Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1985

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975 Dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980
Bentuk Peraturan
:Peraturan Perundang-undangan
Instansi / Pemrakarsa
:Indonesia, Pemerintah Pusat
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Undang-Undang
Bentuk Singkat
:UU
Nomor
:1
Tahun
:1985
Tempat Penetapan
:Jakarta
Tanggal Penetapan
:07 Januari 1985
Tanggal Pengundangan
:07 Januari 1985
Tanggal Berlaku
:07 Januari 1985
Status
:Tidak Berlaku
Bahasa
:Bahasa Indonesia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:LN. 1985/ No.1, TLN. NO. 3281, website dpr.go.id : 5 HLM
URL Sumber
:https://peraturan.bpk.go.id/Details/46917/uu-no-1-tahun-1985
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Administrasi Pemerintahan & Pembangunan
Subsektor
:
Pemilu, Partai Politik & Organisasi Kemasyarakatan
Sub Subsektor
:
Kelembagaan Penyelenggara & Partai Politik Penyelenggaraan Pemilu & Pilkada
Dokumen (Lampiran)
: Unduh Dokumen Asli

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!
Silahkan dapatkan data pasal disini

Paper Terkait

Opportunities and Challenges in the Implementation of Plurality - Majority (District) Electoral System for Strengthening the Indonesian Presidential System

Aris, Mohammad Syaiful
Yuridika Vol. 37 No. 3 2022
12 Peraturan Terhubung DOI: 10.20473/ydk.v37i3.37604
Detail Sumber

Penataan Sistem Pemilihan Umum yang Berkeadilan untuk Penguatan Sistem Presidensiil Di Indonesia

Mohammad Syaiful Aris
Yuridika Vol. 33 No. 2 2018
12 Peraturan Terhubung DOI: 10.20473/ydk.v33i2.7379
Detail Sumber

PENUNDAAN PEMILIHAN UMUM DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI

Yudi Widagdo Harimurti
RechtIdee Vol. 17 No. 1 2022
14 Peraturan Terhubung DOI: 10.21107/ri.v17i1.14298
Detail Sumber

CRIMINAL ACTS RELATED TO GENERAL ELECTIONS PURSUANT TO LAW NUMBER 10 YEAR 2008

Moch. Ali Bachri
Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Vol. 1 No. 2 2013
12 Peraturan Terhubung DOI: 10.12345/ius.v1i2.238
Detail Sumber

CRIMINAL ACTS RELATED TO GENERAL ELECTIONS PURSUANT TO LAW NUMBER 10 YEAR 2008

Bachri, Moch. Ali
Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Vol. 1 No. 2 2013
12 Peraturan Terhubung DOI: 10.12345/ius.v1i2.238
Detail Sumber

KEJAHATAN ANAK DIBAWAH UMUR DARI ASPEK SOSIOLOGI HUKUM

Mohd. Yusuf D.M., Raja Ferza Fakhlevi, Tengku Apriyanita, Vriandri Bachtiar, Syafruddin
Jurnal Ilmu Hukum The Juris Vol. 6 No. 1 2022
10 Peraturan Terhubung DOI: 10.56301/juris.v6i1.646
Detail Sumber

Kekosongan Hukum Peraturan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu: Hambatan Pemilu Demokratis dan Berintegritas Rezim Orde Baru

Sapii, Rahmat Bijak Setiawan, Susanto, Andre Hartian, Aponno, Axcel Deyong
Jurnal Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Hukum Administrasi Negara Vol. 1 No. 1 2022
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.55292/japhtnhan.v1i1.3
Detail Sumber

ANALISIS HUKUM MENGENAI PERLINDUNGAN ANAK DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (HAM) DI KABUPATEN TOPOYO

Umar Umar, Basyarudin Basyarudin
Corpus Juris : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 1 2025
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.62335/corpusjuris.v1i1.744
Detail Sumber

Berita Terkait

AI ikut berkampanye: Tantangan Pemilu 2029
03 Sep 2026

AI ikut berkampanye: Tantangan Pemilu 2029

Penggunaan AI menjadi tantangan baru bagi Pemilu 2029 karena deepfake dapat digunakan untuk menyebarkan disinformasi dan memanipulasi pemilih. Fenomena ini telah terjadi di Taiwan pada Pemilu 2024, sementara aturan Pemilu Indonesia belum secara spesifik mengatur konten politik berbasis AI. Karena itu, diperlukan AI disclosure melalui pelabelan konten yang dibuat atau dimodifikasi secara material menggunakan AI, demi menjamin transparansi bagi pemilih.

Baca selengkapnya
PPPK dan Honorer Tak Boleh Diberhentikan, DPR-Pemerintah Sepakati Relaksasi Belanja Pegawai
02 Jul 2026

PPPK dan Honorer Tak Boleh Diberhentikan, DPR-Pemerintah Sepakati Relaksasi Belanja Pegawai

Komisi II DPR bersama pemerintah menyepakati bahwa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), PPPK Paruh Waktu, dan honorer yang telah diangkat tidak boleh diberhentikan. Kesepakatan ini berlaku meski daerah terbentur batas belanja pegawai 30 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebagai jalan keluar, masa transisi penerapan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah akan diperpanjang melalui Undang-Undang APBN.

Baca selengkapnya
Nasib PPPK dan Revisi UU ASN Jadi Sorotan, DPR Dorong Pembiayaan lewat APBN dan Pemerintah Terikat Putusan MK
02 Jul 2026

Nasib PPPK dan Revisi UU ASN Jadi Sorotan, DPR Dorong Pembiayaan lewat APBN dan Pemerintah Terikat Putusan MK

Persoalan status dan pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta PPPK Paruh Waktu di daerah kembali mengemuka. DPR mendorong agar pembiayaannya dilakukan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sekaligus memperkuat desakan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN). Pada saat bersamaan, pemerintah terikat dua putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu kewajiban membentuk lembaga pengawas sistem merit yang independen dan prioritas pengangkatan guru honorer menjadi PPPK.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.