Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1952

Maksud Peraturan Pemerintah ini ialah untuk melaksanakan penyerahan urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan sosial kepada daerah-daerah otonom bawahan. Luasnya tugas termaksud di atas itu sudah ditentukan di dalam Undang-Undang Pembentukan dari pada daerah-daerah otonom yang bersangkutan. Akan tetapi terbukti, bahwa ada faktor-faktor yang menyebabkan pelaksanaan penyerahan itu tidak dapat dijalankan sesuai dengan apa yang sudah ditentukan di dalam Undang-Undang Pembentukan daerah-daerah otonom termaksud. Maka dari itu Pemerintah bermaksud menyelenggarakan penyerahan itu dengan cara berangsur-angsur, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini. Sudah jelas kiranya, bahwa Propinsi-Propinsi itu diserahi menyelenggarakan tugas dalam lapangan sosial selama urusan sosial seperti termaksud dalam lampiran A Undang-Undang Pembentukan Kabupaten/Kota-Besar di Jawa belum diselenggarakan oleh daerah-daerah otonom yang bersangkutan. Juga bagi Propinsi-Propinsi di Sumatera tugas di dalam lapangan itu dimaksudkan untuk diselenggarakan sampai ada peraturan yang menetapkan, bahwa urusan-urusan itu dialihkan kepada daerah-daerah otonom bawahan. Penjelasan ini selanjutnya akan ditegaskan di dalam penjelasan khusus mengenai pasal 12. Sebagai akibat dari pada jalan pikiran termaksud di atas sudahlah jelas kiranya, bahwa pengawasan dan pimpinan, yang dalam Peraturan Pemerintah ini masih ada ditangan Pemerintah Pusat, akan beralih kepada Propinsi, bilamana tugas yang sekarang ditentukan untuk diselenggarakan oleh Propinsi itu telah beralih kepada daerah otonom bawahan. Tampaknya telah jelas, bahwa penyerahan itu hanya mengenai bagian dari pada urusan-urusan yang masih dipegang oleh Pemerintah Pusat. Dimaksudkan untuk penyerahan selainnya urusan itu berangsur-angsur mengingat faktor-faktor antara lain: a. keadaan perlengkapan Pemerintah Daerah; b. sifat dari pada urusan-urusan termaksud. Pada umumnya dalam melaksanakan penyerahan urusan Pemerintah Pusat kepada Propinsi dapat dinyatakan perbedaan antara urusan-urusan Propinsi itu sebagai berikut: a. urusan yang termasuk urusan rumah-tangga Propinsi sendiri (otonomi); b. urusan yang karena sifatnya merupakan atau masih menjadi urusan Pemerintah Pusat akan tetapi hanya pelaksanaannya diserahkan kepada Propinsi(medebewind); c. urusan yang semata-mata bersifat pertolongan terhadap usaha-usaha dari Pemerintah Pusat, yang tiada mengakibatkan suatu penyerahan tanggung-jawab. Perbedaan ini pada umumnya dapat dilihat dalam susunan kata-kata dari pasal-pasal yang bersangkutan. Mengenai sifatnya urusan, maka pada umumnya pekerjaan-pekerjaan mengenai pendidikan dan penyuluh sosial diserahkan dengan hak medebewind, yang berarti, bahwa Pemerintah Pusat memberikan peraturan-peraturan dan petunjuk-petunjuk mengenai urusan itu sedang Propinsi diserahi kewajiban untuk melaksanakan dan mengadakan pengawasan atas penyelenggaraannya. Pemerintah masih merasa perlu mengatur urusan pendidikan dan penyuluhan sosial secara demikian, agar supaya dapat satu corak pendidikan dan penyuluhan sosial, sehingga diharapkan akan menghasilkan adanya suatu perkembangan tanggung-jawab sosial dalam masyarakat yang teratur. Demikian halnya dengan urusan pendidikan anak-anak yatim-piatu dan fakir-miskin, meskipun urusan pemberian pertolongan pada orang-orang fakir-miskin, orang-orang yang terlantar di luar perumahan(lihat penjelasan) dan pemeliharaan anak-anak yatim-piatu itu diserahkan kepada Propinsi dengan hak otonomi. Urusan-urusan yang mengenai: organisasi dilapangan sosial, pertolongan perumahan bagi orang-orang terlantar, bantuan yang mengenai pemondokan anak-anak sekolah bekas rawatan sosial, usaha perbaikan anak-anak nakal dan pemberantasan keburukan sosial diserahkan kepada Propinsi dengan hak medebewind. Sebagai diterangkan di atas, maka pekerjaan-pekerjaan mengenai pertolongan sosial, sebagian diserahkan dengan hak otonomi. Sebagian lain yakni pertolongan kepada korban-korban perjuangan, kekacauan, bencana alam dan karena lain-lain sebab diserahkan dengan hak medebewind. Adapun penyelenggaraan pendidikan anak-anak dan orang-orang ilat serta penderita cacat(invaliden), pemberantasan perdagangan perempuan dan anak-anak penerbitan cabul dan urusan-urusan mengenai pemulihan derajat hidup(rehabilitasi) bekas hukuman serta kesejahteraan pekerja, masih tetap dipegang Pemerintah Pusat, oleh karena keadaan pada waktu ini belum mungkin melaksanakan penyerahan dalam hal itu. Dalam lapangan pemberantasan perdagangan perempuan dan anak-anak penerbitan cabul dan pelacuran banyak sekali persetujuan-persetujuan internasional, diantaranya conventie Perserikatan Bangsa-Bangsa yang harus diperhatikan, sehingga penyerahan usaha-usaha ini kepada daerah-daerah otonom-harus ditinjau dan dipertimbangkan dahulu dengan seksama. Selain dari itu pemeliharaan anak-anak dan orang ilat serta penderita cacat meminta tenaga ahli dan keuangan yang pada dewasa ini tidak mungkin dapat dipikul oleh satu daerah otonom. Sedang urusan-urusan mengenai pemulihan derajat hidup (rehabilitasi) bekas hukuman dan kesejahteraan pekerja sementara masih tetap dipegang oleh Pemerintah Pusat ialah untuk mendapatkan suatu corak usaha. Dapat dicatat di sini, bahwa biaya-biaya untuk keperluan urusan-urusan rumah-tangga Propinsi(pasal 2) dengan sendirinya harus ditanggung oleh Propinsi. Pun untuk urusan-urusan yang dipasrahkan dengan hak medebewind(pasal 3, 4 dan 5) Propinsi menyediakan biaya-biaya seperlunya, untuk pelaksanaannya dengan mengingat biaya yang ditetapkan untuk keperluan itu oleh Pemerintah Pusat. Sedang urusan-urusan yang merupakan usaha dari Pemerintah Pusat, yang dimaksud dalam pasal 6 dan 7 dibiayai oleh Kementerian Sosial. Adapun sebagai diuraikan di atas urusan-urusan mana yang menurut sifatnya pada umumnya dapat diserahkan kepada Propinsi, dalam hubungan ini perlu ditegaskan, bahwa dengan penyerahan termaksud termasuk(pula) urusan-urusan sosial yang menurut sifatnya dikemudian hari mungkin harus diserahkan langsung kepada Pemerintah Daerah Kabupaten(Kota Besar d.s.b.) otonom. Teranglah kiranya, bahwa penyerahan termaksud ini adalah bersifat sementara, selama belum dapat ditetapkan urusan-urusan mana harus diserahkan kepada Daerah-daerah otonom dibawahnya (periksalah pula pasal 12).