pemerintah Pusat membantu pendanaan organisasi anti-Doping nasional untuk tujuan kegiatan Keolahragaan yang bersih dari Doping.
Penjelasan: Cukup jelas.
(3)
Organisasi anti-Doping nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satu-satunya organisasi anti-Doping nasional yang bersifat mandiri, profesional, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan sesuai dengan peraturan organisasi anti-Doping dunia.
Penjelasan: Yang dimaksud dengan "mandiri" adalah bahwa lembaga anti-Doping dalam mengambil keputusan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun sesuai dengan peraturan badan anti-Doping dunia. Yang dimaksud dengan "profesional" adalah bahwa personil organisasi anti-Doping nasional dalam menjalankan tugas fungsi dan kewenangannya berpegang teguh pada kode etik yang dilandasi keahlian, kemampuan, dan komitmen sesuai dengan peraturan badan anti-Doping dunia. Yang dimaksud dengan "objektif" adalah melaksanakan kewenangan dengan penuh integritas. Yang dimaksud dengan "akuntabel" adalah pelaksanaan tugas fungsi dan kewenangan organisasi anti-Doping nasional dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan badan anti-Doping dunia ataupun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)
Pendanaan yang diperlukan untuk mendukung kegiatan organisasi anti-Doping nasional bersumber dari:
Penjelasan: Cukup jelas.
a.
anggaran pendapatan dan belanja negara;
b.
anggaran pendapatan dan belanja daerah;
c.
donasi masyarakat; dan/atau
d.
sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)
Ketentuan mengenai struktur organisasi, kepengurusan, wewenang, tanggung jawab organisasi anti-Doping nasional ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan organisasi anti-Doping dunia.
Penjelasan: Cukup jelas.
BAB XVIII
PENGHARGAAN OLAHRAGA DAN JAMINAN SOSIAL
Pasal 99
(1)
Setiap Olahragawan, Pelaku Olahraga, Organisasi Olahraga, lembaga pemerintah, swasta, badan usaha, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga diberi Penghargaan Olahraga.
(2)
Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Organisasi Olahraga, organisasi lain, badan usaha, dan/atau perseorangan.
(3)
Pemberian Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan data dan informasi yang terdapat dalam sistem data dan informasi Keolahragaan.
(4)
Penghargaan Olahraga dapat berbentuk pemberian kemudahan, beasiswa, pekerjaan, kenaikan pangkat luar biasa, tanda kehormatan, kewarganegaraan, kesejahteraan, dan/atau bentuk penghargaan lain yang bermanfaat bagi penerima penghargaan.
(5)
Pemberian Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disertai dengan bimbingan keterampilan hidup kepada Olahragawan.
(6)
Pemberian Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa beasiswa dan kesejahteraan diberikan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah secara keberlanjutan.
(7)
Pemerintah Pusat menetapkan standar pemberian Penghargaan Olahraga.
(8)
Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian, bentuk, pelaksanaan pemberian, dan standar pemberian Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) diatur dengan Peraturan Presiden.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 100
(1)
Olahragawan dan Pelaku Olahraga diberikan perlindungan jaminan sosial.
(2)
Perlindungan jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB XIX
PENGAWASAN
Pasal 101
(1)
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat melakukan pengawasan atas penyelenggaraan Keolahragaan.
(2)
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
(3)
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui:
a.
pengendalian internal;
b.
koordinasi;
c.
pelaporan;
d.
monitoring; dan
e.
evaluasi.
(4)
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB XX
PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 102
(1)
Penyelesaian sengketa Keolahragaan diupayakan melalui musyawarah dan mufakat yang dilakukan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga.
(2)
Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, para pihak yang bersengketa membuat suatu persetujuan tertulis mengenai penyelesaian sengketa yang akan dipilih.
(3)
Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
a.
mediasi;
b.
konsiliasi; atau
c.
arbitrase.
(4)
Dalam hal mediasi dan konsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dipilih para pihak yang bersengketa, para pihak dapat meminta bantuan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi proses mediasi dan konsiliasi.
(5)
Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan oleh 1 (satu) badan arbitrase Keolahragaan yang bersifat mandiri dan putusannya final dan mengikat, serta dibentuk berdasarkan piagam olimpiade.
(6)
Pemerintah Pusat memfasilitasi pembentukan badan arbitrase Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB XXI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 103
(1)
Penyelenggara kejuaraan Olahraga yang tidak memenuhi persyaratan teknis kecabangan, kesehatan, keselamatan, ketentuan daerah setempat, keamanan, ketertiban umum, dan kepentingan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(2)
Penyelenggara kejuaraan Olahraga yang mendatangkan langsung massa penonton yang tidak mendapatkan rekomendasi dari Induk Organisasi Cabang Olahraga yang bersangkutan dan tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(3)
Setiap orang yang meniadakan dan/atau mengalihfungsikan Prasarana Olahraga yang telah menjadi aset/milik Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah tanpa rekomendasi Menteri dan tanpa izin atau tanpa persetujuan dari yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (8) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB XXII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 104
Olahraga rekreasi atau yang disebut dengan nama lainnya yang sudah ada pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, dinyatakan termasuk Olahraga Masyarakat.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 105
(1)
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Keolahragaan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
(2)
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Badan Arbitrase Olahraga Indonesia dan Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia yang telah ada tetap menjalankan tugas dan fungsi masing-masing sampai dengan terbentuknya badan arbitrase Keolahragaan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 106
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 107
Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 108
Pemerintah Pusat harus melaporkan pelaksanaan Undang-Undang ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui alat kelengkapan dewan yang menangani bidang legislasi paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 109
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 110
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 16 Maret 2022
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Maret 2022
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 71
Penjelasan Umum
Negara melalui Pemerintah Pusat bertanggung jawab atas pembangunan Keolahragaan yang merupakan bagian dari upaya mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan ikut serta dalam perdamaian dunia, perlu adanya komitmen kolektif agar pembangunan Keolahragaan menjadi instrumen sekaligus pendorong untuk mencapai pembangunan nasional, baik di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, sosial, maupun budaya.
Pembangunan Keolahragaan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan Olahraga, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen Olahraga untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan dan dinamika perubahan dalam Keolahragaan, termasuk perubahan tantangan global yang lebih dinamis dan disesuaikan dengan era industri digital. Dalam perkembangannya landasan hukum yang ada, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional belum dapat menjawab tuntutan, dinamika, dan kondisi aktual dalam Keolahragaan.
Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan penggantian terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dengan pertimbangan berikut ini. Pertama, setelah diterapkan selama lebih dari 16 (enam belas) tahun perlu dilakukan penyesuaian dan aktualisasi terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional yang mengonstruksikan penataan lembaga Keolahragaaan dalam tatanan Keolahragaan dan menyesuaikan dengan perkembangan hukum. Dengan demikian tidak terjadi benturan kelembagaan atau konflik kelembagaan satu sama lain, tetapi saling melengkapi, bersinergi, dan harmonis dalam tujuan penyelenggaraan Keolahragaan guna mewujudkan tujuan berbangsa dan bernegara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kedua, memastikan bahwa negara bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat dan kemajuan bangsa melalui penyelenggaraan Keolahragaan guna menciptakan masyarakat yang sehat jasmani, rohani, dan berkarakter serta peningkatan Prestasi yang pada akhirnya mengangkat harkat dan martabat bangsa dengan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Ketiga, perlu adanya penguatan pola koordinasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dan dengan lintas sektor kementerian/lembaga setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana adanya penataan tugas, fungsi, dan kewenangan kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah.
Keempat, adanya komitmen yang kuat untuk menjadikan Olahraga sebagai daya pendorong untuk mencapai pembangunan nasional baik dari segi pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, maupun sosial dan budaya mengingat Olahraga dipandang sebagai kegiatan strategis yang mampu menjadi katalis bagi pencapaian tujuan bidang non-Olahraga.
Kelima, keterbatasan sumber pendanaan merupakan permasalahan khusus dalam kegiatan Keolahragaan di Indonesia. Hal ini semakin terasa dengan perkembangan Olahraga modern yang menuntut pengelolaan, Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan dengan didukung anggaran yang memadai. Untuk itu, kebijakan tentang sistem pengalokasian anggaran di dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam bidang Keolahragaan perlu mendapatkan penguatan agar Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan dapat berjalan lancar. Selain itu, sumber daya dari Masyarakat perlu dioptimalkan, antara lain, melalui peran serta masyarakat dan badan usaha, serta pembentukan dana perwalian Keolahragaan.
Penggantian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam kegiatan Keolahragaan, dalam mewujudkan masyarakat dan bangsa yang gemar, aktif, sehat dan bugar, serta berprestasi dalam Olahraga. Dengan demikian, pembudayaan Olahraga di lingkungan keluarga, masyarakat, kelembagaan pemerintah, dan kelembagaan swasta serta upaya peningkatan Prestasi Olahraga dapat mengangkat harkat dan martabat bangsa pada tingkat internasional sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan nasional yang berkelanjutan.
Shaputra, Mohammad Renaldi, Junus, Nirwan, Zulfikar Sarson, Mohammad Taufiq
Law JournalVol. 7No. 12026
Berita Terkait
03 Sep 2026
Satu Pintu untuk Korban Kekerasan akan Menjadi Solusi atau Sekadar Sistem Baru?
Pemerintah mengembangkan layanan satu pintu bagi perempuan dan anak korban kekerasan melalui program percontohan di DKI Jakarta. Dengan prinsip one service journey dan one case owner, sistem ini diharapkan menyederhanakan layanan dari pengaduan hingga pemulihan. Namun, efektivitasnya tetap bergantung pada koordinasi dan integrasi antarinstansi agar korban tidak kembali terbebani birokrasi.
Anak Korban Kekerasan Seksual di Aceh Jaya Terima Restitusi Rp30 Juta, Hak Korban Kini Bisa Ditegakkan Paksa
Kejaksaan Negeri Aceh Jaya mengeksekusi pembayaran restitusi Rp30 juta kepada seorang anak korban kekerasan seksual pada 23 Juni 2026, sebagai pelaksanaan putusan Mahkamah Syar'iyah Calang yang telah berkekuatan hukum tetap. Kasus ini menegaskan bahwa restitusi adalah hak korban yang dapat dipaksakan pelaksanaannya (executable), bukan sekadar imbauan moral terhadap pelaku.
Media Sosial Jadi Pintu Awal Kekerasan Seksual Anak, Perlindungan di Ruang Digital Kini Diperketat
Data terbaru dari daerah menunjukkan bahwa banyak kasus kekerasan seksual terhadap anak bermula dari perkenalan di media sosial. Temuan ini memperkuat urgensi penegakan rezim perlindungan anak di ruang digital. Kerangka hukumnya, yakni PP Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Nomor 17 Tahun 2025) dan aturan pelaksananya (Permenkomdigi Nomor 9 Tahun 2026), kini mewajibkan platform membatasi akses anak di bawah 16 tahun serta menjalankan sederet kewajiban perlindungan. Platform yang lalai menghadapi sanksi dan risiko reputasi.
Harap baca dan setujui ketentuan penggunaan sebelum melanjutkan.
Peta Hukum adalah platform informasi dan teknologi hukum.
Informasi yang tersedia bukan nasihat hukum profesional dan tidak menggantikan konsultasi dengan advokat atau sumber resmi pemerintah.
Anda tetap bertanggung jawab untuk memverifikasi informasi melalui sumber resmi sebelum menggunakannya
untuk kepentingan hukum, akademik, administratif, atau pengambilan keputusan lainnya.
Penting:
Tindakan mengklik tombol persetujuan merupakan bentuk pernyataan kehendak yang sah dan mengikat secara hukum.
Persetujuan tersebut memiliki kekuatan hukum yang setara dengan tanda tangan basah pada dokumen tertulis sehingga menimbulkan hubungan kontraktual antara Pengguna dan Perusahaan.
