Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1998 Tentang Penggabungan, Peleburan, Dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Data tidak tersedia
Bentuk Peraturan
:Data tidak tersedia
Instansi / Pemrakarsa
:Data tidak tersedia
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Peraturan Pemerintah
Bentuk Singkat
:PP
Nomor
:27
Tahun
:1998
Tempat Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Pengundangan
:Data tidak tersedia
Tanggal Berlaku
:Data tidak tersedia
Status
:Data tidak tersedia
Bahasa
:Data tidak tersedia
Lokasi
:Tidak diketahui
Sumber
:Data tidak tersedia
URL Sumber
:Data tidak tersedia
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Hukum, HAM, dan Yustisi
Subsektor
:
Hukum Perusahaan & Kepailitan
Sub Subsektor
:
Badan Usaha & Badan Hukum Privat
Dokumen (Lampiran)
: File tidak tersedia

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!

Paper Terkait

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SAHAM MINORITAS YANG TIDAK DILIBATKAN DALAM PROSES AKUISISI

Maya Sari, Abdul Rahcmad Budiono, Hanif Nur Widhiyanti
Yuridika Vol. 32 No. 3 2017
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.20473/ydk.v32i3.4827
Detail Sumber

PROBLEMATIKA HUKUM PENGATURAN KEWAJIBAN PEMBERITAHUAN PENGAMBILALIHAN SAHAM DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA

Hanggoro Moh. P, Marsetiadi, Muryanto, Yudho Taruno
Privat Law Vol. 9 No. 2 2021
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.20961/privat.v9i2.60034
Detail Sumber

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM MINORITAS DALAM AKUISISI PERSEROAN TERBATAS

Lendy Widyaningrum, Sigit Irianto
Notary Law Research Vol. 3 No. 1 2021
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.56444/nlr.v3i1.3396
Detail Sumber

Peran Notaris dalam Mencegah Keterlambatan Pelaporan Merger pada Rezim Persaingan

Siregar, Lita Paromita
Notary Journal Vol. 1 No. 1 2021
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.19166/nj.v1i1.3155
Detail Sumber

Peran Notaris dalam Penyelenggaraan E-RUPS pada Perseroan Terbatas Tertutup: Tinjauan Hukum Bisnis

Mohammad, Duiddo Imaani
Notaire Vol. 8 No. 1 2025
8 Peraturan Terhubung DOI: 10.20473/ntr.v8i1.66034
Detail Sumber

Dampak Akuisisi Terhadap Profitabilitas Perusahaan Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Tsabitha, Andara, Rahmadhani, Aulia, Pebrianti, Kalista Revana, Zakaria, Salsabila Anggraini
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol. 2 No. 4 2024
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.5281/zenodo.14046852
Detail Sumber

Tinjauan Hukum Terhadap Persekutuan Komanditer Perbedaan Status dan Perilaku

Oktafianur, Muhammad Dodi, F, Ferdiyansyah, Warsito, Ronggo, Azizah, Tiara Putri
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol. 2 No. 3 2024
2 Peraturan Terhubung DOI: 10.5281/zenodo.11505564
Detail Sumber

TANGGUNG JAWAB PERSEROAN INDUK TERHADAP PEKERJA DARI SUATU ANAK PERSEROAN

Afifa, Nisa
Lex Journal : Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 6 No. 1 2022
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.25139/lex.v6i1.4339
Detail Sumber

Dampak Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham Perusahaan Terhadap Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Moch Dzulyadain Nasrulloh
Jurnal Suara Hukum Vol. 3 No. 1 2021
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.26740/jsh.v3n1.p143-173
Detail Sumber

KEWAJIBAN HUKUM ATAS PELAPORAN AKUISISI SAHAM PERUSAHAAN TRANSPORTASI ONLINE TERHADAP KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Salsa, Erica Adinda
Jurnal Meta-Yuridis Vol. 5 No. 1 2022
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.26877/jm-y.v5i1.8960
Detail Sumber

PENGAMBILALIHAN DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN YANG BERDAMPAK PADA PERSELISIHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Mohammad Ilyas
Jurnal Ius Constituendum Vol. 3 No. 1 2018
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.26623/jic.v3i1.866
Detail Sumber

Akibat Hukum atas Keterlambatan Pelaporan Pengambilalihan Saham Ditinjau dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Kasus Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 7/KPPU-R/III/2

Bryan Fanani Almanda, Muhammad R. Anam, Diego Bagas P. Sitowing
Jurnal Hukum Positum Vol. 4 No. 2 2019
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.35706/positum.v4i2.3180
Detail Sumber

Berita Terkait

UU Pelindungan Ketenagakerjaan Disahkan, Kontrak Kerja Dibatasi dan Alih Daya Dipersempit
08 Okt 2026

UU Pelindungan Ketenagakerjaan Disahkan, Kontrak Kerja Dibatasi dan Alih Daya Dipersempit

DPR mengesahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan pada Selasa (6/10/2026). Aturan ini membatasi masa perjanjian kerja waktu tertentu paling lama dua tahun dengan dua kali perpanjangan dan mempersempit alih daya menjadi lima jenis jasa penunjang.

Baca selengkapnya
DPR Setujui Komjen Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri Gantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo
07 Okt 2026

DPR Setujui Komjen Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri Gantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo

DPR menyetujui Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dalam Rapat Paripurna Kedelapan, Kamis (1/10/2026). Persetujuan tersebut menindaklanjuti surat Presiden Prabowo Subianto tertanggal 30 September 2026, dan pelantikan dijadwalkan di Istana Negara pada hari yang sama.

Baca selengkapnya
Nadiem Makarim Ajukan Kasasi Usai Vonis Turun Jadi 9 Tahun Penjara
25 Sep 2026

Nadiem Makarim Ajukan Kasasi Usai Vonis Turun Jadi 9 Tahun Penjara

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memangkas vonis mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim dalam perkara korupsi pengadaan Chromebook, dari sepuluh tahun menjadi sembilan tahun penjara, sekaligus menurunkan kewajiban uang pengganti dari Rp809,59 miliar menjadi Rp548,76 miliar.

Baca selengkapnya
ShopeePay Beri Cashback QRIS hingga Rp100 Ribu di Tengah Kebijakan MDR 0 Persen BI
18 Sep 2026

ShopeePay Beri Cashback QRIS hingga Rp100 Ribu di Tengah Kebijakan MDR 0 Persen BI

ShopeePay memberi cashback saldo hingga Rp100.000 untuk pembayaran QRIS pada 1 September–31 Oktober 2026. Promo ini berjalan di tengah kebijakan MDR 0 persen BI. Usaha mikro sudah bebas MDR untuk transaksi hingga Rp500.000 sejak 1 Desember 2024 berdasarkan Surat Deputi Gubernur BI Nomor 26/3/KEP.DpG/2024. Mulai 1 Oktober 2026, pembebasan diperluas ke semua kategori merchant untuk transaksi sampai Rp100.000.

Baca selengkapnya
Antam Minta Kewajiban Lapor Data Transaksi Emas ke DJP Berlaku Setara bagi Semua Pedagang
16 Sep 2026

Antam Minta Kewajiban Lapor Data Transaksi Emas ke DJP Berlaku Setara bagi Semua Pedagang

PMK 8/2026 mewajibkan PT Emas Antam Indonesia melaporkan data penjualan emas dan perak, termasuk identitas pembeli, kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) setiap bulan. Dalam rapat dengan Komisi XII DPR pada 15 September 2026, Direktur Utama PT Aneka Tambang Tbk (Antam), Untung Budiharto, mengusulkan agar kewajiban itu juga dikenakan kepada pedagang emas lain karena khawatir pembeli pindah ke pedagang yang tidak wajib melapor.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.