Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2016

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyertaan Dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara Dan Perseroan Terbatas
Bentuk Peraturan
:Peraturan Perundang-undangan
Instansi / Pemrakarsa
:Indonesia, Pemerintah Pusat
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Peraturan Pemerintah
Bentuk Singkat
:PP
Nomor
:72
Tahun
:2016
Tempat Penetapan
:Jakarta
Tanggal Penetapan
:30 Desember 2016
Tanggal Pengundangan
:30 Desember 2016
Tanggal Berlaku
:30 Desember 2016
Status
:Berlaku
Bahasa
:Bahasa Indonesia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:LN. 2016 No. 325, TLN No. 6006, LL SETNEG : 6 HLM
URL Sumber
:https://peraturan.bpk.go.id/Details/5793/pp-no-72-tahun-2016
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Keuangan, Moneter, dan Fiskal
Subsektor
:
BUMN, BUMD & Kekayaan Negara/Daerah Dipisahkan
Sub Subsektor
:
Tata Kelola & Restrukturisasi BUMN Penyertaan Modal Negara
Dokumen (Lampiran)
: Unduh Dokumen Asli

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!
Silahkan dapatkan data pasal disini

Paper Terkait

Kedudukan Keuangan Negara Dalam Badan Usaha Milik Negara

Harly Clifford Jonas Salmon
TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 2 2023
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.47268/tatohi.v3i2.1570
Detail Sumber

BUSINESS JUDGMENT RULE: SEBUAH PRINSIP TANGGUNG JAWAB DIREKSI ATAS KERUGIAN DALAM PENGELOLAAN BUMN (PERSERO)

Larassati Putri Syaflizar
Privat Law Vol. 11 No. 1 2023
10 Peraturan Terhubung DOI: 10.20961/privat.v11i1.45950
Detail Sumber

KAJIAN YURIDIS HUBUNGAN HUKUM INDUK PERUSAHAAN BUMN TERHADAP ANAK PERUSAHAAN BUMN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERUSAHAAN

Hizkia Bendigo Holanasi S, Dona Budi Kharisma
Privat Law Vol. 10 No. 2 2022
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.20961/privat.v10i2.65073
Detail Sumber

Pembentukan Holding Ultra Mikro sebagai Tindakan Privatisasi BUMN

Untsa, Qaida Dlarieba
Notary Journal Vol. 2 No. 1 2022
20 Peraturan Terhubung DOI: 10.19166/nj.v2i1.4894
Detail Sumber

Kedudukan Hukum Badan Usaha Milik Negara Sebagai Anak Perusahaan Dalam Perusahaan Holding Induk

Rizal Choirul Romadhan
Media Iuris Vol. 4 No. 1 2021
9 Peraturan Terhubung DOI: 10.20473/mi.v4i1.23669
Detail Sumber

STATUS HUKUM KEUANGAN PERSEROAN TERBATAS (PERSERO) BERDASARKAN TEORI BADAN HUKUM DAN TEORI TRANSFORMASI KEUANGAN

Debby Debby
Justitia et Pax Vol. 37 No. 2 2021
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.24002/jep.v37i2.4183
Detail Sumber

STATUS HUKUM KEUANGAN PERSEROAN TERBATAS (PERSERO) BERDASARKAN TEORI BADAN HUKUM DAN TEORI TRANSFORMASI KEUANGAN

Debby, Debby
Justitia et Pax Vol. 37 No. 2 2021
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.24002/jep.v37i2.4183
Detail Sumber

PENERAPAN ASAS ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK TERHADAP PERIZINAN PANAS BUMI PASCA PEMBENTUKAN HOLDING DAN SUBHOLDING BADAN USAHA MILIK NEGARA PANAS BUMI (STUDI KASUS: PENUGASAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI KEPADA PT PERTAMINA (PERSERO) DI WILAYAH KERJA PAN

Khojanah, Tintin
Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional Vol. 13 No. 1 2024
9 Peraturan Terhubung DOI: 10.33331/rechtsvinding.v13i1.1613
Detail Sumber

Permohonan Pailit Terhadap Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara : (Studi Kasus PT Indonesia Power)

Nabilla Syafira, Elisatris Gultom, Deviana Yuanitasari
Jurnal Hukum dan Sosial Politik Vol. 2 No. 1 2024
9 Peraturan Terhubung DOI: 10.59581/jhsp-widyakarya.v2i1.2084
Detail Sumber

Perdebatan Status Uang dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Pemeriksaan Badan Usaha Milik Negara

Fauzan Ghafur
Jurnal Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Hukum Administrasi Negara Vol. 1 No. 1 2022
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.55292/japhtnhan.v1i1.9
Detail Sumber

PERUM DANAREKSA SEBAGAI HOLDING BUMN TERHADAP PENGELOLAAN ASET NEGARA DALAM PRESPEKTIF HUKUM BISNIS SYARIAH

Ema Nurkhaerani, Dara Quthni Effida
Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan Vol. 9 No. 2 2025
8 Peraturan Terhubung DOI: 10.35308/jic.v9i2.13389
Detail Sumber

REVIEW OF STATE FINANCIAL DAMAGES IN LAWS TO THE NAME OF THE NABABAN HOTASI

NADYA DEFANI RIESTIRA SCHOUTEN
Awang Long Law Review Vol. 2 No. 2 2020
2 Peraturan Terhubung DOI: 10.56301/awl.v2i2.83
Detail Sumber

Berita Terkait

Dilema BEI Mengejar Target 50 IPO di Tengah Volatilitas Pasar
03 Sep 2026

Dilema BEI Mengejar Target 50 IPO di Tengah Volatilitas Pasar

Realisasi IPO BEI pada 2026 masih jauh dari target 50 perusahaan, dengan hanya 7 perusahaan yang melantai hingga akhir Juli. Kondisi ini mendorong BEI mempertimbangkan revisi target di tengah volatilitas pasar. Namun, upaya meningkatkan jumlah IPO tetap perlu diimbangi dengan keterbukaan informasi, akuntabilitas emiten, dan perlindungan investor agar efisiensi pasar tidak mengorbankan kualitas perusahaan tercatat.

Baca selengkapnya
Perubahan UU P2SK Disahkan, Keadilan Restoratif Kini Bisa Ditempuh hingga Tahap Persidangan
02 Jul 2026

Perubahan UU P2SK Disahkan, Keadilan Restoratif Kini Bisa Ditempuh hingga Tahap Persidangan

Pemerintah resmi mengundangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) pada 17 Juni 2026. Undang-undang ini memperkenalkan mekanisme keadilan restoratif untuk perkara pidana di sektor jasa keuangan, sekaligus menata ulang kewenangan penyidik Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Baca selengkapnya
KPK Kejar Aset dan Aliran Dana Dua Anggota DPR dalam Dugaan Korupsi dan Pencucian Uang Dana Sosial BI dan OJK
02 Jul 2026

KPK Kejar Aset dan Aliran Dana Dua Anggota DPR dalam Dugaan Korupsi dan Pencucian Uang Dana Sosial BI dan OJK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan penyidikan dugaan korupsi dan pencucian uang atas pengelolaan dana Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) dan dana tanggung jawab sosial (CSR) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2020–2023. Hingga pertengahan 2026, penyidik memusatkan langkah pada penelusuran aliran dana dan penyitaan aset dua tersangka anggota DPR, sekaligus mendalami kemungkinan peran pejabat di BI dan OJK.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.