Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 1992

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Dana Pensiun
Bentuk Peraturan
:Peraturan Perundang-undangan
Instansi / Pemrakarsa
:Indonesia, Pemerintah Pusat
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Undang-Undang
Bentuk Singkat
:UU
Nomor
:11
Tahun
:1992
Tempat Penetapan
:Jakarta
Tanggal Penetapan
:20 April 1992
Tanggal Pengundangan
:20 April 1992
Tanggal Berlaku
:20 April 1992
Status
:Tidak Berlaku
Bahasa
:Bahasa Indonesia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:LN. 1992, LL SETNEG : 34 HLM
URL Sumber
:https://peraturan.bpk.go.id/Details/46603/uu-no-11-tahun-1992
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Keuangan, Moneter, dan Fiskal
Subsektor
:
Perasuransian, Penjaminan & IKNB
Sub Subsektor
:
Perasuransian & Reasuransi Pengawasan IKNB Penjaminan & Lembaga Pembiayaan
Dokumen (Lampiran)
: Unduh Dokumen Asli

Peraturan Terkait

mencabut

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023

Tidak ada abstrak atau deskripsi untuk peraturan ini.

Baca selengkapnya
Isi pasal belum tersedia!
Silahkan dapatkan data pasal disini

Paper Terkait

PERBANDINGAN HUKUM PERJANJIAN KREDIT BANK ANTARA UNDANG- UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 DENGAN UNDANG – UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN

Tri Artanto
PETITA Vol. 1 No. 2 2019
9 Peraturan Terhubung DOI: 10.33373/pta.v1i2.4042
Detail Sumber

BATAS USIA PENSIUN GURU SWASTA DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Hafin Auni Qashrina
Media Iuris Vol. 1 No. 3 2018
13 Peraturan Terhubung DOI: 10.20473/mi.v1i3.10201
Detail Sumber

Keselarasan Konstitusionalitas Program Pensiun Tambahan dalam Kerangka Hukum Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

Rasidi, Ameliya, Alfath, Tahegga Primananda
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 9 No. 2 2025
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.24269/ls.v9i2.11592
Detail Sumber

Keselarasan Konstitusionalitas Program Pensiun Tambahan dalam Kerangka Hukum Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

Rasidi, Ameliya, Alfath, Tahegga Primananda
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 9 No. 2 2025
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.24269/ls.v9i2.11592
Detail Sumber

OPTIMALISASI LEMBAGA PEMBIAYAAN MODAL VENTURA SEBAGAI ALTERNATIF PEMBIAYAAN BAGI USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL

Setiady, Tri, Hanafiah, Yohan
Jurnal Yustitia Vol. 9 No. 2 2023
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.31943/yustitia.v9i2.195
Detail Sumber

IMPLEMENTASI TABUNGAN ASURANSI SOSIAL PEGAWAI NEGERI SIPIL (TASPEN) BAGI PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DALAM PERSPEKTIF HUKUM KEPEGAWAIAN

adrie S.Sos, SH.MH
Jurnal Yustitia Vol. 15 No. 2 2021
11 Peraturan Terhubung DOI: 10.62279/yustitia.v15i2.809
Detail Sumber

PERLINDUNGAN HUKUM KREDITUR LEMBAGA PEMBIAYAAN TERHADAP OBJEK JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019

Anas, Khairul Azwar, Hamler
ANDREW Law Journal Vol. 4 No. 1 2025
1 Peraturan Terhubung DOI: 10.61876/alj.v4i1.60
Detail Sumber

Berita Terkait

Dilema BEI Mengejar Target 50 IPO di Tengah Volatilitas Pasar
03 Sep 2026

Dilema BEI Mengejar Target 50 IPO di Tengah Volatilitas Pasar

Realisasi IPO BEI pada 2026 masih jauh dari target 50 perusahaan, dengan hanya 7 perusahaan yang melantai hingga akhir Juli. Kondisi ini mendorong BEI mempertimbangkan revisi target di tengah volatilitas pasar. Namun, upaya meningkatkan jumlah IPO tetap perlu diimbangi dengan keterbukaan informasi, akuntabilitas emiten, dan perlindungan investor agar efisiensi pasar tidak mengorbankan kualitas perusahaan tercatat.

Baca selengkapnya
Perubahan UU P2SK Disahkan, Keadilan Restoratif Kini Bisa Ditempuh hingga Tahap Persidangan
02 Jul 2026

Perubahan UU P2SK Disahkan, Keadilan Restoratif Kini Bisa Ditempuh hingga Tahap Persidangan

Pemerintah resmi mengundangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) pada 17 Juni 2026. Undang-undang ini memperkenalkan mekanisme keadilan restoratif untuk perkara pidana di sektor jasa keuangan, sekaligus menata ulang kewenangan penyidik Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Baca selengkapnya
KPK Kejar Aset dan Aliran Dana Dua Anggota DPR dalam Dugaan Korupsi dan Pencucian Uang Dana Sosial BI dan OJK
02 Jul 2026

KPK Kejar Aset dan Aliran Dana Dua Anggota DPR dalam Dugaan Korupsi dan Pencucian Uang Dana Sosial BI dan OJK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan penyidikan dugaan korupsi dan pencucian uang atas pengelolaan dana Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) dan dana tanggung jawab sosial (CSR) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2020–2023. Hingga pertengahan 2026, penyidik memusatkan langkah pada penelusuran aliran dana dan penyitaan aset dua tersangka anggota DPR, sekaligus mendalami kemungkinan peran pejabat di BI dan OJK.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.