Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2000

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Pengesahan ILO Convention Nomor 182 Concerning The Prohibition And Immediate Action For Elimination Of The Worst Forms Of Child Labour (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan Dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak)
Bentuk Peraturan
:Peraturan Perundang-undangan
Instansi / Pemrakarsa
:Indonesia, Pemerintah Pusat
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Undang-Undang
Bentuk Singkat
:UU
Nomor
:1
Tahun
:2000
Tempat Penetapan
:Jakarta
Tanggal Penetapan
:08 Maret 2000
Tanggal Pengundangan
:08 Maret 2000
Tanggal Berlaku
:08 Maret 2000
Status
:Berlaku
Bahasa
:Bahasa Indonesia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:LN. 2000/ No. 30, TLN NO. 3941, LL SETNEG : 3 HLM
URL Sumber
:https://peraturan.bpk.go.id/Details/44932/uu-no-1-tahun-2000
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Luar Negeri Sosial, Perempuan, & Anak
Subsektor
:
Perjanjian Internasional Pemenuhan Hak Anak
Sub Subsektor
:
Ratifikasi & Aksesi Perlindungan Anak
Dokumen (Lampiran)
: Unduh Dokumen Asli

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!
Silahkan dapatkan data pasal disini

Paper Terkait

Tinjauan Yuridis Pelindungan Pekerja Anak Di Indonesia Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak

Yunita Ajeng Fadila, Khayatudin
Yustitiabelen Vol. 8 No. 2 2022
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.36563/yustitiabelen.v8i2.563
Detail Sumber

Penegakan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Tanjungpinang

Widiyani, Heni, Dewi, Intan Kumala, Alifiantri, Deswita, Lubis, Dian Putri Patrecia, Rinaldy, Estabella, Lubis, Dara Akika Yuzani, Purnomo, Armando Tri Cahyo, Efritadewi, Ayu
WAJAH HUKUM Vol. 8 No. 1 2024
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.33087/wjh.v8i1.1349
Detail Sumber

Alternatif Untuk Meminimalisasi terhadap Pelanggaran HAM dalam Penegakan Hukum Pidana

Ryan Aditama
WAJAH HUKUM Vol. 4 No. 1 2020
8 Peraturan Terhubung DOI: 10.33087/wjh.v4i1.164
Detail Sumber

Pola Pembinaan dan Kedudukan Anak Dalam Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus di LPK Anak Pangkalpinang dan LPK Anak Tangerang)

Hasmonel, Manik, Jeanne Darc Noviayanti, Wardhana, Muhammad Aditya
UNES Journal of Swara Justisia Vol. 9 No. 2 2025
25 Peraturan Terhubung DOI: 10.31933/12xatj83
Detail Sumber

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PEKERJA ANAK DI INDONESIA

Ornella Angelia, Rina Rahma
UNES Journal of Swara Justisia Vol. 5 No. 4 2022
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.31933/ujsj.v5i4.237
Detail Sumber

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PEKERJA ANAK DI INDONESIA

Rina Rahma Ornella Angelia
UNES Journal of Swara Justisia Vol. 5 No. 4 2022
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.31933/ujsj.v5i4.237
Detail Sumber

Pelanggaran Hak Asasi Manusia Terhadap Anak-Anak Dan Pertanggungjawabannya Menurut Hukum Internasional

Elco, Urlialy, Wattimena, Josina Augustina Yvonne, Tuhulele, Popi
TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 9 2023
2 Peraturan Terhubung DOI: 10.47268/tatohi.v3i9.1950
Detail Sumber

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL DI YAYASAN KAKAK SURAKARTA

Maya Novia Pramesthi, ' Subekti
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol. 7 No. 1 2018
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.20961/recidive.v7i1.40582
Detail Sumber

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL DI YAYASAN KAKAK SURAKARTA

Maya Novia Pramesthi, ' Subekti
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol. 6 No. 2 2017
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.20961/recidive.v6i2.47736
Detail Sumber

Penguatan Hukum Berbasis Community Based Organization Sebagai Upaya Pencegahan Eksploitasi Pekerja Anak

Devi Rahayu
RechtIdee Vol. 10 No. 2 2015
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.21107/ri.v10i2.1234
Detail Sumber

PERLINDUNGAN HUKUM DAN ANALISIS POTENSI DESAIN INDUSTRI PADA EKONOMI KREATIF YANG BERBASIS ILMU PENGETAHUAN YANG DIHASILKAN OLEH UMKM DI KOTA PANGKALPINANG

Nugroho, Sigit, Sujadmi, Sujadmi
PROGRESIF: Jurnal Hukum Vol. 10 No. 2 2016
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.33019/progresif.v10i2.194
Detail Sumber

PERLINDUNGAN HUKUM DAN ANALISIS POTENSI DESAIN INDUSTRI PADA EKONOMI KREATIF YANG BERBASIS ILMU PENGETAHUAN YANG DIHASILKAN OLEH UMKM DI KOTA PANGKALPINANG

Sigit Nugroho, Sujadmi Sujadmi
PROGRESIF: Jurnal Hukum Vol. 10 No. 2 2016
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.33019/progresif.v10i2.194
Detail Sumber

Berita Terkait

Satu Pintu untuk Korban Kekerasan akan Menjadi Solusi atau Sekadar Sistem Baru?
03 Sep 2026

Satu Pintu untuk Korban Kekerasan akan Menjadi Solusi atau Sekadar Sistem Baru?

Pemerintah mengembangkan layanan satu pintu bagi perempuan dan anak korban kekerasan melalui program percontohan di DKI Jakarta. Dengan prinsip one service journey dan one case owner, sistem ini diharapkan menyederhanakan layanan dari pengaduan hingga pemulihan. Namun, efektivitasnya tetap bergantung pada koordinasi dan integrasi antarinstansi agar korban tidak kembali terbebani birokrasi.

Baca selengkapnya
Tak Lagi Terbatas Enam Kategori: Ambiguitas Persetujuan DPR atas Perjanjian Internasional
03 Sep 2026

Tak Lagi Terbatas Enam Kategori: Ambiguitas Persetujuan DPR atas Perjanjian Internasional

Ketidakjelasan kriteria perjanjian internasional yang memerlukan persetujuan DPR pasca Putusan MK No. 13/PUU-XVI/2018 muncul karena perluasan kriteria berdasarkan Pasal 11 ayat (2) UUD 1945 belum disertai parameter konkret. Persoalan ini turut berdampak pada pengesahan perjanjian perdagangan internasional. Diperlukan fleksibilitas dan pendekatan strategis dalam menentukan perjanjian yang wajib memperoleh persetujuan DPR.

Baca selengkapnya
Anak Korban Kekerasan Seksual di Aceh Jaya Terima Restitusi Rp30 Juta, Hak Korban Kini Bisa Ditegakkan Paksa
02 Jul 2026

Anak Korban Kekerasan Seksual di Aceh Jaya Terima Restitusi Rp30 Juta, Hak Korban Kini Bisa Ditegakkan Paksa

Kejaksaan Negeri Aceh Jaya mengeksekusi pembayaran restitusi Rp30 juta kepada seorang anak korban kekerasan seksual pada 23 Juni 2026, sebagai pelaksanaan putusan Mahkamah Syar'iyah Calang yang telah berkekuatan hukum tetap. Kasus ini menegaskan bahwa restitusi adalah hak korban yang dapat dipaksakan pelaksanaannya (executable), bukan sekadar imbauan moral terhadap pelaku.

Baca selengkapnya
Media Sosial Jadi Pintu Awal Kekerasan Seksual Anak, Perlindungan di Ruang Digital Kini Diperketat
02 Jul 2026

Media Sosial Jadi Pintu Awal Kekerasan Seksual Anak, Perlindungan di Ruang Digital Kini Diperketat

Data terbaru dari daerah menunjukkan bahwa banyak kasus kekerasan seksual terhadap anak bermula dari perkenalan di media sosial. Temuan ini memperkuat urgensi penegakan rezim perlindungan anak di ruang digital. Kerangka hukumnya, yakni PP Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Nomor 17 Tahun 2025) dan aturan pelaksananya (Permenkomdigi Nomor 9 Tahun 2026), kini mewajibkan platform membatasi akses anak di bawah 16 tahun serta menjalankan sederet kewajiban perlindungan. Platform yang lalai menghadapi sanksi dan risiko reputasi.

Baca selengkapnya
Tinggal Indonesia yang Tersisa, RI Percepat Keanggotaan HCCH di Antara Negara ASEAN
02 Jul 2026

Tinggal Indonesia yang Tersisa, RI Percepat Keanggotaan HCCH di Antara Negara ASEAN

Indonesia berada di ambang menjadi anggota penuh Hague Conference on Private International Law (HCCH) setelah mengesahkan Statuta HCCH lewat Perpres No. 98 Tahun 2025. Pemerintah kini menyiapkan penyampaian keanggotaan resmi melalui Kementerian Luar Negeri sekaligus membidik aksesi Konvensi Layanan 1965 dan Konvensi Pengambilan Bukti 1970 untuk memperkuat kepastian hukum perdata dan komersial lintas negara.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.