Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Dana Perimbangan
Bentuk Peraturan
:Data tidak tersedia
Instansi / Pemrakarsa
:Data tidak tersedia
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Peraturan Pemerintah
Bentuk Singkat
:PP
Nomor
:55
Tahun
:2005
Tempat Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Pengundangan
:Data tidak tersedia
Tanggal Berlaku
:Data tidak tersedia
Status
:Data tidak tersedia
Bahasa
:Data tidak tersedia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:Data tidak tersedia
URL Sumber
:Data tidak tersedia
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Keuangan, Moneter, dan Fiskal
Subsektor
:
Keuangan Daerah
Sub Subsektor
:
Pelaksanaan & Pertanggungjawaban APBD Penyusunan & Penetapan APBD
Dokumen (Lampiran)
: File tidak tersedia

Peraturan Terkait

Pelaksanaan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2009

Tidak ada abstrak atau deskripsi untuk peraturan ini.

Baca selengkapnya

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
TENTANG
DANA PERIMBANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Pasal 40
Pasal 42
Pasal 43
Pasal 46
Pasal 48
(1)

Paper Terkait

DANA BAGI HASIL (DBH) CUKAI HASIL TEMBAKAU DITINJAU DARI CuKAI ROKOK, KESEHATAN DAN INDUSTRI ROKOK.

Insana Meliya Dwi Cipta Aprila Sari
Yuridika Vol. 25 No. 1 2010
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.20473/ydk.v25i1.247
Detail Sumber

KEBIJAKAN UU NO 1 TAHUN 2022 MENGENAI PERIMBANGAN KEUANGAN ANTAR PUSAT DAN DAERAH PASCA REFORMASI

Ifa, Siti Hudza, Pratama, Rizky, Arwanto, Bambang
Lex Journal : Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 6 No. 1 2022
10 Peraturan Terhubung DOI: 10.25139/lex.v6i1.4749
Detail Sumber

ALOKASI DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM DALAM KERANGKA PENYELENGGARAAN DESENTRALISASI

Olivia, Denindah
KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 1 No. 2 2020
2 Peraturan Terhubung DOI: 10.26623/kdrkm.v1i2.2886
Detail Sumber

URGENSI HARMONISASI HUKUM PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI LEPAS PANTAI DI ERA OTONOMI DAERAH

Heriyandi Heriyandi
Jurnal Media Hukum Vol. 16 No. 3 2009
25 Peraturan Terhubung DOI: 10.18196/jmh.v16i3.15376
Detail Sumber

PERAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KOTA DEPOK DALAM PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Siti Nur Ajizah, Endra Wijaya, Febri Meutia
Jurnal Legal Reasoning Vol. 4 No. 1 2021
14 Peraturan Terhubung DOI: 10.35814/jlr.v4i1.2966
Detail Sumber

Kebijakan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Pasca Reformasi

Faisal Akbar Nasution
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 18 No. 3 2011
17 Peraturan Terhubung DOI: 10.20885/iustum.vol18.iss3.art5
Detail Sumber

DANA PERIMBANGAN DALAM PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN PUSAT DAN DAERAH

Abd Rais Asmar
Jurisprudentie Vol. 4 No. 2 2017
2 Peraturan Terhubung DOI: 10.24252/jurisprudentie.v4i2.4038
Detail Sumber

Bantuan Dana Bank Dunia Dalam Perspektif Pemenuhan Hak-hak Ekosob: Studi Kasus Pada Sektor Pendidikan di Indonesia

Satria Unggul Wicaksana Prakasa
Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 2 2018
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.30656/ajudikasi.v2i2.692
Detail Sumber

Berita Terkait

Dilema BEI Mengejar Target 50 IPO di Tengah Volatilitas Pasar
03 Sep 2026

Dilema BEI Mengejar Target 50 IPO di Tengah Volatilitas Pasar

Realisasi IPO BEI pada 2026 masih jauh dari target 50 perusahaan, dengan hanya 7 perusahaan yang melantai hingga akhir Juli. Kondisi ini mendorong BEI mempertimbangkan revisi target di tengah volatilitas pasar. Namun, upaya meningkatkan jumlah IPO tetap perlu diimbangi dengan keterbukaan informasi, akuntabilitas emiten, dan perlindungan investor agar efisiensi pasar tidak mengorbankan kualitas perusahaan tercatat.

Baca selengkapnya
Perubahan UU P2SK Disahkan, Keadilan Restoratif Kini Bisa Ditempuh hingga Tahap Persidangan
02 Jul 2026

Perubahan UU P2SK Disahkan, Keadilan Restoratif Kini Bisa Ditempuh hingga Tahap Persidangan

Pemerintah resmi mengundangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) pada 17 Juni 2026. Undang-undang ini memperkenalkan mekanisme keadilan restoratif untuk perkara pidana di sektor jasa keuangan, sekaligus menata ulang kewenangan penyidik Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Baca selengkapnya
KPK Kejar Aset dan Aliran Dana Dua Anggota DPR dalam Dugaan Korupsi dan Pencucian Uang Dana Sosial BI dan OJK
02 Jul 2026

KPK Kejar Aset dan Aliran Dana Dua Anggota DPR dalam Dugaan Korupsi dan Pencucian Uang Dana Sosial BI dan OJK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan penyidikan dugaan korupsi dan pencucian uang atas pengelolaan dana Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) dan dana tanggung jawab sosial (CSR) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2020–2023. Hingga pertengahan 2026, penyidik memusatkan langkah pada penelusuran aliran dana dan penyitaan aset dua tersangka anggota DPR, sekaligus mendalami kemungkinan peran pejabat di BI dan OJK.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.