:Pengesahan Induk Persetujuan Bersama-sama Rancangan Persetujuan Dan Segala Pertukaran Surat-menyurat Mengenai Penyerahan Kedaulatan Oleh Kerajaan Nederland Kepada Republik Indonesia Serikat
Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 1949
TENTANG PENGESAHAN INDUK PERSETUJUAN BERSAMA-SAMA RANCANGAN PERSETUJUAN DAN SEGALA PERTUKARAN SURAT-MENYURAT MENGENAI PENYERAHAN KEDAULATAN OLEH KERAJAAN NEDERLAND KEPADA REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
:
a.
bahwa untuk menerima baik hasil-hasil Konperensi Meja Bundar mengenai penerimaan kedaulatan yang sesungguh-sungguhnya, sempurna dan tiada bersyarat oleh Republik Indonesia Serikat dari kerajaan Nederland diperlukan Undang-Undang;
Mengingat
:
1.
pasal 11, pasal IV Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan Maklumat Wakil Presiden tanggal 16 Oktober 1945 No. X;
MEMUTUSKAN:
menetapkan
:
Dengan persetujuan Komite Nasional Pusat;
menetapkan
:
UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN INDUK PERSETUJUAN BERSAMA-SAMA RANCANGAN PERSETUJUAN DAN SEGALA PERTUKARAN SURAT-MENYURAT MENGENAI PENYERAHAN KEDAULATAN OLEH KERAJAAN NEDERLAND KEPADA REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Mengesahkan: Induk Persetujuan bersama-sama rancangan persetujuan dan segala pertukaran surat-menyurat mengenai penyerahan kedaulatan oleh Kerajaan Nederland kepada Republik Indonesia Serikat, sebagaimana direncanakan bersama-sama oleh:
1.
Delegasi Republik Indonesia;
2.
Delegasi Pertemuan untuk Permusyawaratan Federal (Bijeenkomst voor Federaal Overleg);
3.
Delegasi Kerajaan Nederland pada Konperensi Meja Bundar yang dilangsungkan di kota Den Haag di negeri Belanda, mulai tanggal 23 Agustus tahun 1949 dan berakhir serta ditanda-tangani oleh ketiga Delegasi pada tanggal 2 Nopember tahun 1949.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 2
Undang-Undang ini mulai berlaku pada hari diumumkan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 14 Desember 1949
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SOEKARNO
Perdana Menteri Republik Indonesia,
ttd.
MOHAMMAD HATTA
Diumumkan pada tanggal 14 Desember 1949
Sekretaris Negara,
ttd.
A.G. PRINGGODIGDO
Penjelasan Umum
Undang-Undang ini dibentuk untuk menerima baik hasil-hasil Konperensi Meja Bundar mengenai penerimaan kedaulatan yang sesungguhnya, sempurna dan tiada bersyarat oleh Republik Indonesia Serikat dari Kerajaan Nederland. Undang-Undang ini mengesahkan Induk Persetujuan bersama-sama rancangan persetujuan dan segala pertukaran surat-menyurat mengenai penyerahan kedaulatan yang telah direncanakan bersama oleh Delegasi Republik Indonesia, Delegasi Pertemuan untuk Permusyawaratan Federal, dan Delegasi Kerajaan Nederland pada Konperensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda, yang berlangsung dari tanggal 23 Agustus 1949 hingga ditandatangani pada tanggal 2 Nopember 1949.
Paper Terkait
Belum ada paper terkait untuk peraturan ini.
Berita Terkait
03 Sep 2026
Tak Lagi Terbatas Enam Kategori: Ambiguitas Persetujuan DPR atas Perjanjian Internasional
Ketidakjelasan kriteria perjanjian internasional yang memerlukan persetujuan DPR pasca Putusan MK No. 13/PUU-XVI/2018 muncul karena perluasan kriteria berdasarkan Pasal 11 ayat (2) UUD 1945 belum disertai parameter konkret. Persoalan ini turut berdampak pada pengesahan perjanjian perdagangan internasional. Diperlukan fleksibilitas dan pendekatan strategis dalam menentukan perjanjian yang wajib memperoleh persetujuan DPR.
Tinggal Indonesia yang Tersisa, RI Percepat Keanggotaan HCCH di Antara Negara ASEAN
Indonesia berada di ambang menjadi anggota penuh Hague Conference on Private International Law (HCCH) setelah mengesahkan Statuta HCCH lewat Perpres No. 98 Tahun 2025. Pemerintah kini menyiapkan penyampaian keanggotaan resmi melalui Kementerian Luar Negeri sekaligus membidik aksesi Konvensi Layanan 1965 dan Konvensi Pengambilan Bukti 1970 untuk memperkuat kepastian hukum perdata dan komersial lintas negara.
Indonesia Tarik Pulang Buronan Red Notice Lewat Ekstradisi dari Maroko
Polri melalui Divisi Hubungan Internasional berhasil memulangkan Michael Steven, bos PT Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life), dari Kerajaan Maroko. Pemulangan ini dilakukan melalui mekanisme ekstradisi karena yang bersangkutan berstatus buronan Interpol Red Notice. Setibanya di Indonesia, Michael langsung ditahan oleh Bareskrim Polri untuk diperiksa terkait dugaan kejahatan pasar modal dan pencucian uang. Perkara tersebut diduga merugikan investor hingga sekitar Rp337,4 miliar.
Harap baca dan setujui ketentuan penggunaan sebelum melanjutkan.
Peta Hukum adalah platform informasi dan teknologi hukum.
Informasi yang tersedia bukan nasihat hukum profesional dan tidak menggantikan konsultasi dengan advokat atau sumber resmi pemerintah.
Anda tetap bertanggung jawab untuk memverifikasi informasi melalui sumber resmi sebelum menggunakannya
untuk kepentingan hukum, akademik, administratif, atau pengambilan keputusan lainnya.
Penting:
Tindakan mengklik tombol persetujuan merupakan bentuk pernyataan kehendak yang sah dan mengikat secara hukum.
Persetujuan tersebut memiliki kekuatan hukum yang setara dengan tanda tangan basah pada dokumen tertulis sehingga menimbulkan hubungan kontraktual antara Pengguna dan Perusahaan.
