Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Data tidak tersedia
Bentuk Peraturan
:Data tidak tersedia
Instansi / Pemrakarsa
:Data tidak tersedia
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Peraturan Pemerintah
Bentuk Singkat
:PP
Nomor
:72
Tahun
:1998
Tempat Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Pengundangan
:Data tidak tersedia
Tanggal Berlaku
:Data tidak tersedia
Status
:Data tidak tersedia
Bahasa
:Data tidak tersedia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:Data tidak tersedia
URL Sumber
:Data tidak tersedia
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Kesehatan
Subsektor
:
Farmasi, Alkes, dan Makanan/Minuman
Sub Subsektor
:
Sediaan Farmasi & Obat Alat Kesehatan & BPOM
Dokumen (Lampiran)
: File tidak tersedia

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!

Paper Terkait

Urgensi Pengaturan Pengawasan dan Penegakan Hukum Oleh BPOM Terhadap Tindak Peredaran Obat dan Makanan Ilegal: Basic Urgency of Indonesian FDA (BPOM) Law In Conducting Supervision and Law Enforcement In The field of Drug and Food

Kurniasanti, Joko Setiyono
Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 12 No. 2 2020
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.24903/yrs.v12i2.884
Detail Sumber

KONTESTASI NORMA HAK GUGAT PASIEN DENGAN NORMA ADEKUAT DALAM PASAL 32 HURUF Q UU RUMAH SAKIT

Edy Sismarwoto
Spektrum Hukum Vol. 14 No. 2 2017
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.35973/sh.v14i2.1074
Detail Sumber

TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERBUATAN MEMPRODUKSI DAN MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI TANPA IZIN EDAR (Studi Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2020/PN.Pdg.)

Maulana Yusuf Afif, Budi Setiyanto, Diana Lukitasari
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol. 10 No. 3 2021
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.20961/recidive.v10i3.58938
Detail Sumber

Implementasi Peraturan tentang Kepemilikan Apoteker Pada Usaha Kecil Obat Tradisional di Kabupaten Sumenep

WULANDARI, RIZKI, SULISTYOWATI, ENY
Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 04 2018
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.2674/novum.v5i4.28188
Detail Sumber

Implementasi Peraturan tentang Kepemilikan Apoteker Pada Usaha Kecil Obat Tradisional di Kabupaten Sumenep

WULANDARI, RIZKI, SULISTYOWATI, ENY
Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 4 2018
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.2674/novum.v5i4.28188
Detail Sumber

LEGAL PROTECTION ASPECT OF SELLING DRUG TRANSACTIONS THROUGH ONLINE PHARMACY SERVICE

Mutiara, Upik, Insani, Nur
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 4 No. 1 2020
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.24269/ls.v4i1.2769
Detail Sumber

Administrative Criminal Reform in Providing Accountability for Skincare Actors Who Have Not Registered with BPOM

Putri, Aulia, Ifahda Pratama Hapsari
JUSTISI Vol. 11 No. 1 2025
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.33506/js.v11i1.3751
Detail Sumber

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PRAKTIK PERAWATAN KECANTIKAN (Studi Penelitian Di Sams Aesthetic Beauty Medan)

Putri, Nurhaliza, Manfarisyah, Manfarisyah, Muksalmina, Muksalmina
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 2 2024
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.29103/jimfh.v7i2.16867
Detail Sumber

Indonesia Facing Challenges of Pharmaceutical Care Implementation in Community Pharmacies: A Legal Perspective

I Gusti Ayu Rai Widowati, Mohammad Zamroni
Jurnal Hukum Prasada Vol. 10 No. 2 2023
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.22225/jhp.10.2.2023.69-79
Detail Sumber

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENGEDAR SEDIAAN FARMASI TANPA IZIN EDAR DI APOTEK GAMMA MEDAN (Studi Kasus Putusan No.2753/Pid.B/2013/PN.MDN)

Taufiq Ramadhan
Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat Vol. 17 No. 2 2018
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.30743/jhk.v17i2.3950
Detail Sumber

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA OBAT PELANGSING “RD PELANGSING” TANPA IZIN EDAR (Studi Putusan Nomor: 142/Pid.Sus/2020/Pn.Ktn)

Sabrina Sana’a Husna, Jeane Neltje Saly
Jurnal Hukum Adigama Vol. 4 No. 2 2021
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.24912/adigama.v4i2.18018
Detail Sumber

PERAN PEMERINTAH DALAM MENGAWASI PEREDARAN OBAT KERAS GOLONGAN G TANPA SURAT IZIN EDAR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Kasus: Putusan Nomor 874/Pid.Sus/2018/PN.Sda)

Mia Amelia, Anna Maria Tri Anggraini
Jurnal Hukum Adigama Vol. 3 No. 1 2020
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.24912/adigama.v3i1.8901
Detail Sumber

Berita Terkait

Data Petinggi Pinjaman Daring Disebarkan Warganet, Platform Tetap Harus Bertanggung Jawab
07 Okt 2026

Data Petinggi Pinjaman Daring Disebarkan Warganet, Platform Tetap Harus Bertanggung Jawab

Data pribadi petinggi perusahaan pinjaman daring kini ikut disebarkan di media sosial sebagai balasan atas teror penagihan yang dialami debitur. OJK meminta masyarakat tidak ikut menyebarkannya, karena larangan dalam UU Pelindungan Data Pribadi berlaku bagi setiap orang.

Baca selengkapnya
BPOM Bongkar Gudang Kosmetik dan Suplemen Ilegal Senilai Rp25 Miliar di Tangerang
07 Okt 2026

BPOM Bongkar Gudang Kosmetik dan Suplemen Ilegal Senilai Rp25 Miliar di Tangerang

BPOM menyita sekitar 459 ribu keping kosmetik, obat bahan alam, dan suplemen impor ilegal senilai Rp25 miliar dari sebuah gudang di Pakuhaji, Kabupaten Tangerang. Produk itu dijual seluruhnya lewat lokapasar, dan satu orang sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Baca selengkapnya
BPOM Terbitkan Aturan Baru Pengelolaan Obat di Apotek hingga Ritel Modern
02 Jul 2026

BPOM Terbitkan Aturan Baru Pengelolaan Obat di Apotek hingga Ritel Modern

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menerbitkan Peraturan BPOM Nomor 5 Tahun 2026 yang untuk pertama kalinya memberi payung hukum atas peredaran obat bebas dan obat bebas terbatas di ritel modern seperti minimarket, supermarket, dan hypermarket. Regulasi ini mewajibkan seluruh fasilitas memiliki izin berusaha, penanggung jawab bersertifikat, dan menyelesaikan adaptasi paling lambat 17 Oktober 2026.

Baca selengkapnya
MK Tolak Seluruh Gugatan Dharma Pongrekun atas UU Kesehatan
02 Jul 2026

MK Tolak Seluruh Gugatan Dharma Pongrekun atas UU Kesehatan

Mahkamah Konstitusi menolak seluruh permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang diajukan mantan Wakil Kepala BSSN Dharma Pongrekun melalui Putusan Nomor 172/PUU-XXIV/2026, yang dibacakan Senin (29/6/2026). Dengan putusan ini, ketentuan mengenai penanggulangan kejadian luar biasa (KLB) dan wabah, kewajiban pelaporan warga, serta ancaman sanksi pidananya dinyatakan tetap berlaku.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.