Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2019

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil
Bentuk Peraturan
:Peraturan Perundang-undangan
Instansi / Pemrakarsa
:Indonesia, Pemerintah Pusat
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Peraturan Pemerintah
Bentuk Singkat
:PP
Nomor
:30
Tahun
:2019
Tempat Penetapan
:Jakarta
Tanggal Penetapan
:26 April 2019
Tanggal Pengundangan
:29 April 2019
Tanggal Berlaku
:29 April 2019
Status
:Berlaku
Bahasa
:Bahasa Indonesia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:LN.2019/No.77, TLN/No.6340, LL SETNEG : 34 HLM
URL Sumber
:https://peraturan.bpk.go.id/Details/107573/pp-no-30-tahun-2019
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Administrasi Pemerintahan & Pembangunan
Subsektor
:
ASN
Sub Subsektor
:
Manajemen & Formasi ASN Kinerja & Disiplin
Dokumen (Lampiran)
: Unduh Dokumen Asli

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!
Silahkan dapatkan data pasal disini

Paper Terkait

KEWENANGAN PENGISIAN JABATAN TINGGI PRATAMA PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

Halim, Fajri, Satoto, Sukamto, Fauzani Raharja, Ivan
Mendapo: Journal of Administrative Law Vol. 2 No. 1 2021
10 Peraturan Terhubung DOI: 10.22437/mendapo.v2i1.12584
Detail Sumber

PERANAN DIKLAT JABATAN DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DALAM PERSPEKTIF HUKUM KEPEGAWAIAN

adrie S.Sos, SH.MH
Jurnal Yustitia Vol. 14 No. 2 2020
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.62279/yustitia.v14i2.492
Detail Sumber

EFEKTIVITAS KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DALAM PERSPEKTIF HUKUM KEPEGAWAIAN

adrie S.Sos, SH.MH
Jurnal Yustitia Vol. 14 No. 1 2020
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.62279/yustitia.v14i1.483
Detail Sumber

PENINGKATAN KINERJA PELAYANAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DALAM PERSPEKTIF HUKUM KEPEGAWAIAN

adrie S.Sos, SH.MH
Jurnal Yustitia Vol. 13 No. 2 2019
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.62279/yustitia.v13i2.394
Detail Sumber

Reformulasi Pengaturan Sistem Kerja Pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru

Wardhana, Allan Fatchan Gani, Hakiki, Yuniar Riza
Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan Vol. 2 No. 1 2021
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.18196/jphk.v2i1.10651
Detail Sumber

Reformulasi Pengaturan Sistem Kerja Pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru

Wardhana, Allan Fatchan Gani, Hakiki, Yuniar Riza
Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan Vol. 2 No. 1 2021
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.18196/jphk.v2i1.10651
Detail Sumber

Inovasi Pelayanan Kepegawaian Melalui Aplikasi Rumah ASN di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur

Anisa Dwi Asmaranti, Eva Hany Fanida, Meirinawati, Trenda Aktiva Oktariyanda
Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara Vol. 3 No. 1 2026
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.62383/hukum.v3i1.863
Detail Sumber

Administrative Law Enforcement Concerning Disrespectful Dismissal of Civil Servants in the Perspective of the State Administrative Court

Ahmad Haidar Muiny, Anna Erliyana
Jurnal Hukum Sehasen Vol. 10 No. 2 2024
10 Peraturan Terhubung DOI: 10.37676/jhs.v10i2.7164
Detail Sumber

Pengaruh Motivasi dan Budaya Kerja terhadap Kinerja Pegawai pada Kantor Camat Abab Kabupaten Pali

Emilya, Emilya, Hardiansyah, Hardiansyah, Hendrasmo, Ignasius
Journal of Law & Policy Review Vol. 1 No. 1 2023
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.34007/jlpr.v1i1.542
Detail Sumber

Pengawasan Administrasi Kepegawaian Pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Palembang

Susilawati, Susilawati, Wulandari, Novita, Tahyudin, Didi
Journal of Law & Policy Review Vol. 1 No. 1 2023
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.34007/jlpr.v1i1.546
Detail Sumber

Pengaruh disiplin dan motivasi kerja terhadap kinerja penyuluh agama Islam Non PNS di Kabupaten PALI

Antoni, Antoni, Maulana, Maulana, Wulandari, Novita
Journal of Law & Policy Review Vol. 2 No. 1 2024
2 Peraturan Terhubung DOI: 10.34007/jlpr.v2i1.612
Detail Sumber

Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Kualitas Kinerja Aparatur Desa Kacangan Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro

Akmal Bhagaskara, Fitrotun Niswah, Meirinawati, Meirinawati, Eva Hany Fanida
Custodia: Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry Vol. 1 No. 3 2026
1 Peraturan Terhubung DOI: 10.65310/v1k6eh65
Detail Sumber

Berita Terkait

AI ikut berkampanye: Tantangan Pemilu 2029
03 Sep 2026

AI ikut berkampanye: Tantangan Pemilu 2029

Penggunaan AI menjadi tantangan baru bagi Pemilu 2029 karena deepfake dapat digunakan untuk menyebarkan disinformasi dan memanipulasi pemilih. Fenomena ini telah terjadi di Taiwan pada Pemilu 2024, sementara aturan Pemilu Indonesia belum secara spesifik mengatur konten politik berbasis AI. Karena itu, diperlukan AI disclosure melalui pelabelan konten yang dibuat atau dimodifikasi secara material menggunakan AI, demi menjamin transparansi bagi pemilih.

Baca selengkapnya
PPPK dan Honorer Tak Boleh Diberhentikan, DPR-Pemerintah Sepakati Relaksasi Belanja Pegawai
02 Jul 2026

PPPK dan Honorer Tak Boleh Diberhentikan, DPR-Pemerintah Sepakati Relaksasi Belanja Pegawai

Komisi II DPR bersama pemerintah menyepakati bahwa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), PPPK Paruh Waktu, dan honorer yang telah diangkat tidak boleh diberhentikan. Kesepakatan ini berlaku meski daerah terbentur batas belanja pegawai 30 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebagai jalan keluar, masa transisi penerapan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah akan diperpanjang melalui Undang-Undang APBN.

Baca selengkapnya
Nasib PPPK dan Revisi UU ASN Jadi Sorotan, DPR Dorong Pembiayaan lewat APBN dan Pemerintah Terikat Putusan MK
02 Jul 2026

Nasib PPPK dan Revisi UU ASN Jadi Sorotan, DPR Dorong Pembiayaan lewat APBN dan Pemerintah Terikat Putusan MK

Persoalan status dan pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta PPPK Paruh Waktu di daerah kembali mengemuka. DPR mendorong agar pembiayaannya dilakukan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sekaligus memperkuat desakan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN). Pada saat bersamaan, pemerintah terikat dua putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu kewajiban membentuk lembaga pengawas sistem merit yang independen dan prioritas pengangkatan guru honorer menjadi PPPK.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.