Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2002 Tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Data tidak tersedia
Bentuk Peraturan
:Data tidak tersedia
Instansi / Pemrakarsa
:Data tidak tersedia
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Peraturan Pemerintah
Bentuk Singkat
:PP
Nomor
:38
Tahun
:2002
Tempat Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Pengundangan
:Data tidak tersedia
Tanggal Berlaku
:Data tidak tersedia
Status
:Data tidak tersedia
Bahasa
:Data tidak tersedia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:Data tidak tersedia
URL Sumber
:Data tidak tersedia
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Luar Negeri
Subsektor
:
Wilayah Negara & Kawasan Perbatasan
Sub Subsektor
:
Batas Wilayah Negara & Pulau Terluar
Dokumen (Lampiran)
: File tidak tersedia

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!

Paper Terkait

Climate Change: Could State Sovereignty Over Maritime Boundaries Also Change?

Ardianto, Budi, Helmi, Helmi, Putra, Akbar Kurnia, Munawir, Munawir, Hardyanthi, Try
Uti Possidetis: Journal of International Law Vol. 7 No. 1 2026
1 Peraturan Terhubung DOI: 10.22437/up.v7i1.52731
Detail Sumber

Yurisdiksi Negara Pantai Terhadap Kapal Asing Yang Memuat Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Ditinjau Dari Hukum Laut Internasional

Djunaidi, Muhamad Renaldy, Tuhulele, Popi, Daties, Dyah Ridhul Airin
TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 10 2023
9 Peraturan Terhubung DOI: 10.47268/tatohi.v3i10.1959
Detail Sumber

Penegakan Hukum Di Wilayah Laut Pada Wilayah Perbatasan Negara

Bormasa, Adolof, Pasalbessy, John Dirk, Ubwarin, Erwin
PATTIMURA Legal Journal Vol. 1 No. 1 2022
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.47268/pela.v1i1.5902
Detail Sumber

TINJAUAN HUKUM LAUT TERHADAP WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Tommy Hendra Purwaka
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol. 26 No. 3 2014
10 Peraturan Terhubung DOI: 10.22146/jmh.16024
Detail Sumber

Hubungan Diplomatik Antara Indonesia dan Singapura: Analisis Perjanjian Ekstradisi dan Sengketa Selat Singapura

Pangesti, Meylita Ratri Endah, Ilmih, Andi Aina
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol. 2 No. 3 2024
2 Peraturan Terhubung DOI: 10.5281/zenodo.12730307
Detail Sumber

IMPLEMENTASI KETENTUAN PASAL 50 UNCLOS DI WILAYAH NEGARA KEPULAUAN

Sigit Sutadi Nugroho
Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional Vol. 8 No. 2 2019
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.33331/rechtsvinding.v8i2.314
Detail Sumber

URGENSI HARMONISASI HUKUM PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI LEPAS PANTAI DI ERA OTONOMI DAERAH

Heriyandi Heriyandi
Jurnal Media Hukum Vol. 16 No. 3 2009
25 Peraturan Terhubung DOI: 10.18196/jmh.v16i3.15376
Detail Sumber

PENANGGULANGAN TERHADAP KEGIATAN ILLEGAL FISHING OLEH KAPAL-KAPAL PENANGKAP IKAN ASING DI WILAYAH PANTAI BARAT SUMATERA

Ferdi Ferdi, Delfiyanti Delfiyanti
Jurnal Media Hukum Vol. 17 No. 1 2010
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.18196/jmh.v17i1.362
Detail Sumber

Urgensi Penetapan Garis Pangkal Laut dalam Validasi Hukum Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia: Tinjauan Atas Sengketa Maritim

Lovira, Rara Aulia Putri, Revan Adri Putra, Roberto Carlos Veriero Siregar, Zulqa Hijriyani
Journal of Islamic Law El Madani Vol. 4 No. 2 2025
2 Peraturan Terhubung DOI: 10.55438/jile.v4i2.171
Detail Sumber

PENYELESAIAN SENGKETA BATAS LAUT ANTARA INDONESIA DENGAN NEGARA-NEGARA TETANGGA DITINJAU DARI KONVENSI PBB TAHUN 1982 TENTANG HUKUM LAUT (UNCLOS 1982)

simanjuntak, mangisi
Honeste Vivere Vol. 34 No. 2 2024
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.55809/hv.v34i2.341
Detail Sumber

PERAN STRATEGIS DAERAH ATAMBUA (RI) – BOBONALO (TIMOR LESTE) DALAM TATA KELOLA PERTAHANAN DAN KEAMANAN NASIONAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG PERTAHANAN NEGARA

Yuwono Prianto, Hery Firmansyah
Era Hukum: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol. 14 No. 2 2016
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.24912/era hukum.v14i2.528
Detail Sumber

Berita Terkait

Tak Lagi Terbatas Enam Kategori: Ambiguitas Persetujuan DPR atas Perjanjian Internasional
03 Sep 2026

Tak Lagi Terbatas Enam Kategori: Ambiguitas Persetujuan DPR atas Perjanjian Internasional

Ketidakjelasan kriteria perjanjian internasional yang memerlukan persetujuan DPR pasca Putusan MK No. 13/PUU-XVI/2018 muncul karena perluasan kriteria berdasarkan Pasal 11 ayat (2) UUD 1945 belum disertai parameter konkret. Persoalan ini turut berdampak pada pengesahan perjanjian perdagangan internasional. Diperlukan fleksibilitas dan pendekatan strategis dalam menentukan perjanjian yang wajib memperoleh persetujuan DPR.

Baca selengkapnya
Tinggal Indonesia yang Tersisa, RI Percepat Keanggotaan HCCH di Antara Negara ASEAN
02 Jul 2026

Tinggal Indonesia yang Tersisa, RI Percepat Keanggotaan HCCH di Antara Negara ASEAN

Indonesia berada di ambang menjadi anggota penuh Hague Conference on Private International Law (HCCH) setelah mengesahkan Statuta HCCH lewat Perpres No. 98 Tahun 2025. Pemerintah kini menyiapkan penyampaian keanggotaan resmi melalui Kementerian Luar Negeri sekaligus membidik aksesi Konvensi Layanan 1965 dan Konvensi Pengambilan Bukti 1970 untuk memperkuat kepastian hukum perdata dan komersial lintas negara.

Baca selengkapnya
Indonesia Tarik Pulang Buronan Red Notice Lewat Ekstradisi dari Maroko
24 Jun 2026

Indonesia Tarik Pulang Buronan Red Notice Lewat Ekstradisi dari Maroko

Polri melalui Divisi Hubungan Internasional berhasil memulangkan Michael Steven, bos PT Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life), dari Kerajaan Maroko. Pemulangan ini dilakukan melalui mekanisme ekstradisi karena yang bersangkutan berstatus buronan Interpol Red Notice. Setibanya di Indonesia, Michael langsung ditahan oleh Bareskrim Polri untuk diperiksa terkait dugaan kejahatan pasar modal dan pencucian uang. Perkara tersebut diduga merugikan investor hingga sekitar Rp337,4 miliar.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.