Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2017

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Tata Cara Perizinan Dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya, Dan Pemberitahuan Kegiatan Politik
Bentuk Peraturan
:Peraturan Perundang-undangan
Instansi / Pemrakarsa
:Indonesia, Pemerintah Pusat
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Peraturan Pemerintah
Bentuk Singkat
:PP
Nomor
:60
Tahun
:2017
Tempat Penetapan
:Jakarta
Tanggal Penetapan
:28 Desember 2017
Tanggal Pengundangan
:29 Desember 2017
Tanggal Berlaku
:29 Desember 2017
Status
:Berlaku
Bahasa
:Bahasa Indonesia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:LN.2017/NO. 311, LL SETNEG : 4 HLM
URL Sumber
:https://peraturan.bpk.go.id/Details/64779/pp-no-60-tahun-2017
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Pertahanan dan Keamanan
Subsektor
:
Kepolisian
Sub Subsektor
:
Kamtibmas & Patroli Penyidikan & Penindakan
Dokumen (Lampiran)
: Unduh Dokumen Asli

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!
Silahkan dapatkan data pasal disini

Paper Terkait

PROBLEMATIKA HUKUM DEMONSTRASI DI TEMPAT TERBUKA DI ATAS PUKUL 18.00 (STUDI KASUS AKSI SOLIDARITAS SERIBU LILIN)

MAYA NOVITA PUTRI, HANANTO WIDODO
Novum : Jurnal Hukum Vol. 4 No. 4 2017
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.2674/novum.v4i4.23747
Detail Sumber

PROBLEMATIKA HUKUM DEMONSTRASI DI TEMPAT TERBUKA DI ATAS PUKUL 18.00 (STUDI KASUS AKSI SOLIDARITAS SERIBU LILIN)

NOVITA PUTRI, MAYA, WIDODO, HANANTO
Novum : Jurnal Hukum Vol. 4 No. 4 2017
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.2674/novum.v4i4.23747
Detail Sumber

PERSEPSI DAN SIKAP MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) TERHADAP SOUND HOREG SERTA KRITIK TERHADAP BUDAYA LOKAL

Pratiwi, Annisa Rahma
Jurnal Jendela Hukum Vol. 12 No. 2 2025
2 Peraturan Terhubung DOI: 10.24929/jjh.v12i2.4667
Detail Sumber

Berita Terkait

Jadi Garda Terdepan Rusia, Bagaimana Status Kewarganegaraan 8 WNI?
03 Sep 2026

Jadi Garda Terdepan Rusia, Bagaimana Status Kewarganegaraan 8 WNI?

Kasus dugaan perekrutan delapan WNI sebagai tentara Rusia menimbulkan persoalan mengenai status kewarganegaraan mereka. Meskipun dinas militer asing dapat menjadi dasar kehilangan kewarganegaraan, status tersebut tidak hilang secara otomatis dan tetap melekat hingga terdapat keputusan sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

Baca selengkapnya
Kehadiran Komponen Cadangan di Aksi Demonstrasi Memantik Persoalan Hukum
02 Jul 2026

Kehadiran Komponen Cadangan di Aksi Demonstrasi Memantik Persoalan Hukum

Kemunculan personel Komponen Cadangan (Komcad) di sekitar aksi demonstrasi pada 13 Juni 2026 memantik persoalan hukum. Koalisi masyarakat sipil menilai bahwa pelibatan Komcad tanpa pernyataan mobilisasi oleh Presiden bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Para ahli menegaskan bahwa pengamanan unjuk rasa merupakan ranah kepolisian, bukan fungsi Komcad yang dirancang untuk menghadapi ancaman militer.

Baca selengkapnya
Komisi I DPR Setujui Ratifikasi Kerja Sama Pertahanan dengan Turki dan Malaysia
02 Jul 2026

Komisi I DPR Setujui Ratifikasi Kerja Sama Pertahanan dengan Turki dan Malaysia

Komisi I DPR RI bersama pemerintah menyetujui dua Rancangan Undang-Undang (RUU) ratifikasi kerja sama pertahanan Indonesia dengan Turki dan Malaysia dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/7/2026). Persetujuan tingkat I ini menjadi tahapan penting sebelum kedua RUU dibawa ke rapat paripurna untuk mendapatkan persetujuan tingkat II dan disahkan menjadi undang-undang.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.