Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 1997

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Ketenaganukliran
Bentuk Peraturan
:Peraturan Perundang-undangan
Instansi / Pemrakarsa
:Indonesia, Pemerintah Pusat
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Undang-Undang
Bentuk Singkat
:UU
Nomor
:10
Tahun
:1997
Tempat Penetapan
:Jakarta
Tanggal Penetapan
:10 April 1997
Tanggal Pengundangan
:10 April 1997
Tanggal Berlaku
:10 April 1997
Status
:Berlaku
Bahasa
:Bahasa Indonesia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:LN. 1997/ No. 23, TLN NO. 3676, LL SETNEG : 17 HLM
URL Sumber
:https://peraturan.bpk.go.id/Details/45931/uu-no-10-tahun-1997
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Energi dan Sumber Daya Mineral
Subsektor
:
Ketenaganukliran
Sub Subsektor
:
Pemanfaatan Tenaga Nuklir
Dokumen (Lampiran)
: Unduh Dokumen Asli

Peraturan Terkait

Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2012

Tidak ada abstrak atau deskripsi untuk peraturan ini.

Baca selengkapnya
Pelaksanaan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012

Tidak ada abstrak atau deskripsi untuk peraturan ini.

Baca selengkapnya

Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 1997
TENTANG
KETENAGANUKLIRAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Pasal 16
(2)
Pasal 34
(2)
Pasal 37
(2)

Paper Terkait

LEGALITAS PENGGUNAAN TENAGA NUKLIR SEBAGAI PEMBUATAN PERSENJATAAN MILITER DARI SUDUT PANDANG HUKUM INTERNASIONAL

Hapsari, Murti Ayu
UIR LAW REVIEW Vol. 8 No. 2 2024
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.25299/uirlrev.2024.vol8(2).16529
Detail Sumber

PERKEMBANGAN PRINSIP STRICT LIABILITY DAN PRECAUTIONARY DALAM PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DI PENGADILAN

Mr. Imamulhadi
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol. 25 No. 3 2013
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.22146/jmh.16070
Detail Sumber

Urgensi Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Pekerja Tambang Uranium dari Paparan Zat Radioaktif di Indonesia

Nugraha, Ryan Fitra, B, Budiarsih
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol. 3 No. 3 2025
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.5281/zenodo.15582142
Detail Sumber

PENERAPAN ASAS PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK (ABSOLUTE LIABILITY) DALAM UNDANG UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TERHADAP PERUSAKAN DAN PENCEMARAN LINGKUNGAN DI INDONESIA

Ika Dwimaya Roza, Ibrahim Ibrahim, Ferdricka Nggeboe
Legalitas: Jurnal Hukum Vol. 1 No. 5 2011
8 Peraturan Terhubung DOI: 10.33087/legalitas.v1i5.79
Detail Sumber

TANGGUNG JAWAB MUTLAK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

Hyronimus Rhiti
Justitia et Pax Vol. 31 No. 2 2015
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.24002/jep.v31i2.1343
Detail Sumber

TANGGUNG JAWAB MUTLAK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

Rhiti, Hyronimus
Justitia et Pax Vol. 31 No. 2 2015
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.24002/jep.v31i2.1343
Detail Sumber

Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Terhadap Bahan Berbahaya Dan Beracun di Kota Batam

Ukas Ukas, Zuhdi Arman
Jurnal Selat Vol. 8 No. 1 2020
8 Peraturan Terhubung DOI: 10.31629/selat.v8i1.1589
Detail Sumber

Strict Liability Pada Kebakaran Hutan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

Defril Hidayat Defril, Arzam Arzam, Ayu Efritadewi
Jurnal Selat Vol. 9 No. 1 2021
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.31629/selat.v9i1.4337
Detail Sumber

PEMBAHARUAN PENGUASAAN HAK ATAS TANAH DALAM PERSPEKTIF KONSTITUSI

Anna Triningsih, Zaka Firma Aditya
Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional Vol. 8 No. 3 2019
14 Peraturan Terhubung DOI: 10.33331/rechtsvinding.v8i3.355
Detail Sumber

Utilization of Nuclear Electricity in the Paradigm of Progressive Legal Theory

Taufik, Muhammad
Jurnal Ius Constituendum Vol. 9 No. 1 2024
2 Peraturan Terhubung DOI: 10.26623/jic.v9i1.8284
Detail Sumber

Praktik Greenwashing: Perlindungan Hukum dan Tanggung Jawab Korporasi Ditinjau dari Hukum Indonesia

Raynold Sebastian Hasiholan Gultom, Muthia Sakti
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 4 No. 3 2023
8 Peraturan Terhubung DOI: 10.22225/juinhum.4.3.8331.626-641
Detail Sumber

Penegakakan Hukum Lingkungan Hidup Melalui Sistem Peradilan Pidana

Marsudin Nainggolan
Jurnal Ilmu Hukum The Juris Vol. 5 No. 2 2021
9 Peraturan Terhubung DOI: 10.56301/juris.v5i2.323
Detail Sumber

Berita Terkait

Menguji Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Pertambangan Tanpa Izin
11 Sep 2026

Menguji Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Pertambangan Tanpa Izin

Pertambangan Tanpa Izin (PETI) masih menjadi persoalan serius meskipun telah diatur melalui regulasi perizinan dan sanksi pidana. Permasalahan PETI tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum, tetapi juga pengawasan, faktor sosial ekonomi, dan dampak lingkungan. Oleh karena itu, pemberantasannya membutuhkan pendekatan kolaboratif dengan melibatkan pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat sebagaimana terlihat dalam penanganan PETI di Desa Saripi, Kabupaten Boalemo.

Baca selengkapnya
Ambisi Energi Bersih di Tengah Tantangan Regulasi
03 Sep 2026

Ambisi Energi Bersih di Tengah Tantangan Regulasi

Pemerintah meluncurkan proyek PLTS 100 GWp sebagai bagian dari transisi energi, dengan kebutuhan sekitar 24.000 hektare lahan dan investasi lebih dari Rp1.000 triliun. Besarnya skala proyek menuntut kesiapan regulasi, penyediaan lahan, jaringan listrik, serta mekanisme pembiayaan yang jelas agar target pembangunan dapat tercapai.

Baca selengkapnya
Kadis ESDM Jatim Jadi Tersangka Pungli Perizinan Tambang, Kejati Sita Rp2,36 Miliar
02 Jul 2026

Kadis ESDM Jatim Jadi Tersangka Pungli Perizinan Tambang, Kejati Sita Rp2,36 Miliar

Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menetapkan Kepala Dinas ESDM Jatim bersama dua bawahannya sebagai tersangka dugaan korupsi pungutan liar dalam penerbitan izin pertambangan dan air tanah, dengan barang bukti yang disita mencapai sekitar Rp2,36 miliar. Memasuki pertengahan Juni 2026, penyidik membuka peluang tersangka baru dan mengisyaratkan perkara dapat melebar ke instansi lain.

Baca selengkapnya
Kasasi Ditolak, Harvey Moeis Dipastikan Jalani 20 Tahun Penjara di Kasus Timah
02 Jul 2026

Kasasi Ditolak, Harvey Moeis Dipastikan Jalani 20 Tahun Penjara di Kasus Timah

Perkara korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk periode 2015–2022 resmi berkekuatan hukum tetap (inkracht) setelah Mahkamah Agung menolak seluruh kasasi para terdakwa pada 9 Desember 2025. Dengan kerugian negara sekitar Rp300 triliun, terpidana utama Harvey Moeis dipastikan menjalani 20 tahun penjara dan sudah dieksekusi sejak Juli 2025.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.