Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 1950
TENTANG PEMBENTUKAN PROPINSI DJAWA BARAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
:
a.
bahwa telah tiba waktunja untuk membentuk Daerah Propinsi Djawa Barat jang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganja sendiri sebagai termaksud dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah;
Mengingat
:
1.
pasal 5 ajat (1), pasal 20 ajat (1), dan pasal IV Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar, Maklumat Wakil Presiden tanggal 16 Oktober 1945 No. X dan Undang-Undang No. 22 Tahun 1948;
MEMUTUSKAN:
menetapkan
:
UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN PROPINSI DJAWA BARAT
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
(1)
Daerah jang meliputi Karesidenan Banten, Djakarta, Bogor, Priangan, dan Tjirebon ditetapkan mendjadi Propinsi Djawa Barat.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 2
(1)
Pemerintahan Daerah Propinsi Djawa Barat berkedudukan di kota Bandung.
(2)
Dalam waktu luar biasa kedudukan itu untuk sementara waktu oleh Presiden dapat dipindahkan ke lain tempat.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 3
(1)
Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi Djawa Barat terdiri dari 60 orang anggauta.
(2)
Anggauta-anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi Djawa Barat, jang pertama terbentuk dengan Undang-Undang Pemilihan, meletakkan djabatannja bersama-sama pada tanggal 15 Djuli 1955.
(3)
Djumlah anggauta Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Djawa Barat, ketjuali anggauta Kepala Daerah, adalah 5 orang.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB II
TENTANG URUSAN RUMAH TANGGA PROPINSI DJAWA BARAT
Pasal 4
(1)
Urusan rumah tangga dan kewadjiban-kewadjiban lain sebagai termaksud dalam pasal 23 dan 24 Undang-Undang No. 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah bagi Propinsi Djawa Barat adalah sebagai berikut:
1.
Urusan Umum.
2.
Urusan Pemerintahan Umum.
3.
Urusan Agraria.
4.
Urusan Pengairan, Djalan-Djalan dan Gedung-Gedung.
5.
Urusan Pertanian, Perikanan dan Koperasi.
6.
Urusan Kehewanan.
7.
Urusan Keradjinan, Perdagangan dan Perindustrian.
8.
Urusan Perburuhan.
9.
Urusan Sosial.
10.
Urusan Pembagian(distribusi).
11.
Urusan Penerangan.
12.
Urusan Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan.
13.
Urusan Kesehatan.
14.
Urusan Perusahaan.
(2)
Urusan-urusan tersebut dalam ajat(1) diatas didjelaskan dalam daftar terlampir ini(Lampiran A) dan peraturan-peraturan pelaksana pada waktu penjerahan.
(3)
Dengan Undang-Undang tiap-tiap waktu, dengan mengingat keadaan urusan jang masuk rumah tangga Propinsi dan Kewadjiban Pemerintah jang diserahkan kepada Propinsi Djawa Barat, ditambah.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 5
(1)
Segala milik berupa barang tetap maupun berupa tidak tetap dan perusahaan-perusahaan dari Pemerintahan Daerah Karesidenan jang dihapuskan tersebut diatas mendjdi milik Propinsi Djawa Barat jang selandjutnja dapat menjerahkan sesuatunja kepada daerah-daerah dibawahnja.
(2)
Segala hutang pihutang Pemerintahan Karesidenan tersebut menjadi tanggungan Pemerintah Pusat.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 6
(1)
Peraturan-peraturan Daerah Karesidenan, sebelum diganti dengan Peraturan Daerah Propinsi, berlaku terus sebagai peraturan Daerah Propinsi; peraturan-peraturan itu tidak berlaku lagi sesudah 5 tahun terhitung dari berdirinja Propinsi Djawa Barat.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7
(1)
Undang-Undang ini mulai berlaku pada hari jang akan ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Agar Undang-Undang ini diketahui oleh umum, maka diperintahkan supaja diundangkan dalam Berita Negara.
Ditetapkan di Jogjakarta
Pada tanggal 4 Djuli 1950
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA (PEMANGKU DJABATAN SEMENTARA)
ttd.
ASSAAT
MENTERI DALAM NEGERI,
ttd.
SOESANTO TIRTOPRODJO
Diundangkan pada tanggal 4 Djuli 1950
MENTERI KEHAKIMAN,
ttd.
A.G. PRINGGODIGDO
Penjelasan Umum
Undang-Undang ini dibentuk untuk menetapkan pembentukan Propinsi Djawa Barat yang meliputi Karesidenan Banten, Djakarta, Bogor, Priangan, dan Tjirebon, dengan tujuan memberikan hak kepada daerah tersebut untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini mengatur ketentuan umum, urusan rumah tangga provinsi, serta ketentuan penutup terkait pemberlakuan undang-undang.
JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARAVol. 9No. 12019
Berita Terkait
03 Sep 2026
AI ikut berkampanye: Tantangan Pemilu 2029
Penggunaan AI menjadi tantangan baru bagi Pemilu 2029 karena deepfake dapat digunakan untuk menyebarkan disinformasi dan memanipulasi pemilih. Fenomena ini telah terjadi di Taiwan pada Pemilu 2024, sementara aturan Pemilu Indonesia belum secara spesifik mengatur konten politik berbasis AI. Karena itu, diperlukan AI disclosure melalui pelabelan konten yang dibuat atau dimodifikasi secara material menggunakan AI, demi menjamin transparansi bagi pemilih.
PPPK dan Honorer Tak Boleh Diberhentikan, DPR-Pemerintah Sepakati Relaksasi Belanja Pegawai
Komisi II DPR bersama pemerintah menyepakati bahwa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), PPPK Paruh Waktu, dan honorer yang telah diangkat tidak boleh diberhentikan. Kesepakatan ini berlaku meski daerah terbentur batas belanja pegawai 30 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebagai jalan keluar, masa transisi penerapan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah akan diperpanjang melalui Undang-Undang APBN.
Nasib PPPK dan Revisi UU ASN Jadi Sorotan, DPR Dorong Pembiayaan lewat APBN dan Pemerintah Terikat Putusan MK
Persoalan status dan pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta PPPK Paruh Waktu di daerah kembali mengemuka. DPR mendorong agar pembiayaannya dilakukan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sekaligus memperkuat desakan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN). Pada saat bersamaan, pemerintah terikat dua putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu kewajiban membentuk lembaga pengawas sistem merit yang independen dan prioritas pengangkatan guru honorer menjadi PPPK.
Harap baca dan setujui ketentuan penggunaan sebelum melanjutkan.
Peta Hukum adalah platform informasi dan teknologi hukum.
Informasi yang tersedia bukan nasihat hukum profesional dan tidak menggantikan konsultasi dengan advokat atau sumber resmi pemerintah.
Anda tetap bertanggung jawab untuk memverifikasi informasi melalui sumber resmi sebelum menggunakannya
untuk kepentingan hukum, akademik, administratif, atau pengambilan keputusan lainnya.
Penting:
Tindakan mengklik tombol persetujuan merupakan bentuk pernyataan kehendak yang sah dan mengikat secara hukum.
Persetujuan tersebut memiliki kekuatan hukum yang setara dengan tanda tangan basah pada dokumen tertulis sehingga menimbulkan hubungan kontraktual antara Pengguna dan Perusahaan.
