Memuat Data Peraturan...

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2017

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang

:Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Tata Kerja Dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit

Bentuk Peraturan

:Peraturan Perundang-undangan

Instansi / Pemrakarsa

:Indonesia, Pemerintah Pusat

Otoritas

:Data tidak tersedia

Bentuk

:Peraturan Pemerintah

Bentuk Singkat

:PP

Nomor

Tahun

:2017

Tempat Penetapan

:Jakarta

Tanggal Penetapan

:02 Februari 2017

Tanggal Pengundangan

:03 Februari 2017

Tanggal Berlaku

:03 Februari 2017

Status

:Berlaku

Bahasa

:Bahasa Indonesia

Lokasi

:Pemerintah Pusat

Sumber

:LN. 2017 No. 22, TLN No.6020, LL SETNEG : 8 HLM

URL Sumber

:https://peraturan.bpk.go.id/Details/5824/pp-no-4-tahun-2017

Status Verifikasi

Belum diverifikasi

Sektor Utama

Tenaga Kerja

Subsektor

Hubungan Industrial

Dokumen (Lampiran)

: Unduh Dokumen Asli

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.

Isi pasal belum tersedia!
Silahkan dapatkan data pasal disini

Paper Terkait

UPAYA PENGAWASAN IMIGRASI TERHADAP PENYALAHGUNAAN VISA IZIN TINGGAL WNA DI KABUPATEN BULELENG

Ni Luh Putu Trisna Yuliartini, Dewa Gede Sudika Mangku, Ni Putu Rai Yuliartini

Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis Vol. 3 No. 2 2023

4 Peraturan Terhubung DOI: 10.23887/jih.v3i2.2596

Detail Sumber

Berita Terkait

02 Jul 2026

Jelang Tenggat Oktober, Pembahasan RUU Ketenagakerjaan Diwarnai Tarik-Menarik Kepentingan Buruh dan Pengusaha

DPR dan pemerintah memacu pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan agar rampung sebelum Oktober 2026. Target ini untuk memenuhi tenggat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023, yang memerintahkan pembentukan undang-undang ketenagakerjaan baru yang terpisah dari Undang-Undang Cipta Kerja. Proses legislasi ini menjadi pertaruhan hukum dengan tenggat konstitusional yang mengikat. Tarik-menarik kepentingan antara serikat pekerja dan pengusaha, terutama soal alih daya (outsourcing), Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), dan upah, turut mewarnai pembahasannya.

Baca selengkapnya

02 Jul 2026

Revisi Permenaker Outsourcing Disiapkan, Skema Alih Daya Dipangkas Jadi Empat Bidang Pekerjaan

Pemerintah tengah merampungkan revisi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pekerjaan Alih Daya, yang akan mempersempit skema outsourcing dari enam menjadi hanya empat jenis pekerjaan penunjang: kebersihan, katering, keamanan, dan pengemudi. Aturan baru ditargetkan terbit pada Juli 2026, namun sejumlah poin krusial menyangkut sektor strategis milik BUMN masih dibahas.