Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1975

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1975/1976
Bentuk Peraturan
:Peraturan Perundang-undangan
Instansi / Pemrakarsa
:Indonesia, Pemerintah Pusat
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Undang-Undang
Bentuk Singkat
:UU
Nomor
:1
Tahun
:1975
Tempat Penetapan
:Jakarta
Tanggal Penetapan
:08 Maret 1975
Tanggal Pengundangan
:08 Maret 1975
Tanggal Berlaku
:01 April 1975
Status
:Berlaku
Bahasa
:Bahasa Indonesia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:LN. 1975/ No. 9, TLN NO. 3049, LL SETNEG :6 HLM
URL Sumber
:https://peraturan.bpk.go.id/Details/47391/uu-no-1-tahun-1975
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Keuangan, Moneter, dan Fiskal
Subsektor
:
APBN
Sub Subsektor
:
Penyusunan & Penetapan APBN Pelaksanaan & Pelaporan
Dokumen (Lampiran)
: Unduh Dokumen Asli

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!
Silahkan dapatkan data pasal disini

Paper Terkait

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA DALAM PERKAWINAN

Surjanti Surjanti
Yustitiabelen Vol. 2 No. 1 2016
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.36563/yustitiabelen.v2i1.125
Detail Sumber

Tanggung Jawab Ayah Terhadap Biaya Pemeliharaan Anak Setelah Suami Mengucapkan Ikrar Talak

Elsa Aulia Dewi
University Of Bengkulu Law Journal Vol. 6 No. 2 2021
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.33369/ubelaj.6.2.147-162
Detail Sumber

Implikasi Afwezigheid Serta Kedudukan Hukum Orang Tidak Hadir Di Dalam Perkawinan

Bin Tahir, Syarifah Amalia, Franata, Robby Putri Aulia, Sidiq, Mada Ali Haykal
PROGRESIF: Jurnal Hukum Vol. 15 No. 2 2021
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.33019/progresif.v16i2.2775
Detail Sumber

Implikasi Afwezigheid Serta Kedudukan Hukum Orang Tidak Hadir Di Dalam Perkawinan

Syarifah Amalia Bin Tahir, Robby Putri Aulia Franata, Mada Ali Haykal Sidiq
PROGRESIF: Jurnal Hukum Vol. 15 No. 2 2021
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.33019/progresif.v16i2.2775
Detail Sumber

ANALISIS KASUS PERMOHONAN POLIGAMI YANG DIDAHULUI NIKAH SIRRI BERDASARKAN HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA (Studi Kasus Putusan No. 840/Pdt.G/2015/PA.SKA)

Arum Savitry, Allysa, ,, Pranoto
Privat Law Vol. 6 No. 2 2018
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.20961/privat.v6i2.24758
Detail Sumber

USIA PERKAWINAN PROGRESIF

Ciptono Ciptono, Syamsir Hasibuan
PETITA Vol. 4 No. 2 2022
2 Peraturan Terhubung DOI: 10.33373/pta.v4i2.4970
Detail Sumber

PENCATATAN PERKAWINAN DALAM KAJIAN TEORI MUSHLAHAH DAN HILAH

Kosim Kosim
MAHKAMAH: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol. 6 No. 2 2021
2 Peraturan Terhubung DOI: 10.24235/mahkamah.v6i2.9148
Detail Sumber

PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DAN TANTANGAN DALAM MENCAPAI SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

Winsherly Tan
JUSTISI Vol. 7 No. 2 2021
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.33506/js.v7i2.1342
Detail Sumber

PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DAN TANTANGAN DALAM MENCAPAI SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

Tan, Winsherly
JUSTISI Vol. 7 No. 2 2021
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.33506/js.v7i2.1342
Detail Sumber

MAKNA PENCATATAN PERKAWINAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERKAWINAN DI INDONESIA

Usman, Rachmadi
Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 14 No. 3 2017
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.54629/jli.v14i3.80
Detail Sumber

Perceraian Di Luar Pengadilan Agama Ditinjau Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Perceraian Di Desa Cigudeg, Kabupaten Bogor)

Leon Yudistira, Zaitun Abdullah, Titing Sugiarti
Jurnal Legal Reasoning Vol. 2 No. 1 2019
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.35814/jlr.v2i1.2235
Detail Sumber

STUDI PERBANDINGAN BATAS USIA NIKAH DI INDONESIA, TURKI, DAN MAROKO (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM PROGRESIF DAN HAM)

Iqbal, Rachman, Akbarizan, Akbarizan, Munir, Akmal Abdul
Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol. 4 No. 1 2025
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.55583/jkih.v4i1.1409
Detail Sumber

Berita Terkait

Penawaran Tender Wajib Saham DOOH Dipatok Rp148, Jauh di Bawah Harga Pasar
07 Okt 2026

Penawaran Tender Wajib Saham DOOH Dipatok Rp148, Jauh di Bawah Harga Pasar

Pengendali baru PT Era Media Sejahtera Tbk (DOOH) membuka penawaran tender wajib atas saham publik seharga Rp148 per saham. Harga itu sekitar 59 persen di bawah harga penutupan saham DOOH di bursa.

Baca selengkapnya
Dilema BEI Mengejar Target 50 IPO di Tengah Volatilitas Pasar
03 Sep 2026

Dilema BEI Mengejar Target 50 IPO di Tengah Volatilitas Pasar

Realisasi IPO BEI pada 2026 masih jauh dari target 50 perusahaan, dengan hanya 7 perusahaan yang melantai hingga akhir Juli. Kondisi ini mendorong BEI mempertimbangkan revisi target di tengah volatilitas pasar. Namun, upaya meningkatkan jumlah IPO tetap perlu diimbangi dengan keterbukaan informasi, akuntabilitas emiten, dan perlindungan investor agar efisiensi pasar tidak mengorbankan kualitas perusahaan tercatat.

Baca selengkapnya
Perubahan UU P2SK Disahkan, Keadilan Restoratif Kini Bisa Ditempuh hingga Tahap Persidangan
02 Jul 2026

Perubahan UU P2SK Disahkan, Keadilan Restoratif Kini Bisa Ditempuh hingga Tahap Persidangan

Pemerintah resmi mengundangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) pada 17 Juni 2026. Undang-undang ini memperkenalkan mekanisme keadilan restoratif untuk perkara pidana di sektor jasa keuangan, sekaligus menata ulang kewenangan penyidik Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Baca selengkapnya
KPK Kejar Aset dan Aliran Dana Dua Anggota DPR dalam Dugaan Korupsi dan Pencucian Uang Dana Sosial BI dan OJK
02 Jul 2026

KPK Kejar Aset dan Aliran Dana Dua Anggota DPR dalam Dugaan Korupsi dan Pencucian Uang Dana Sosial BI dan OJK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan penyidikan dugaan korupsi dan pencucian uang atas pengelolaan dana Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) dan dana tanggung jawab sosial (CSR) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2020–2023. Hingga pertengahan 2026, penyidik memusatkan langkah pada penelusuran aliran dana dan penyitaan aset dua tersangka anggota DPR, sekaligus mendalami kemungkinan peran pejabat di BI dan OJK.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.