Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Data tidak tersedia
Bentuk Peraturan
:Data tidak tersedia
Instansi / Pemrakarsa
:Data tidak tersedia
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Peraturan Pemerintah
Bentuk Singkat
:PP
Nomor
:54
Tahun
:2007
Tempat Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Pengundangan
:Data tidak tersedia
Tanggal Berlaku
:Data tidak tersedia
Status
:Data tidak tersedia
Bahasa
:Data tidak tersedia
Lokasi
:Tidak diketahui
Sumber
:Data tidak tersedia
URL Sumber
:Data tidak tersedia
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Sosial, Perempuan, & Anak
Subsektor
:
Pemenuhan Hak Anak
Sub Subsektor
:
Perlindungan Anak Peradilan & Kesejahteraan Anak
Dokumen (Lampiran)
: File tidak tersedia

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!

Paper Terkait

Kedudukan Anak Angkat Dalam Sistem Pewarisan Hukum Adat Dan Hukum Islam (Perbandingan Antara Hukum Adat Dan Hukum Islam)

Riza Amina Harkaz Ritonga, Isran Idris, Dwi Suryahartati
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 2 No. 3 2021
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.22437/zaaken.v2i3.16003
Detail Sumber

Anak Angkat Sebagai Penghalang Penetapan Ahli Warits Perspektif Maqasid Syariah ( Analisis Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Klas 1 No. 181/Pdt.P/2020/PA.Pbr )

Muh Rizki
Yustitiabelen Vol. 7 No. 2 2021
1 Peraturan Terhubung DOI: 10.36563/yustitiabelen.v7i2.367
Detail Sumber

Hukum Pengangkatan Anak Melalui Akta Pengakuan Pengangkatan Anak Yang Dibuat Oleh Notaris

Teddy Prima Anggriawan
Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum Vol. 3 No. 1 2021
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.37631/widyapranata.v3i1.272
Detail Sumber

Sistem Pengangkatan dan Hak Kewarisan Anak Angkat Menurut Adat Tionghoa di Kota Jambi

Maryati Maryati, Syarifa Mahila, Hisba Hisba, Triamy Rostarum, Musyaiyadah Musyaiyadah, Putri Aprilia Ernawati
WAJAH HUKUM Vol. 7 No. 1 2023
2 Peraturan Terhubung DOI: 10.33087/wjh.v7i1.1198
Detail Sumber

Analisis Yuridis Hak Mewaris Secara Adat Oleh Anak Angkat Di Lembang Tokesan Kecamatan Sangalla Selatan Kabupaten Tana Toraja

Rante, Marchelina, Rombeallo, Yulianus M.
UNES Journal of Swara Justisia Vol. 10 No. 1 2026
2 Peraturan Terhubung DOI: 10.31933/cqbsgf54
Detail Sumber

Perlindungan Hukum Bagi Anak Angkat Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di Propinsi Sumatera Barat

Zahara, Zahara, Mirwati, Yulia, Hijriya, Shafira
UNES Journal of Swara Justisia Vol. 7 No. 3 2023
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.31933/ujsj.v7i3.421
Detail Sumber

PEMBATALAN PENGANGKATAN ANAK PADA PRAKTEKNYA DI PENGADILAN NEGERI BUKITTINGGI

Zahara, Zahara, Mirwati, Yulia, Hijriya, Shafira, Tasman, Tasman
UNES Journal of Swara Justisia Vol. 7 No. 1 2023
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.31933/ujsj.v7i1.329
Detail Sumber

Perlindungan Hukum Bagi Anak Angkat Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di Propinsi Sumatera Barat

Zahara Zahara, Yulia Mirwati, Shafira Hijriya
UNES Journal of Swara Justisia Vol. 7 No. 3 2023
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.31933/ujsj.v7i3.421
Detail Sumber

PEMBATALAN PENGANGKATAN ANAK PADA PRAKTEKNYA DI PENGADILAN NEGERI BUKITTINGGI

Zahara Zahara, Yulia Mirwati, Shafira Hijriya, Tasman Tasman
UNES Journal of Swara Justisia Vol. 7 No. 1 2023
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.31933/ujsj.v7i1.329
Detail Sumber

Eksistensi dan Konstruksi Yuridis Badan Usaha Milik Daerah Pasca Undang-Undang Pemerintahan Daerah Tahun 2014

Fauzi Syam, Elita Rahmi, Arsyad Arsyad
Undang: Jurnal Hukum Vol. 1 No. 2 2018
11 Peraturan Terhubung DOI: 10.22437/ujh.1.2.295-322
Detail Sumber

PRAKTIK PENGANGKATAN ANAK TANPA PENETAPAN PENGADILAN PADA MASYARAKAT DESA BATUR KABUPATEN BANJARNEGARA

Chusna, Nur Amanatul
Transformasi Hukum: Jurnal Studi Ilmu Hukum Vol. 4 No. 1 2025
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.59579/hvdq9385
Detail Sumber

Anak Angkat Dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam di Dalam Masyarakat Suku Muna

Hakim, Jamil, Latupono, Barzah, Angga, La Ode
TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 4 No. 3 2024
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.47268/tatohi.v4i3.2139
Detail Sumber

Berita Terkait

Satu Pintu untuk Korban Kekerasan akan Menjadi Solusi atau Sekadar Sistem Baru?
03 Sep 2026

Satu Pintu untuk Korban Kekerasan akan Menjadi Solusi atau Sekadar Sistem Baru?

Pemerintah mengembangkan layanan satu pintu bagi perempuan dan anak korban kekerasan melalui program percontohan di DKI Jakarta. Dengan prinsip one service journey dan one case owner, sistem ini diharapkan menyederhanakan layanan dari pengaduan hingga pemulihan. Namun, efektivitasnya tetap bergantung pada koordinasi dan integrasi antarinstansi agar korban tidak kembali terbebani birokrasi.

Baca selengkapnya
Anak Korban Kekerasan Seksual di Aceh Jaya Terima Restitusi Rp30 Juta, Hak Korban Kini Bisa Ditegakkan Paksa
02 Jul 2026

Anak Korban Kekerasan Seksual di Aceh Jaya Terima Restitusi Rp30 Juta, Hak Korban Kini Bisa Ditegakkan Paksa

Kejaksaan Negeri Aceh Jaya mengeksekusi pembayaran restitusi Rp30 juta kepada seorang anak korban kekerasan seksual pada 23 Juni 2026, sebagai pelaksanaan putusan Mahkamah Syar'iyah Calang yang telah berkekuatan hukum tetap. Kasus ini menegaskan bahwa restitusi adalah hak korban yang dapat dipaksakan pelaksanaannya (executable), bukan sekadar imbauan moral terhadap pelaku.

Baca selengkapnya
Media Sosial Jadi Pintu Awal Kekerasan Seksual Anak, Perlindungan di Ruang Digital Kini Diperketat
02 Jul 2026

Media Sosial Jadi Pintu Awal Kekerasan Seksual Anak, Perlindungan di Ruang Digital Kini Diperketat

Data terbaru dari daerah menunjukkan bahwa banyak kasus kekerasan seksual terhadap anak bermula dari perkenalan di media sosial. Temuan ini memperkuat urgensi penegakan rezim perlindungan anak di ruang digital. Kerangka hukumnya, yakni PP Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Nomor 17 Tahun 2025) dan aturan pelaksananya (Permenkomdigi Nomor 9 Tahun 2026), kini mewajibkan platform membatasi akses anak di bawah 16 tahun serta menjalankan sederet kewajiban perlindungan. Platform yang lalai menghadapi sanksi dan risiko reputasi.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.