Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Memuat Data Peraturan...

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2002

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2000 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2001
Bentuk Peraturan
:Peraturan Perundang-undangan
Instansi / Pemrakarsa
:Indonesia, Pemerintah Pusat
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Undang-Undang
Bentuk Singkat
:UU
Nomor
:1
Tahun
:2002
Tempat Penetapan
:Jakarta
Tanggal Penetapan
:07 Januari 2002
Tanggal Pengundangan
:07 Januari 2002
Tanggal Berlaku
:01 Januari 2001
Status
:Berlaku
Bahasa
:Bahasa Indonesia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:LN. 2001/ No. 1, TLN NO. 4167, LL SETNEG : 10 HLM
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Keuangan, Moneter, dan Fiskal
Subsektor
:
APBN
Sub Subsektor
:
Penyusunan & Penetapan APBN Pelaksanaan & Pelaporan
Dokumen (Lampiran)

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!
Silahkan dapatkan data pasal disini

Paper Terkait

EKSISTENSI HUKUMAN KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DITINJAU DARI PEMBENTUKAN NORMA HUKUM PIDANA

roszana, dina, Rusdiana, Emmilia, Ahmad, Gelar Ali
Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 03 2020

EKSISTENSI HUKUMAN KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DITINJAU DARI PEMBENTUKAN NORMA HUKUM PIDANA

roszana, dina, Rusdiana, Emmilia, Ahmad, Gelar Ali
Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 3 2020

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perbuatan Persiapan dalam Tindak Pidana Terorisme

Fandy Ardiansyah
Media Iuris Vol. 2 No. 3 2019

PEMBANTUAN DAN PENYERTAAN (DEELMENING) DALAM KASUS PERKOSAAN ANAK

Ike Indra Agus Setyowati
Media Iuris Vol. 1 No. 2 2018

Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Tindak Pidana

Ilham, Ade Ihwana, Shuhufi, Muhammad, Amin, Abd. Rauf Muhammad
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol. 2 No. 2 2024

Pengaturan Hukum Terhadap Penggeseran Hari Libur dan Implikasinya Terhadap Upah Lembur Tenaga Kerja di Indonesia

Yuli, Yuliana, Devi, Murtanti Fajarrani, Restia, Salsabila, Anindya, Salma Elsa, Asmara, Daffi Allegra, Azzahra, Dinda, Harsanti, Khairunnisa Putri
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol. 2 No. 2 2024

DERADIKALISASI DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG TERORISME DI INDONESIA

Samud Samud
MAHKAMAH: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol. 6 No. 1 2021

Implementation of Religious Court Judge's Decisions in Children by Husband Post Divorce

Abdul Rifai, Husen Alting, Baharuddin Hi, Rusdin Alauddin
LEGAL BRIEF Vol. 11 No. 4 2022

ASAS LEGALITAS DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM

Vincentius Patria Setyawan
Justitia et Pax Vol. 37 No. 1 2021

RELEVANSI HATE SPEECH ATAS DASAR AGAMA MELALUI INTERNET DENGAN CYBER TERRORISM

Muhammad Ridwan Siregar, Vesa Yunita Puri
Justitia et Pax Vol. 33 No. 2 2017

ASAS LEGALITAS DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM

Setyawan, Vincentius Patria
Justitia et Pax Vol. 37 No. 1 2021

RELEVANSI HATE SPEECH ATAS DASAR AGAMA MELALUI INTERNET DENGAN CYBER TERRORISM

Siregar, Muhammad Ridwan, Puri, Vesa Yunita
Justitia et Pax Vol. 33 No. 2 2017

Berita Terkait

Dilema BEI Mengejar Target 50 IPO di Tengah Volatilitas Pasar
03 Sep 2026

Dilema BEI Mengejar Target 50 IPO di Tengah Volatilitas Pasar

Realisasi IPO BEI pada 2026 masih jauh dari target 50 perusahaan, dengan hanya 7 perusahaan yang melantai hingga akhir Juli. Kondisi ini mendorong BEI mempertimbangkan revisi target di tengah volatilitas pasar. Namun, upaya meningkatkan jumlah IPO tetap perlu diimbangi dengan keterbukaan informasi, akuntabilitas emiten, dan perlindungan investor agar efisiensi pasar tidak mengorbankan kualitas perusahaan tercatat.

Baca selengkapnya
Perubahan UU P2SK Disahkan, Keadilan Restoratif Kini Bisa Ditempuh hingga Tahap Persidangan
02 Jul 2026

Perubahan UU P2SK Disahkan, Keadilan Restoratif Kini Bisa Ditempuh hingga Tahap Persidangan

Pemerintah resmi mengundangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) pada 17 Juni 2026. Undang-undang ini memperkenalkan mekanisme keadilan restoratif untuk perkara pidana di sektor jasa keuangan, sekaligus menata ulang kewenangan penyidik Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Baca selengkapnya
KPK Kejar Aset dan Aliran Dana Dua Anggota DPR dalam Dugaan Korupsi dan Pencucian Uang Dana Sosial BI dan OJK
02 Jul 2026

KPK Kejar Aset dan Aliran Dana Dua Anggota DPR dalam Dugaan Korupsi dan Pencucian Uang Dana Sosial BI dan OJK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan penyidikan dugaan korupsi dan pencucian uang atas pengelolaan dana Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) dan dana tanggung jawab sosial (CSR) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2020–2023. Hingga pertengahan 2026, penyidik memusatkan langkah pada penelusuran aliran dana dan penyitaan aset dua tersangka anggota DPR, sekaligus mendalami kemungkinan peran pejabat di BI dan OJK.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…