Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2009

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Pembiayaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian Perikanan Dan Kehutanan
Bentuk Peraturan
:Peraturan Perundang-undangan
Instansi / Pemrakarsa
:Indonesia, Pemerintah Pusat
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Peraturan Pemerintah
Bentuk Singkat
:PP
Nomor
:43
Tahun
:2009
Tempat Penetapan
:Jakarta
Tanggal Penetapan
:08 Juni 2009
Tanggal Pengundangan
:08 Juni 2009
Tanggal Berlaku
:08 Juni 2009
Status
:Berlaku
Bahasa
:Bahasa Indonesia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:LN. 2009 No. 87, TLN No. 5018, LL SETNEG : 12 HLM
URL Sumber
:https://peraturan.bpk.go.id/Details/4964/pp-no-43-tahun-2009
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Pertanian & Pangan
Subsektor
:
Belum Terklasifikasi
Sub Subsektor
:
Belum Terklasifikasi
Dokumen (Lampiran)
: Unduh Dokumen Asli

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!
Silahkan dapatkan data pasal disini

Paper Terkait

Analisis Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) pada Divisi Teknologi Informasi Kantor Pusat Perum BULOG

Witanti Putri Anggreani, Osly Usman, Rizki Firdausi Rachmadania
Perspektif Administrasi Publik dan hukum Vol. 2 No. 2 2025
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.62383/perspektif.v2i2.237
Detail Sumber

EVALUASI KEBIJAKAN PERUBAHAN PENYEBUTAN PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Parikesit, Rio Admiral
Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 15 No. 1 2018
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.54629/jli.v15i1.11
Detail Sumber

Berita Terkait

Kasus Beras Oplosan Berkedok Premium Masih Berlanjut di 2026, Begini Ancaman Pidananya
02 Jul 2026

Kasus Beras Oplosan Berkedok Premium Masih Berlanjut di 2026, Begini Ancaman Pidananya

Kasus dugaan "beras oplosan" dikemas dan dijual sebagai premium dengan harga lebih mahal terus bergulir ke meja hijau sepanjang 2026, dengan berkas sejumlah produsen besar dinyatakan lengkap dan Menteri Pertanian mendesak hukuman berat. Perkara ini menguji penegakan standar mutu dan label pangan melalui jerat UU Perlindungan Konsumen, UU Pangan, hingga tindak pidana pencucian uang.

Baca selengkapnya
Kejati Papua Tahan Empat Tersangka Korupsi Beras Bulog Wamena, Negara Rugi Rp8,93 Miliar
02 Jul 2026

Kejati Papua Tahan Empat Tersangka Korupsi Beras Bulog Wamena, Negara Rugi Rp8,93 Miliar

Kejaksaan Tinggi Papua menetapkan dan menahan empat tersangka dugaan korupsi penjualan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Perum Bulog Wamena periode 2020–2023, dengan taksiran kerugian negara sekitar Rp8,93 miliar. Beras program stabilisasi harga diduga dijual menyimpang dari ketentuan, dan selisihnya tidak disetorkan ke negara.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.