Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2015

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Bentuk Peraturan
:Peraturan Perundang-undangan
Instansi / Pemrakarsa
:Indonesia, Pemerintah Pusat
Bentuk
:Peraturan Pemerintah
Nomor
:4
Tahun
:2015
Tempat Penetapan
:Jakarta
Tanggal Penetapan
:12 Februari 2015
Tanggal Pengundangan
:13 Februari 2015
Tanggal Berlaku
:13 Februari 2015
Status
:Tidak Berlaku
Bahasa
:Bahasa Indonesia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:LN. 2015 No. 30, TLN No. 5660, LL SETNEG : 18 HLM
URL Sumber
:https://peraturan.bpk.go.id/Details/5562/pp-no-4-tahun-2015
Sektor Utama
:
Tenaga Kerja
Subsektor
:
Pengawasan Ketenagakerjaan
Sub Subsektor
:
Norma Kerja & Upah
Dokumen (Lampiran)
: Unduh Dokumen Asli

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!
Silahkan dapatkan data pasal disini

Paper Terkait

PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP PENYELENGGARAAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI DI KABUPATEN BANGKALAN

RIZKY LAILANANDA Y
Novum : Jurnal Hukum Vol. 4 No. 1 2017
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.2674/novum.v4i1.18464
Detail Sumber

PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP PENYELENGGARAAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI DI KABUPATEN BANGKALAN

LAILANANDA Y, RIZKY
Novum : Jurnal Hukum Vol. 4 No. 1 2017
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.2674/novum.v4i1.18464
Detail Sumber

Tanah Kas Desa yang Menjadi Penyertaan Modal Dalam Badan Usaha Milik Desa

Tiyas Sekarningrum
Notaire Vol. 2 No. 1 2019
8 Peraturan Terhubung DOI: 10.20473/ntr.v2i1.10261
Detail Sumber

Fiqh Siyasah terhadap Implementasi Pasal 87 UU BUMDes: Optimalisasi Ekonomi Desa Sadar Sriwijaya

Kanaya, Aulia Najwa, Firdawaty, Linda, Santoso, Rudi
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 9 No. 1 2025
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.24269/ls.v9i1.11421
Detail Sumber

Fiqh Siyasah terhadap Implementasi Pasal 87 UU BUMDes: Optimalisasi Ekonomi Desa Sadar Sriwijaya

Kanaya, Aulia Najwa, Firdawaty, Linda, Santoso, Rudi
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 9 No. 1 2025
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.24269/ls.v9i1.11421
Detail Sumber

Perlindungan Hak Buruh Dalam Kerangka Masyarakat Ekonomi ASEAN

Posma Ramos Sitompul
Indonesian Journal of Criminal Law Vol. 1 No. 2 2019
2 Peraturan Terhubung DOI: 10.31960/ijocl.v1i2.167
Detail Sumber

Elements Testings Distortion of the Abuse of Authority Based on the Government Administration Law and Corruption Crime

Putri Nurmala Sari Siahaan
Corruptio Vol. 2 No. 1 2021
2 Peraturan Terhubung DOI: 10.25041/corruptio.v2i1.2246
Detail Sumber

Berita Terkait

Jelang Tenggat Oktober, RUU Ketenagakerjaan Diuji Tarik-Menarik Buruh dan Pengusaha
02 Jul 2026

Jelang Tenggat Oktober, RUU Ketenagakerjaan Diuji Tarik-Menarik Buruh dan Pengusaha

DPR dan pemerintah memacu pembahasan RUU Ketenagakerjaan agar rampung sebelum Oktober 2026, memenuhi tenggat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 yang memerintahkan pembentukan undang-undang ketenagakerjaan baru yang terpisah dari UU Cipta Kerja. Tarik-menarik kepentingan antara serikat pekerja dan pengusaha terutama soal alih daya (outsourcing), PKWT, dan upah membuat proses legislasi ini menjadi pertaruhan hukum dengan tenggat konstitusional yang mengikat.

Baca selengkapnya
Revisi Permenaker Outsourcing Disiapkan, Skema Alih Daya Dipangkas Jadi Empat Bidang Pekerjaan
02 Jul 2026

Revisi Permenaker Outsourcing Disiapkan, Skema Alih Daya Dipangkas Jadi Empat Bidang Pekerjaan

Pemerintah tengah merampungkan revisi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pekerjaan Alih Daya, yang akan mempersempit skema outsourcing dari enam menjadi hanya empat jenis pekerjaan penunjang: kebersihan, katering, keamanan, dan pengemudi. Aturan baru ditargetkan terbit pada Juli 2026, namun sejumlah poin krusial menyangkut sektor strategis milik BUMN masih dibahas.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.