Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2018

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina
Bentuk Peraturan
:Peraturan Perundang-undangan
Instansi / Pemrakarsa
:Indonesia, Pemerintah Pusat
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Peraturan Pemerintah
Bentuk Singkat
:PP
Nomor
:6
Tahun
:2018
Tempat Penetapan
:Jakarta
Tanggal Penetapan
:28 Februari 2018
Tanggal Pengundangan
:28 Februari 2018
Tanggal Berlaku
:28 Februari 2018
Status
:Berlaku
Bahasa
:Bahasa Indonesia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:LN.2018/NO.16, LL SETKAB : 4 HLM.
URL Sumber
:https://peraturan.bpk.go.id/Details/72808/pp-no-6-tahun-2018
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Keuangan, Moneter, dan Fiskal
Subsektor
:
APBN BUMN, BUMD & Kekayaan Negara/Daerah Dipisahkan
Sub Subsektor
:
Pelaksanaan & Pelaporan Tata Kelola & Restrukturisasi BUMN Penyertaan Modal Negara
Dokumen (Lampiran)
: Unduh Dokumen Asli

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!
Silahkan dapatkan data pasal disini

Paper Terkait

Mengkaji Kebijakan Hukum Pidana Pencegahan Penyebaran Virus Covid-19 di Indonesia

Hasanal Mulkan, Susiana Kifli
WAJAH HUKUM Vol. 6 No. 2 2022
8 Peraturan Terhubung DOI: 10.33087/wjh.v6i2.1015
Detail Sumber

Pembentukan Holding Ultra Mikro sebagai Tindakan Privatisasi BUMN

Untsa, Qaida Dlarieba
Notary Journal Vol. 2 No. 1 2022
20 Peraturan Terhubung DOI: 10.19166/nj.v2i1.4894
Detail Sumber

OPTIMALISASI PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN PERDA BULELENG NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG KETERTIBAN UMUM TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN BULELENG

Ricky Simarmata, Ratna Artha Windari, Dewa Bagus Sanjaya, Kusuma, Putu Riski Ananda
Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis Vol. 4 No. 2 2024
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.23887/jih.v4i2.5029
Detail Sumber

FORCE MAJEURE DAN NOTOIR FEITEN ATAS KEBIJAKAN PSBB COVID-19

Sufiarina, Wahyuni, Sri
Jurnal Hukum Sasana Vol. 6 No. 1 2020
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.31599/sasana.v6i1.209
Detail Sumber

FORCE MAJEURE DAN NOTOIR FEITEN ATAS KEBIJAKAN PSBB COVID-19

Sufiarina, Wahyuni, Sri
Jurnal Hukum Sasana Vol. 6 No. 1 2020
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.31599/sasana.v6i1.209
Detail Sumber

FORCE MAJEURE DAN NOTOIR FEITEN ATAS KEBIJAKAN PSBB COVID-19

Sufiarina, Wahyuni, Sri
Jurnal Hukum Sasana Vol. 6 No. 1 2020
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.31599/sasana.v6i1.209
Detail Sumber

Analisis Fiqih Siyasah Terhadap Optimalisasi Fungsionalitas BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Sibiruang

Mustafid Mustafid
Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial Vol. 8 No. 2 2022
2 Peraturan Terhubung DOI: 10.24952/el-qanuniy.v8i2.6150
Detail Sumber

Berita Terkait

Dilema BEI Mengejar Target 50 IPO di Tengah Volatilitas Pasar
03 Sep 2026

Dilema BEI Mengejar Target 50 IPO di Tengah Volatilitas Pasar

Realisasi IPO BEI pada 2026 masih jauh dari target 50 perusahaan, dengan hanya 7 perusahaan yang melantai hingga akhir Juli. Kondisi ini mendorong BEI mempertimbangkan revisi target di tengah volatilitas pasar. Namun, upaya meningkatkan jumlah IPO tetap perlu diimbangi dengan keterbukaan informasi, akuntabilitas emiten, dan perlindungan investor agar efisiensi pasar tidak mengorbankan kualitas perusahaan tercatat.

Baca selengkapnya
Perubahan UU P2SK Disahkan, Keadilan Restoratif Kini Bisa Ditempuh hingga Tahap Persidangan
02 Jul 2026

Perubahan UU P2SK Disahkan, Keadilan Restoratif Kini Bisa Ditempuh hingga Tahap Persidangan

Pemerintah resmi mengundangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) pada 17 Juni 2026. Undang-undang ini memperkenalkan mekanisme keadilan restoratif untuk perkara pidana di sektor jasa keuangan, sekaligus menata ulang kewenangan penyidik Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Baca selengkapnya
KPK Kejar Aset dan Aliran Dana Dua Anggota DPR dalam Dugaan Korupsi dan Pencucian Uang Dana Sosial BI dan OJK
02 Jul 2026

KPK Kejar Aset dan Aliran Dana Dua Anggota DPR dalam Dugaan Korupsi dan Pencucian Uang Dana Sosial BI dan OJK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan penyidikan dugaan korupsi dan pencucian uang atas pengelolaan dana Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) dan dana tanggung jawab sosial (CSR) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2020–2023. Hingga pertengahan 2026, penyidik memusatkan langkah pada penelusuran aliran dana dan penyitaan aset dua tersangka anggota DPR, sekaligus mendalami kemungkinan peran pejabat di BI dan OJK.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.