Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1988

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia
Bentuk Peraturan
:Peraturan Perundang-undangan
Instansi / Pemrakarsa
:Indonesia, Pemerintah Pusat
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Undang-Undang
Bentuk Singkat
:UU
Nomor
:1
Tahun
:1988
Tempat Penetapan
:Jakarta
Tanggal Penetapan
:01 Maret 1988
Tanggal Pengundangan
:01 Maret 1988
Tanggal Berlaku
:01 Maret 1988
Status
:Tidak Berlaku
Bahasa
:Bahasa Indonesia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:LN. 1988/ No.3 , TLN NO. 3368, website dpr.go.id : 3HLM
URL Sumber
:https://peraturan.bpk.go.id/Details/46807/uu-no-1-tahun-1988
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Pertahanan dan Keamanan
Subsektor
:
Pertahanan Negara Komponen Cadangan
Sub Subsektor
:
Kebijakan & Strategi Pertahanan Alutsista & Fasilitas Rekrutmen & Pelatihan
Dokumen (Lampiran)
: Unduh Dokumen Asli

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!
Silahkan dapatkan data pasal disini

Paper Terkait

TINDAK PIDANA TINDAK PIDANA DESERSI SECARA IN ABSENSIA ANGGOTA MILITER

Bambang Slamet Eko Sugistiyoko
Yustitiabelen Vol. 4 No. 1 2018
16 Peraturan Terhubung DOI: 10.36563/yustitiabelen.v4i1.152
Detail Sumber

HUKUM DAN DIPLOMASI LOKAL SEBAGAI WUJUD PEMECAHAN MASALAH DI WILAYAH PERBATASAN KALIMANTAN DAN MALAYSIA

Jawahir Thontowi
Yuridika Vol. 30 No. 3 2015
10 Peraturan Terhubung DOI: 10.20473/ydk.v30i3.1951
Detail Sumber

Tindak Pidana Kawin Ganda Yang Dilakukan Oleh Militer

Nur Janna Samal, Jhon Dirk Pasalbessy, Reimon Supusepa
PAMALI: Pattimura Magister Law Review Vol. 3 No. 2 2023
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.47268/pamali.v3i2.1608
Detail Sumber

Pelanggaran Kode Etik Profesi Aparat Kepolisian yang Melakukan Kekerasan Terhadap Pengunjuk

Susanto, Yokki, Yusuf, Hudi
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol. 3 No. 2 2025
8 Peraturan Terhubung DOI: 10.5281/zenodo.15497885
Detail Sumber

Menggagas Tindak Pidana Militer Sebagai Kompetensi Absolut Peradilan Militer Dalam Perkara Pidana

Lisnawaty Wadju Badu, Apripari Apripari
Jurnal Legalitas Vol. 12 No. 1 2019
38 Peraturan Terhubung DOI: 10.33756/jelta.v12i1.5788
Detail Sumber

OPTIMALISASI FUNGSI DAN KEDUDUKAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS DALAM PENYUSUNAN DAN EVALUASI RENCANA TATA RUANG DALAM SISTEM HUKUM LINGKUNGAN INDONESIA MENUJU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Maret Priyanta
Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Vol. 6 No. 3 2018
10 Peraturan Terhubung DOI: 10.29303/ius.v6i3.565
Detail Sumber

Analisis Peran Kepolisian Resor Sikka dalam Mengurangi Kasus Pencurian Kendaraan Roda Dua di Kota Maumere

Maria Felisitas Isna Lodang, Adrianus Djara Dima, Darius Antonius Kian
Jurnal Hukum dan Sosial Politik Vol. 2 No. 2 2024
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.59581/jhsp-widyakarya.v2i2.2912
Detail Sumber

Berita Terkait

Jadi Garda Terdepan Rusia, Bagaimana Status Kewarganegaraan 8 WNI?
03 Sep 2026

Jadi Garda Terdepan Rusia, Bagaimana Status Kewarganegaraan 8 WNI?

Kasus dugaan perekrutan delapan WNI sebagai tentara Rusia menimbulkan persoalan mengenai status kewarganegaraan mereka. Meskipun dinas militer asing dapat menjadi dasar kehilangan kewarganegaraan, status tersebut tidak hilang secara otomatis dan tetap melekat hingga terdapat keputusan sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

Baca selengkapnya
Kehadiran Komponen Cadangan di Aksi Demonstrasi Memantik Persoalan Hukum
02 Jul 2026

Kehadiran Komponen Cadangan di Aksi Demonstrasi Memantik Persoalan Hukum

Kemunculan personel Komponen Cadangan (Komcad) di sekitar aksi demonstrasi pada 13 Juni 2026 memantik persoalan hukum. Koalisi masyarakat sipil menilai bahwa pelibatan Komcad tanpa pernyataan mobilisasi oleh Presiden bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Para ahli menegaskan bahwa pengamanan unjuk rasa merupakan ranah kepolisian, bukan fungsi Komcad yang dirancang untuk menghadapi ancaman militer.

Baca selengkapnya
Komisi I DPR Setujui Ratifikasi Kerja Sama Pertahanan dengan Turki dan Malaysia
02 Jul 2026

Komisi I DPR Setujui Ratifikasi Kerja Sama Pertahanan dengan Turki dan Malaysia

Komisi I DPR RI bersama pemerintah menyetujui dua Rancangan Undang-Undang (RUU) ratifikasi kerja sama pertahanan Indonesia dengan Turki dan Malaysia dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/7/2026). Persetujuan tingkat I ini menjadi tahapan penting sebelum kedua RUU dibawa ke rapat paripurna untuk mendapatkan persetujuan tingkat II dan disahkan menjadi undang-undang.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.