Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 76 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Data tidak tersedia
Bentuk Peraturan
:Data tidak tersedia
Instansi / Pemrakarsa
:Data tidak tersedia
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Peraturan Pemerintah
Bentuk Singkat
:PP
Nomor
:76
Tahun
:2001
Tempat Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Pengundangan
:Data tidak tersedia
Tanggal Berlaku
:Data tidak tersedia
Status
:Data tidak tersedia
Bahasa
:Data tidak tersedia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:Data tidak tersedia
URL Sumber
:Data tidak tersedia
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Administrasi Pemerintahan & Pembangunan
Subsektor
:
Pemerintahan Daerah & Otonomi
Sub Subsektor
:
Pembentukan & Penataan Daerah Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah & Desa
Dokumen (Lampiran)
: File tidak tersedia

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!

Paper Terkait

Penyelesaian Sengketa Waris Melalui Mediasi Adat Dalihan Natolu

Camalia, Tamarine, Kusmayanti, Hazar, Mantili, Rai
PAMALI: Pattimura Magister Law Review Vol. 4 No. 3 2024
2 Peraturan Terhubung DOI: 10.47268/pamali.v4i3.2294
Detail Sumber

Konsep Otonomi Desa Berdasarkan Asas Subsidiaritas (Studi Penelitian Di Gampong Bumi Sari, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya)

Yusriania Yusriania, Rachmatika Lestari
LEX JUSTITIA Vol. 1 No. 1 2019
10 Peraturan Terhubung DOI: 10.22303/lj.1.1.2019.137-150
Detail Sumber

KEDUDUKAN PERDAMAIAN SEBAGAI PENGHAPUS PEMIDANAAN GUNA MEWUJUDKAN KEADILAN DALAM PEMBARUAN HUKUM PIDANA

Budi Suhariyanto
Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional Vol. 6 No. 1 2017
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.33331/rechtsvinding.v6i1.127
Detail Sumber

Analisis Efektifitas Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Desa

Saliro, Sri Sudono
JURNAL MAHKAMAH Vol. 3 No. 2 2018
11 Peraturan Terhubung DOI: 10.25217/jm.v3i2.362
Detail Sumber

Analisis Efektifitas Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Desa

Sri Sudono Saliro
JURNAL MAHKAMAH Vol. 3 No. 2 2018
11 Peraturan Terhubung DOI: 10.25217/jm.v3i2.362
Detail Sumber

THE EXISTENCE OF DRUWE CUSTOMARY LAND VIEWED FROM THE PERSPECTIVE OF NATIONAL LAND LAW

I Wayan Suwanda
Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Vol. 1 No. 1 2013
14 Peraturan Terhubung DOI: 10.12345/ius.v1i1.228
Detail Sumber

EKSISTENSI TANAH PECATU DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR (Studi Kasus Di Desa Sukadana Kec. Terara Kab. Lombok Timur)

Mirza Amelia
Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Vol. 3 No. 2 2015
8 Peraturan Terhubung DOI: 10.12345/ius.v3i8.215
Detail Sumber

EXISTENCE OF LAND PECATU IN EAST LOMBOK (Case Study In the village Sukadana district. Terara in East Lombok)

Amelia, Mirza
Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Vol. 3 No. 8 2015
8 Peraturan Terhubung DOI: 10.12345/ius.v3i8.215
Detail Sumber

THE EXISTENCE OF DRUWE CUSTOMARY LAND VIEWED FROM THE PERSPECTIVE OF NATIONAL LAND LAW

Suwanda, I Wayan
Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Vol. 1 No. 1 2013
14 Peraturan Terhubung DOI: 10.12345/ius.v1i1.228
Detail Sumber

COMFORT ZONE OF PEOPLE WITH DISABILITIES IN SOCIAL EMPOWERMENT ASPECTS BY LOCAL GOVERNMENTS REVIEWING FROM LAW NUMBER 8 OF 2016 ON PERSONS WITH DISABILITIES

Shofiyatu Jahra, Firdaus Firdaus, Fathul Mu'in
JHR (Jurnal Hukum Replik) Vol. 10 No. 1 2022
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.31000/jhr.v10i1.5656
Detail Sumber

Penguatan Lembaga Adat Tuha Peut dalam Penyelesaian Perselisihan Masyarakat Aceh

Rahmito Azhari, Wahyu Ramadhani, Fahrul Reza
Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Vol. 4 No. 1 2023
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.18196/ijclc.v4i1.17854
Detail Sumber

Berita Terkait

AI ikut berkampanye: Tantangan Pemilu 2029
03 Sep 2026

AI ikut berkampanye: Tantangan Pemilu 2029

Penggunaan AI menjadi tantangan baru bagi Pemilu 2029 karena deepfake dapat digunakan untuk menyebarkan disinformasi dan memanipulasi pemilih. Fenomena ini telah terjadi di Taiwan pada Pemilu 2024, sementara aturan Pemilu Indonesia belum secara spesifik mengatur konten politik berbasis AI. Karena itu, diperlukan AI disclosure melalui pelabelan konten yang dibuat atau dimodifikasi secara material menggunakan AI, demi menjamin transparansi bagi pemilih.

Baca selengkapnya
PPPK dan Honorer Tak Boleh Diberhentikan, DPR-Pemerintah Sepakati Relaksasi Belanja Pegawai
02 Jul 2026

PPPK dan Honorer Tak Boleh Diberhentikan, DPR-Pemerintah Sepakati Relaksasi Belanja Pegawai

Komisi II DPR bersama pemerintah menyepakati bahwa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), PPPK Paruh Waktu, dan honorer yang telah diangkat tidak boleh diberhentikan. Kesepakatan ini berlaku meski daerah terbentur batas belanja pegawai 30 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebagai jalan keluar, masa transisi penerapan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah akan diperpanjang melalui Undang-Undang APBN.

Baca selengkapnya
Nasib PPPK dan Revisi UU ASN Jadi Sorotan, DPR Dorong Pembiayaan lewat APBN dan Pemerintah Terikat Putusan MK
02 Jul 2026

Nasib PPPK dan Revisi UU ASN Jadi Sorotan, DPR Dorong Pembiayaan lewat APBN dan Pemerintah Terikat Putusan MK

Persoalan status dan pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta PPPK Paruh Waktu di daerah kembali mengemuka. DPR mendorong agar pembiayaannya dilakukan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sekaligus memperkuat desakan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN). Pada saat bersamaan, pemerintah terikat dua putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu kewajiban membentuk lembaga pengawas sistem merit yang independen dan prioritas pengangkatan guru honorer menjadi PPPK.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.